You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Buku ini dimaksudkan untuk memudahkan memahami pergulatan antara hukum dan politik yang senantiasa saling memengaruhi. Kehidupan berdemokrasi tidak dapat diartikan berdiri sendiri, akan tetapi harus dituntun oleh konstitusi. Dengan kata lain, kehidupan berbangsa dan bernegara didasari oleh demokrasi yang konstitusional dan sebaliknya penyelenggaraan konstitusi yang demokratis. Negara merupakan organisasi kekuasaan, karena di dalam negara selalu kita jumpai pusat-pusat kekuasaan, baik dalam suprastruktur (terjelma dalam lembaga politik dan lembaga negara) dan infrastruktur yang meliputi partai politik, golongan kepentingan, golongan penekanan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Negar...
Ketika tulisan tentang hukum yang kerap kali bernuansa normatif bermunculan, OK. Saidin mencoba untuk membuka cakrawala baru menawarkan pendekatan hukum dengan paradigma lain, yang sebenarnya bukan juga hal yang baru. Sekalipun tulisan ini semula adalah sebahagian dari naskah disertasi beliau – yang oleh penulisnya dimodifikasi dengan penambahan data dan informasi termuttakhir – tetapi bagi siapapun yang membacanya akan larut dalam pemikiran penulisnya. Pembaca akan terbawa jauh ke alam masa lampau, ketika menelusuri perjalanan sejarah Undang-undang Hak Cipta Nasional. Tidak itu saja pembaca akan menukik ke kedalaman seolah-olah menyelam di dasar laut, lalu terbang membubung ke a...
Banyak cara memajukan ilmu hukum, salah satunya yaitu dengan cara menulis buku Dinamika Hukum Dalam Pembangunan Berkelanjutan ini. Tulisan-tulisan para pakar yang merupakan teman sejawat dan seprofesi yubiliaris di dunia pendidikan dan pengajaran, serta para anak didiknya dalam kurun waktu lima dekade selama mengajar di UNPAD dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Dipersembahkan dengan segala ketulusan hati kepada: Prof. Em. Dr. Eddy Damian S.H dan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung yang merayakan Dies Natalisnya yang ke-60. Artikel-artikel ilmiah yang secara inspiratif dimuat dalam buku ini sangat membantu dan bernilai guna untuk memahami hal-hal mendasar berkenaan ciri-ciri atau konsep yang menjadi pokok pembahasan tertentu tentang kedinamikaan hukum di Indonesia, dalam pembangunan yang berkelanjutan.
Pertimbangan logis atau rasionalisasi norma hukum penyelesaian sengketa sudahlah tepat dengan alasan yang bersifat filosofis, yuridis, sosiologis dan politis, yang didasarkan kepada prinsip negara hukum Pancasila. Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota memiliki kewenangan atributif dan mutlak memeriksa dan memutus sengketa administrasi yang putusannya bersifat terakhir dan mengikat dimana tidak ada upaya hukum apabila dikabulkan dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Peran Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota sebagai majelis banding administrasi melakukan penilaian secara lengkap dari segi rechtmatigheid (kepastian) maupun doelmatigheid (kedayagunaan) maka harus kredibel dan cakap...
11. What should we do?
This reference book is primarily a procedural work which examines the many forms, customs, and practices which have been developed and established for the House of Commons since Confederation in 1867. It provides a distinctive Canadian perspective in describing procedure in the House up to the end of the first session of the 36th Parliament in Sept. 1999. The material is presented with full commentary on the historical circumstances which have shaped the current approach to parliamentary business. Key Speaker's rulings and statements are also documented and the considerable body of practice, interpretation, and precedents unique to the Canadian House of Commons is amply illustrated. Chapters...
影印本