Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Socio-economic considerations for land use planning
Understanding the socio-economic conditions, the drivers for land use change and economic development, along with cultural and social characteristics, is essential to ensure that land use decisions are made that ensure positive economic and social outcomes are optimised. The CoLUPSIA socio-economic team researched the conditions facing communities and individual households across five pilot areas, each area representing different socio-economic and environmental/ bio-physical conditions. Household, village, key interview surveys and focus group discussions, were completed for 566 households, 19 villages, equivalent to approximately 7.6% of the total number of households and 20% of villages o...
Payment for Ecosystem Services (PES)
The CoLUPSIA project conducted an assessment of the potential of establishing payments for ecosystem services (PES) for two regencies in Indonesia. The objectives of the present study were to determine the feasibility of PES projects in the Central Moluccas regency, island of Seram, Moluccas, to assess whether there is potential for PES at our study sites and, if so, identify the opportunities, constraints, risks, risk mitigation and needed steps for future actions. The method used followed the CoLUPSIAs PES methodological guidelines (Fripp 2014).
Overview of forest tenure reforms in Indonesia
This working paper presents the status of forest tenure in contemporary Indonesia; it explores how forest tenure reforms emerge and the options for formal approaches to securing customary rights in Indonesia. It also presents an overview and analysis of Indonesia's legal and institutional framework for tenure reform. Forest tenure reforms in Indonesia have evolved through dynamic, interactive, collaborative processes that have involved both State and non-State institutions. Both the processes and the products (such as policies and programs) of forest tenure reforms in Indonesia, such as the 1999 reforms that resulted in social forestry schemes, have not been effectively implemented in Indone...
Securing tenure rights in Maluku, Indonesia
Key messages Participatory prospective analysis is an effective tool for strengthening the capacity of stakeholders including government agencies, NGOs, academia, private sector and community representatives in joint analysis and problem solving. It allows intense interaction among stakeholders, and helps to develop a common understanding of the current situation, to plan for the future and to begin to construct collective agreements around forest resource management.Experts view tenure security in a multi-dimensional way. It transcends the actual bundle of rights granted to include the institutions and processes deemed necessary for local rights to be exercised and guaranteed. For them, ten...
Dinamika Agraria Dalam Perspektif Teologi, Sosial, Hukum Dan Budaya Pada Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Judul : Dinamika Agraria Dalam Perspektif Teologi, Sosial, Hukum Dan Budaya Pada Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Penulis : Endriatmo Soetarto, Elia Maggang, Febby Nancy Patty, Johanna Silvana Talupun, Weldemina Yudit Tiwery, Fiktor Fadirsair, Sipora Blandina Warella, Flora Maunary, Karel M. Siahaya, Fransisca Jallie Pattiruhu, Marthina Tjoa, Iskar, Yamres Pakniany, Ronal Kevin Watloly, Agusthina Christina Kakiay, Ardiman Kelihu, Marthen L. Soplera, Franklin Untailawan, Junengsi Carli Dahoklory, Elvis Salouw, Belly I. Kristyowidi, Andris Noya, Josias Taihutu, dan Erlin Kiriwenno Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 280 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-730-8 No. E-ISBN : 978...
Kajian Dampak Perhutanan Sosial Wilayah Maluku-Papua
Implementasi program Perhutanan Sosial (PS) penuh dengan tantangan dan perdebatan tentang apakah dan bagaimana PS di Indonesia dapat memberikan kepastian hak tenurial bagi masyarakat dan berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian hutan. Khusus untuk wilayah Maluku dan Papua yang memiliki sejarah penguasaan lahan hutan yang cukup beragam dan karakteristik sosial budaya yang spesifik akan memberikan dampak yang berbeda dari implementasi PS. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan role model PS di Maluku dan Papua yang mendukung kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut didukung dengan kajian tentang: (1) Implementasi skema PS di Maluku dan Papua; (2)...
PENGGUNAAN BIOPESTISIDA NABATI:untuk Pengendalian Hama Tanaman Kehutanan (Peluang Pengembangan Kelompok Tani)
Judul : PENGGUNAAN BIOPESTISIDA NABATI:untuk Pengendalian Hama Tanaman Kehutanan (Peluang Pengembangan Kelompok Tani) Penulis : Fransina S. Latumahina,Gun Mardiatmoko,Marthina Tjoa, Cornelia. M.A. Wattimena Ukuran : 23 cm x 15,5 cm Tebal : 157 Halaman ISBN : 978-623-68721-2-3 Biopestisida nabati merupakan salah satu instrumen penting dalam pengendalian hama yang ramah lingkungan. Biopestisida nabati juga relatif mudah dibuat dengan teknik yang sederhana. Sayangnya, penggunaan biopestisida nabati di kalangan pelaku budi daya tanaman di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Dalam hal ini, minimnya pengetahuan tentang jenis-jenis bahan baku dan cara pembuatan biopestisida nabati menjadi peny...
Modul Pembelajaran Mata Kuliah Perhutanan Sosial Untuk Mahasiswa Pascasarjana Manajemen Hutan Topik : Agroforestry dalam Perhutanan Sosia
Judul : Modul Pembelajaran Mata Kuliah Perhutanan Sosial Untuk Mahasiswa Pascasarjana Manajemen Hutan Topik : Agroforestry dalam Perhutanan Sosial Penulis : Dr. Ir. Fransina Latumahina,S.Hut.MP.IPU Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 140 Halaman No ISBN : 978-623-6233-22-1 Perkembangan sejarah tentang Perhutanan Sosial, diawali dengan catatan adanya perubahan paradigma pengelolaan hutan dari pengelolaan hutan oleh negara (forest management by state) ke arah pengelolaan hutan bersama masyarakat, yaitu pengelolaan hutan yang harus melibatkan dan mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Kebijakan tersebut, saat ini dikenal sebagai Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hal mendasar yang diamanahkan dalam kebij...
Bunga Rampai Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Bingkai Budaya Kearifan Lokal di Maluku
Kearifan lokal dapat menggambarkan identitas suatu kelompok masyarakat yang telah terinternalisasi secara turun-temurun. Namun, nilai-nilai kearifan lokal mengalami penyesuaian bahkan pergeseran seiring berkembangnya teknologi. Hal tersebut dapat menyebabkan kegagalan pengelolaan sumber daya alam (SDA) oleh masyarakat dan berdampak pada deforestasi dan degradasi hutan serta berbagai bencana lingkungan. Buku tentang pengalaman penelitian kearifan lokal di Maluku dari kalangan akademisi ini telah merangkai berbagai kekuatan dalam implementasi kearifan lokal bahkan peluang pengembangannya dalam mengelola SDA. Kearifan Lokal Masyarakat sebagai Daya Tarik Ekowisata menjelaskan bahwa keunikan nila...
POTENSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNTUK PENINGKATAN NILAI EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) merupakan salah satu daerah pemekaran di wilayah Provinsi Maluku berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten terdekat dengan ibu kota Provinsi Maluku, yakni berjarak ± 100 km (BKPMD Maluku 2006). Hasil hutan bukan kayu (HHBK) memiliki nilai sosial dan ekonomi yang penting bagi masyarakat yang menggantungkan hidup mereka pada HHBK yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat sekitar hutan. Disamping itu, dengan adanya kegiatan produksi dan pengolahan HHBK, maka dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Kebijakan dan strategi pemasaran HHBK harus...
