Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Hukum Kesehatan
Buku "Hukum Kesehatan" ini merupakan panduan komprehensif yang mengupas berbagai aspek hukum dalam bidang kesehatan. Ditulis oleh para ahli di bidangnya, buku ini mencakup topik-topik penting mulai dari konsep dasar hukum kesehatan, aspek hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan, hingga regulasi rumah sakit dan hubungan hukum antara dokter dan pasien. Pembaca akan diajak memahami pengertian, ruang lingkup, tujuan, fungsi, serta sumbersumber hukum kesehatan yang menjadi dasar utama dalam menjalankan praktik kesehatan yang sesuai dengan hukum. Buku ini juga membahas hak dan kewajiban dokter dan pasien, etika profesi, tanggung jawab hukum, serta perlindungan data pasien. Selain itu, buku ini me...
Hukum Pencatatan Sipil
Pelayanan pencapil oleh instansi pelaksana Adminduk meliputi berbagai pencatatan peristiwa penting, yaitu kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, dan peristiwa penting lainnya. Melalui pelayanan pencapil ini, negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status sipil atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buku ini dihadirkan mengupas berbagai hal berkenaan dengan hukum pencatatan sipil. Baik dari dimensi...
Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual
Dibandingkan dengan sumber daya alam, kekayaan intelektual merupakan sumber daya yang tidak akan pernah habis, bahkan akan bertambah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menggunakan kemampuan akal pikir, manusia berupaya berdayagunakan kecerdasan intelektualnya untuk menciptakan berbagai karya hasil kreasi dan inovasi manusia, dapat berupa suatu ciptaan, produk, dan proses yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia menjalani kehidupannya. Karya-karya manusia yang dihasilkan dari daya intelektualitasnya tersebut merupakan kebendaan bergerak yang tidak berwujud (immateriil) yang dilindungi oleh hukum sebagai suatu hak kebendaan immateriil, yang lazim disebut de...
Hukum Ekonomi Syariah
Dalam upaya mendukung pemahaman dan implementasi Hukum Ekonomi Syariah, hadir buku ini sebagai panduan yang komprehensif dan berisi penjelasan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Buku Hukum Ekonomi Syariah ini spesial ditulis oleh 13 Penulis dari berbagai afiliasi di Indonesia. Melalui buku ini akan diberikan gambaran penuh terkait Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah, Prinsip Ekonomi Syariah, Sistem Keuangan Syariah, Etika Bisnis Syariah, Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Kepailitan Syariah, E-Commerce Syariah, Prinsip, Syarat, Dan Kontrak Dalam Perdagangan Syariah, Legislasi Dan Pengaturan Hukum Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Tantangan Dan Prospek Hukum Ekonomi Syariah. Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi para praktisi, akademisi, mahasiswa, dan siapa saja yang tertarik untuk memahami dan mengimplementasikan Hukum Ekonomi Syariah dengan benar. Kami juga berharap buku ini dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam pengembangan dan penyebarluasan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.
Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)
Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sistem perbankan nasional Indonesia telah mengenalkan dual banking system, di mana lembaga perbankan dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau tanpa bunga di samping menjalankan kegiatan usaha secara konvensional (berdasarkan sistem bunga). Di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dual banking system tersebut dilaksanakan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pada waktu itu di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 masih belum diperkenalkan istilah "bank syariah" atau "perbankan syariah" seperti saat ini, tetapi menggunakan ist...
Hukum Perbankan
Hukum Perbankan (banking law) dapat diartikan sebagai serangkaian ketentuan hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik mengenai kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara yuridis buku ini menguraikan prinsip-prinsip dan ketentuan yuridis perbankan; peranan bank sebagai lembaga keuangan dalam sistem keuangan nasinal, perlunya serta mekanisme pengaturan seluk-belik kelembagaan dan kegiatan usaha yang boleh dan dilarang dilakukan oleh bank dan kebijakan legislasi pengaturan industri perbankan dan serta regulasi yang mempengaruhi kelembagaan dan kegiatan usaha perbankan. Dengan demikian buku ini, selain dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum perbankan. juga diharapkan dapat membantu kalangan pengelola perbankan, penegak hukum, praktisi huku, dan pengamat hukum, serta pembaca lainnya dalam mempelajari ketentuan dan prinsip-prinsip hukum perbankan yang berlaku di Indonesia.
Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia
Perbankan syariah secara lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentan perbankan syariah yang mengatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat yang masih meragukan keyariahan operasional perbankan syariah selama ini, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim, yang pelaksannnya dilakukan secara menyeluruh (kaffah) dan k...
Dasar-dasar Hüküm Beracara Di Pengadilan Niaga
Buku DASAR-DASAR HUKUM BERACARA DI PENGADILAN NIAGA ini berisikan telaah tematik norma hukum beracara di pengadilan niaga secara teoritik dan normatif, agar bahasannya bersifat ilmiah dan sesuai serta berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum (pada pengadilan negeri). Keberadaannya dibentuk pertama kali berdasarkan Perpu No. 1/1998, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No. 4/1998. Kemudian berdasarkan UU No. 37/2004 dilakukan penyempurnaan terhadap UU No. 4/1998, yang meliputi aspek hukum formal (hukum beracara) maupun hukum materiilnya, yang mengatur ket...
Hukum Lelang
Buku ini membahas mekanisme pelaksanaan lelang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku. Dalam hal ini pembaca dapat memahami aturan, norma, dan prinsip hukum dalam pengaturan lelang sebagaimana terdapat dalam Vendu Reglement dan peraturan pelaksanaannya. Buku ini terbagi dalam 5 bab. Bab kesatu mengenai sejarah lelang, sejarah kelembagaan lelang, dan sumber hukum lelang. Bab kedua mengenai pengertian dan perlingkupan lelang terkait dengan istilah dan pengertian lelang serta perbedaannya dengan tender, asas-asas lelang, keunggulan dan fungsi lelang, peran dan manfaat lelang, macam-macam lelang dan kebendaan dalam pelelangan. Bab ketiga mengenai subjek dan penyelengg...
HUKUM PERDATA
Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Tentunya, dalam menjalani kehidupan sosial, menimbulkan suatu hukum untuk mengatur kehidupan itu. jenis hukum tersebut disebut hukum perdata. Hukum perdata juga sering disebut hukum sipil, karena kata 'sipil' umumnya merupakan lawan kata dari 'militer', maka istilah yang sering digunakan adalah 'perdata'. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum perdata, Hukum perdata di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (pluralistis). Di mana masing-masing golongan, penduduk mempunyai hukum perdata sendiri-sendiri kecuali bidang-bidang tertentu yang sudah ada unifikasi misalnya di bidang hukum perkawina...
