You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Sebelum lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penggunaan media elektronik dalam melakukan transaksi sudah dilakukan di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (the law as a tool of social engineering) perlahan mengalami kemunduruan dan telah diinvasi oleh teknologi. Sehingga hukum harus mengikuti perkembangan teknologi. Dengan adanya kepastian hukum, maka ruang sosial telah terbuka lebih luas melalui proses transaksi elektronik. Tujuan utama yang mendasari inisiatif untuk menulis buku ini karena masih terbatasnya literatur yang membahasan masalah e-commerce baik dari aspek hukum perdata dan aspek h...
Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif pemidanaan. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun secara mental. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak. UUSPPA lebih mengedepankan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum penanganan penyelesaian secara keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
Buku dengan judul "Mengungkap Tabir Kecurangan Akuntansi: Menyikapi Praktik Tidak Etis dalam Dunia Keuangan" mengajak Anda untuk memasuki dunia yang seringkali tersembunyi dan tidak terlihat dari praktik kecurangan akuntansi yang merajalela dalam industri keuangan. Dalam era modern ini, kecurangan akuntansi menjadi isu yang semakin meresahkan. Mereka bukan hanya menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan dan investor dan pemerintah, tetapi juga merusak integritas dan kepercayaan dalam sistem keuangan secara keseluruhan. Buku ini hadir dengan tujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang praktik-praktik tidak etis dalam akuntansi yang perlu diungkap dan ditindaklan...
Analysis of court decisions on criminal case involving Akbar Tanjung, a defendant in the Bulog corruption case.
Suatu negara wajib melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negaranya. Oleh sebab itu setiap peraturan perundang-undangan yang dirasa merugikan maka harus diuji, dengan tujuan untuk mengetahui apakah peraturan tersebut melanggar atau menciderai hak-hak konsititusional warga negara atau tidak. Di Indonesia pengujian peraturan perundang-undangan ditekankan pada konsep judicial review yang dilakukan oleh lembaga peradilan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Buku ini mengulas tentang pengujian peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan tinjauan dari berbagai perspektif sehingga buku ini relevan untuk dijadikan referensi bagi para praktisi maupun akademisi.
The book was initially a dissertation had been pertained in front of the Senate of Universitas Diponegoro, on June 4, 2003. As clued by the title, it was aimed to explore and describe the legal thought fl ourished in Indonesia in the era of 1945-1990-s. It was focused on the development of legal thought, conducted through collection, inquiry, and inventory of various sources. The inquiry and inventory were deliberately determined within the framework of historical approach, meaning to put the thoughts in the context of space and time. By this perspective, the sources of the theory of law was utilized, both the general and special ones, related to any particular theories or respective period ...
keunggulan suatu daerah dan Negara ditentukan oleh kompetensi mengembangkan dan memiliki kebijakan publik yang unggul. Namun berbagai Negara atau daerah tidakdapat menghasilkan kebijakan yang unggul. Hal ini terjadi karena, Pertama, Lembaga publiknya tidak unggul. Kedua, Tidak cukup pemahaman tentang kebijakan publik. Secara komparatif banyak daerah maju mempunyai lembaga publik yang efesien. Sementara di sisi lain, banyak daerah yang kurang berkembang karena kinerja lembaga publiknya gagal membe-rikan informasi, data, dan alternatif terbaik yang memadai bagi formulasi kebijakan publik, sehingga menghasilkan kebijakan publik yang tidak unggul
Data and history of Indonesian election, 1955-1999.
Hukum Pemberantasan Terorisme di Indonesia merupakan salah satu masalah yang sangat penting dan menarik untuk dikaji dan diteliti karena berkaitan dengan perwujudan tujuan bangsa Indonesia yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu juga terorisme telah menghabiskan nyawa tanpa melihat korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kebebasan, serta kerugian harta benda. Selanjutnya karena terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.
Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini disusun sebagai buku panduan komprehensif yang menjelajahi kompleksitas dan mendalamnya tentang ilmu pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Buku ini dapat digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di bidang ilmu pendidikan pancasila dan kewarganegaraan serta diberbagai bidang Ilmu terkait lainnya. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan sebagai panduan dan referensi mengajar mata kuliah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dan menyesuaikan dengan rencana pembelajaran semester tingkat perguruan tinggi masing-masing. Secara garis besar, buku ajar ini pembahasannya mulai dari pancasila sebagai dasar negara, pancasila merupakan sistem filsafat, pancasila sebagai sistem etika, pancasila dasar ilmu, konstitusional UUD 1945, praksis demokrasi Indonesia. Selain itu, materi mengenai penegakan hukum berkeadilan dan wawasan nusantara juga dibahas secara mendalam. Buku ajar ini disusun secara sistematis, ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran.