Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Dari Luhak Ke Rantau; Kronik Pemekaran dan Penggabungan Nagari
Nagari di Minangkabau telah berjalan dalam dua model kepemimpinan yang berbeda, namun selalu berjalan seiringan. Pada masa kolonial, supaya kebijakan Belanda dapat diterapkan ke nagari, untuk menghadapi struktur adat nagari yang rumit, Belanda melakukan intervensi terhadap nagari, dengan menata Nagari menjadi unit administrasi pemerintahan, baik dengan memekarkan maupun menggabungkan nagari yang sudah ada. Nagari kemudian diberikan fungsi administrasi. Di satu sisi struktur adat yang terdiri dari para penghulu di nagari berjalan memimpin anak kemanakan di lingkungan kaum dan suku. Di sisi lain muncul Angku Palo (Wali Nagari) sebagai penguasa nagari dari aspek administrasi. Pada awalnya pemekaran nagari memperhatikan struktur penghulu atau niniak mamak di nagari, namun perkembangan di masa ini dimana dibuat perbedaan nagari adat dengan nagari pemerintahan, membuat banyak pemekaran nagari melupakan struktur adatnya. Membedakan nagari adat vs nagari pemerintahan justru tidak tepat dalam mewujudkan kemandirian nagari. Tapi itulah realita saat ini.
REKAM JEJAK NAGARI TALUAK IV SUKU DI BANUHAMPU (Dari Kolonial hingga Pasca Merdeka)
JUDUL BUKU : REKAM JEJAK NAGARI TALUAK IV SUKU DI BANUHAMPU (Dari Kolonial hingga Pasca Merdeka) PENULIS : Fikri Surya Pratama NO. ISBN : 978-623-421-387-4 PENERBIT : GUEPEDIA TAHUN TERBIT : September 2023 JENIS BUKU : BUKU ILMU SOSIAL, NON FIKSI KONDISI BUKU : BUKU BARU / BUKU ORIGINAL ASLI, LANGSUNG DARI PENERBITNYA Sinopsis : Buku ini akan menjelaskan terbentuknya wilayah dan pemukiman dari Nagari Taluak IV Suku, berlanjut pada pembentukan nagari ini pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, hingga menuju masa kontemporer pasca kemerdekaan Indonesia. Sumber-sumber yang digunakan berupa hasil wawancara terhadap tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua yang mengerti dengan sejarah naga...
Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal
Angka kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2021) mencatat, dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan seksual meningkat sebanyak 792%. Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai tempat, salah satunya Perguruan Tinggi. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja. baik pada ruang privat maupun publik. Kekerasan seksual yang terjadi di kampus bentuknya beragam, meliputi perilaku fisik maupun non-fisik (termasuk juga pelecehan seksual luar dan dalam jaringan), korbannya tidak hanya perempuan, namun juga laki-laki maupun orang dengan disabilitas. Dengan demikian, dalam rangka menciptakan kehidupan PT yang aman bagi sivitas untuk melaksanak...
Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah
Autonomous local government and decentralization system in Indonesia.
The Higher Education System
How can we compare national systems of higher education, since their organization varies from country to country? Clark identifies the basic elements common to all such systems, and proceeds to thematic comparisons among a number of countries. This title is part of UC Press's Voices Revived program, which commemorates University of California Press's mission to seek out and cultivate the brightest minds and give them voice, reach, and impact. Drawing on a backlist dating to 1893, Voices Revived makes high-quality, peer-reviewed scholarship accessible once again using print-on-demand technology. This title was originally published in 1986. How can we compare national systems of higher education, since their organization varies from country to country? Clark identifies the basic elements common to all such systems, and proceeds to thematic comparisons among a number of countries.
Localization and Corruption
Abstract: "An extensive literature on the relationship between decentralization (or localization) and corruption has developed in recent years. While some authors argue that there is a positive relationship between decentralization and corruption, others claim that decentralization in fact leads to a reduction in the level of corruption. This important policy question has not yet been laid to rest since previous empirical work simply uses eclectic regressions and lacks a conceptual framework to discover the root causes of corruption. Gurgur and Shah attempt to fill this void by presenting a framework in identifying the drivers of corruption both conceptually and empirically to isolate the ro...
