You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Perkembangan implementasi dan penegakan hukum di Indonesia dirasakan semakin jauh dari harapan dan keidealan, mulai dari fenomena kriminalisasi terhadap para komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga penyelesaian kasus Bank Century yang berlarut-larut adalah bukti konkret yang tidak dapat diabaikan. Implementasi dan penegakan hukum masih jauh dari tujuan utama yaitu penegakan dan pemberian keadilan terhadap semua orang. Dalam hal ini penegakan hukum yang dilakukan kadangkala mencabik-cabik rasa keadilan para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya.
Buku yang diberi judul: SPIRIT HUKUM (A Brilliant Idea of The Champ) ini merupakan sebagian dari karya para mahasiswa yang sudah dibuktikan berhasil meraih juara nasional dalam berbagai kesempatan lomba karya ilmiah nasional, lomba debat nasional, atau secara parsial telah lolos menjadi juara dalam kompetisi yang diselanggarakan oleh pihak tertentu (dari Tahun 2006–2010). Walhasil buku ini berisi pikiran-pikiran brilian, genuin/segar, kreatif, inovatif, dan prospektif sesuai dengan gemuruh jiwa mudanya. Nilai tawar dari karya para mahasiswa dalam buku ini terletak pada kepekaan menangkap persoalan-persoalan sosial, politik, dan hukum yang sedang menghangat, juga pada keliaran daya kritisny...
Setiap Daerah di indonesia Mempunyai Pemimpin diantaranya adalah Gubernur, Bupati dan wali kota. Untuk memilih pemimpin tersebut maka pemerintah pusat melaksanakan pemilihan yang dilakukan oleh rakyat dalam satu daerah. Pemilihan ini biasa disebut sebagai PILKADA. Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut PILKADA atau Pemilukada dilakukan oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara lain Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta Wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Sejak pertama kali melaksanakan demokrasi, pemilihan kepala daerah tidak dilakukam langsung oleh rakyat melainkan oleh DPRD, baru Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada yang pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 dinyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Akibat dari ketentuan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berdasarkan hukum Penetapan suatu negara sebagai negara hukum yang berkesejahteraan memberikan konsekuensi bahwa hukum yang berlaku akan memberikan jaminan terhadap segenap bangsa, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum harus mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin. Di mana hal ini hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan tentang “jaminan” tersebut dituangkan dalam konstitusi.
Hukum Administrasi dan Peradilan Tata Usaha Negara di Era Peradilan Elektronik PENULIS: M. Adiguna Bimasakti ISBN : 978-623-7452-11-9 www.guepedia.com Sinopsis: Dalam dekade terakhir, hukum administrasi di Indonesia berkembang sangat pesat. Bukti perkembangan tersebut dapat dilihat misalnya dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan yang paling fenomenal adalah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang ini dianggap sebagai sebuah “kodifikasi” atau kumpulan kaidah-kaidah dasar hukum administrasi di Indonesia yang sekilas banyak meniru Algemene wet Bestuursrecht (AwB) di Belanda. D...
Buku untuk menjawab kontroversi anomali ruilslag atau tukar-menukar aset/ harta kekayaan negara berupa benda tetap yang menimbulkan masalah hukum. Kontroversi yang dimaksud kebijakan yang menimbulkan kesimpangsiuran dan ketidakpastian hukum. Konsep tukar-menukar secara keperdataan diformat dengan mendudukkan negara sebagai salah satu aktor/pihak dalam perbuatan hukum yang berkolusi dengan investor berkarakter koruptif dengan pihak swasta sehingga “merekayasa” nilai aset benda asal lebih rendah dari benda penukar, sehingga seolah-olah negara untung. Padahal jika dilakukan audit forensik yang benar, sesungguhnya dalam kasus-kasus yang dianalisis negara dirugikan oleh kebijakan yang menyimp...
This path-breaking book considers the recent trend for governments to look increasingly to private sector finance, provided by private enterprises constructing and managing public infrastructure facilities in partnership with government bodies. 'The boundaries between the public and private sector are the most important political issue of our time.'
This book constitutes the refereed joint proceedings of seven international workshops held in conjunction with the 5th International Symposium on Parallel and Distributed Processing and Applications, ISPA 2007, held in Niagara Falls, Canada in August 2007. The 53 revised full papers presented were carefully selected from many high quality submissions. The workshops contribute to enlarging the spectrum of the more general topics treated in the ISPA 2007 main conference.
This book covers a wide range of conventional and non-conventional machining processes of various composite materials, including polymer and metallic-based composites, nanostructured composites and green/natural composites. It presents state-of-the-art academic work and industrial developments in material fabrication, machining, modelling and applications, together with current practices and requirements for producing high-quality composite components. There are also dedicated chapters on physical properties and fabrication techniques of different composite material groups. The book also has chapters on health and safety considerations when machining composite materials and recycling composi...