Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Hak Budget Parlemen Di Indonesia
“…Apabila selama ini pembahasan APBN di parlemen cenderung lebih banyak ditinjau dari perspektif Ilmu Ekonomi, sehingga model pendekatannya tentu lebih cenderung menggunakan perhitungan-perhitungan akuntansi, maka uraian dalam buku ini menampilkan analisis yang berbeda, yakni melihat aspek pembahasan APBN, khususnya hak budget parlemen dari sudut pandang demokrasi, prinsip checks and balances, dan tujuan bernegara.” (Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., Guru Besar dan Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia) “…Buku ini oleh penulisnya telah disusun secara sistematis untuk menunjukkan hukum keuangan publik secara teoretis memandu hak budget parlemen di Indonesia, sehingga anggaran negara/anggaran daerah di Indonesia akan menjadi rencana keuangan yang baik dan terencana untuk mewujudkan tujuan bernegara.” (Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H., Koordinator/Penanggung Jawab Matakuliah Hukum Keuangan Publik Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
Syarat Kepala Negara dan Kepala Kepemerintahan
Kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan suatu jabatan penting di setiap negara. Pengisian jabatan kenegaraan merupakan salah satu kajian penting dalam Hukum Tata Negara dengan pembahasan mengenai peng- angkatan melalui pemilihan (elected), pengangkatan (appointment), dan keturunan pada sistem monarki. Ulasan mengenai syarat untuk menduduki jabatan penting seperti kepala negara dan kepala pemerintahan sering kali terlewatkan. Buku Syarat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan: Perbandingan Konstitusi 195 Negara ini hadir untuk mengulas lebih rinci mengenai syarat menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan di setiap negara berdasarkan pada konsitusinya. Buku ini akan membahas mengenai peran penting kepala negara dan kepala pemerintahan, model yang memengaruhi syarat kepala negara dan kepala pemerintahan, serta syarat-syarat bagi kepala negara dan kepala pemerintahan di 195 negara, termasuk Indonesia.
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Dalam Upaya Penegakan Atas Pelanggaran HAM yang Berat pada UU No 27 Tahun 2004
Judul : Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Dalam Upaya Penegakan Atas Pelanggaran HAM yang Berat pada UU No 27 Tahun 2004 Penulis : Tenriawaru, S.H., M.H., Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H., Yanuar Adi Nugroho, S.H., Baniara Mangapul Sinaga, S.H., M.H., dan Dimas Pranowo, S.H. Ukuran : 14,5 cm x 21 cm Tebal : 152 Halaman No ISBN : 978-623-497-002-9 Tahun Terbit : Juli 2022 SINOPSIS Perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu karakteristik dari negara hukum. Gagasan tersebut lahir dari semangat meruntuhkan kekuasaan yang despotik menuju kekuasaan yang demokratis agar negara dapat menjamin pemenuhan HAM. HAM dalam Pancasila mengandung dua aspek penting, yaitu aspek individu dan aspek sosial. Perlindungan HAM di Indonesia memunculkan persoalan yang belum terselesaikan, yaitu belum terimplementasi secara menyeluruh perlindungan HAM terhadap para korban dan para penyintas atas beberapa kasus pelanggaran HAM berat di masa lampau. Padahal, Indonesia telah memiliki regulasi-regulasi yang menunjang proses implementasinya.
Politik Hukum Era Jokowi
Kekuatan buku ini terletak pada beragamnya isu yang dibahas dengan berbagai perspektif para penulis yang berasal dari peneliti dan dosen Buku yang bersumber dari tulisan-tulisan yang pernah dimuat di media massa nasional ini disertakan daftar pustaka sebagai sumber bacaan setiap tulisan yang ditulis. Menariknya, buku ditulis secara kolaboratif dengan sejumlah mahasiswa yang memiliki keterampilan menulis dan analisa. Buku ini layak dimiliki oleh pemerhati, praktisi hukum, termasuk mahasiswa S-1, S-2 serta S-3 Fakultas Hukum. Buku ini layak dimiliki penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Setidaknya, dari sejumlah catatan kritis ini ada ikhtiar koreksi dan perbaikan di waktu mendatang.
Kaidah-kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Buku ini memberikan deskripsi komprehensif tentang kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam pertimbangan hukum putusan kasasi dan peninjauan kembali pada Kamar Agama MA RI yang dinilai mengandung keselarasan antara das sein dan das sollen dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2022 dengan disertai penjelasannya. Buku ini juga dilengkapi dengan kumpulan aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur perkara-perkara yang menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Agama yang dikompilasikan secara tematik menurut perkaranya dan disusun secara hierarki berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan. Buku yang ada di hadapan para pembaca ini dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum perdata Islam khususnya, dapat menjadi referensi yang layak bagi para praktisi hukum seperti hakim, advokat, para akademisi, dan mahasiswa fakultas hukum/fakultas syariah. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia
The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is the leading international body for assessing the science related to climate change. It provides policymakers with regular assessments of the scientific basis of human-induced climate change, its impacts and future risks, and options for adaptation and mitigation. This IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate is the most comprehensive and up-to-date assessment of the observed and projected changes to the ocean and cryosphere and their associated impacts and risks, with a focus on resilience, risk management response options, and adaptation measures, considering both their potential and limitations. It brings together knowledge on physical and biogeochemical changes, the interplay with ecosystem changes, and the implications for human communities. It serves policymakers, decision makers, stakeholders, and all interested parties with unbiased, up-to-date, policy-relevant information. This title is also available as Open Access on Cambridge Core.
Independensi KPK dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Literatur yang membahas mengenai KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah banyak dilakukan. Hanya saja, topik yang membahas Independensi KPK dan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia belum menjadi fokus utama. Pembahasan mengenai Independensi KPK dan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia sangat penting untuk diperdalam karena pembahasannya tidak terlepas dari sejarah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia hingga lahirnya KPK. Buku ini terfokus pada Independensi KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menggunakan beberapa pisau analisis yang relevan, seperti konsep negara hukum, pemisahan kekuasaan, lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan. Dari penggunaan pisau analisis tersebut, buku ini memunculkan narasi pembahasannya ke dalam beberapa topik tertentu dimulai dari konsep negara hukum dan keberadaan KPK, pemisahan kekuasaan dan KPK, kemudian KPK sebagai lembaga negara pembantu, dan KPK dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dari topik tersebut, pembahasan selanjutnya mengurai pembahasan tentang independensi atas kedudukan dan kewenangan KPK di Indonesia.
BIS-HSS 2020
The Covid-19 pandemic has changed our activities, like teaching, researching, and socializing. We are confused because we haven’t experienced before. However, as Earth's smartest inhabitants, we can adapt new ways to survive the pandemic without losing enthusiasm. Therefore, even in pandemic conditions, we can still have scientific discussions, even virtually. The main theme of this symposium is "Reinforcement of the Sustainable Development Goals Post Pandemic" as a part of the masterplan of United Nations for sustainable development goals in 2030. This symposium is attended by 348 presenters from Indonesia, Malaysia, UK, Scotland, Thailand, Taiwan, Tanzania and Timor Leste which published 202 papers. Furthermore, we are delighted to introduce the proceedings of the 2nd Borobudur Symposium Borobudur on Humanities and Social Sciences 2020 (2nd BIS-HSS 2020). We hope our later discussion may result transfer of experiences and research findings from participants to others and from keynote speakers to participants. Also, we hope this event can create further research network.
