You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Covering the work of non-governmental organizations in trying to change the environmental policies of governments and business organizations, this study looks at field research in Asia and Africa, and relates it to theoretical issues in the academic field.
"Ironisnya, semua pengorbanan masyarakat ini tak jua membuat pemerintah menyadarkan Indorayon, yang sekarang bernama Toba Pulp Lestari (TP), untuk menghargai masyarakat lokal, dan pemerintah menghentikan operasi pabrik. Sebaliknya, protes masyarakat dinilai sebagai tindakan kriminal, anarkhi, melawan pemerintah dan pembangunan, dan dihadapi secara represif dengan kekuatan birokrasi, polisi dan militer. Salah satu kasus paling mutakhir ialah penebangan pohon kemenyan milik masyarakat Pollung. Humbang Hasundutan, yang mendapat protes keras petani kemenyan. Ini menunjukkan bahwa karakter perusahaan itu sama sekali belum berubah" (Arifin Telaumbanua) "IIU/TPL merupakan wujud ideologi Neo liberal...
Patut dicatat memang, sejak sekitar tahun 1980-an khususnya HKBP, prestasinya dalam penginjilan tidak lagi bersinar. Mereka seakan melemah dalam penginjilannya, karena berbagai alasan, antara lain: a. Kepemimpinan yang rapuh. b. Kebersamaan yang tidak utuh. c. Fokus pelayanan tidak merata dan gamang. d. Daya kreasi dalam metode serta sistem pelayanan yang monoton ketinggalan dibandingkan dengan sistem yang dipergunakan denominasi lainnya. e. Tantangan masa dan zaman dalam globalisasi yang tidak dijawab secara tepat dan benar. f. Layanan para pendeta dan pimpinan gereja ada yang kurang berkenan bagi warga sendiri. g. Warga mempunyai pilihan secara bebas tentang gereja dan kebaktian di mana me...
Książka dr Iwony Ryniak-Olszanki stanowi interesujące i wnikliwe spojrzenie na problematykę praw ludności rdzennej w Indonezji. Autorka osadza swoje rozważania w szerokiej perspektywie międzynarodowej, obejmującej rozwój zarówno prawa międzynarodowego dotyczącego ludności rdzennej, jak i mechanizmów jej ochrony. […] Tło historyczno-polityczne zarysowane przez Autorkę pozwala prześledzić, jak zmieniała się polityka Indonezji dotycząca ludności rdzennej oraz współpracy międzynarodowej w dziedzinie praw człowieka. dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK i US Autorka [...] wybrała za przedmiot swych rozważań analizę relacji pomiędzy zakresem ochrony praw ludności rdzennej a zachowaniem integralności, suwerenności i bezpieczeństwa publicznego, a zatem trwałości struktur państwowych jako takich. […] Praca, oprócz niewątpliwych walorów naukowych, jasno zarysowanej tezy głównej, pozytywnie zaskakuje przejrzystością, dzięki której może trafić nie tylko do wąskiego grona badaczy, ale też do pozostałych zainteresowanych problemem czytelników. prof. dr hab. Adam Jelonek
Inkuiri Nasional adalah upaya Komnas HAM memberikan kontribusi pada upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Inkuiri Nasional menggabungkan empat fungsi Komnas HAM dalam satu kegiatan. Inkuiri nasional menerapkan fungsi pemantauan untuk menyelidiki (investigasi) kasus, fungsi penelitian dan pengkajian untuk menganalisis akar masalah dan merumuskan rekomendasi pemulihan pelanggaran HAM. Investigasi masalah HAM ini dilakukan secara sistematis dengan melibatkan masyarakat, saksi, institusi, peneliti, pendidik, dan ahli kebijakan secara transparan melalui kerangka penyelidikan pola sistematik pelanggaran HAM. Tujuannya untuk identifikasi temuan-temuan dan rekomendasi.
Inkuiri Nasional adalah upaya Komnas HAM memberikan kontribusi pada upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Inkuiri Nasional menggabungkan empat fungsi Komnas HAM dalam satu kegiatan. Inkuiri nasional menerapkan fungsi pemantauan untuk menyelidiki (investigasi) kasus, fungsi penelitian dan pengkajian untuk menganalisis akar masalah dan merumuskan rekomendasi pemulihan pelanggaran HAM. Investigasi masalah HAM ini dilakukan secara sistematis dengan melibatkan masyarakat, saksi, institusi, peneliti, pendidik, dan ahli kebijakan secara transparan melalui kerangka penyelidikan pola sistematik pelanggaran HAM. Tujuannya untuk identifikasi temuan-temuan dan rekomendasi.
Inkuiri Nasional adalah upaya Komnas HAM memberikan kontribusi pada upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Inkuiri Nasional menggabungkan empat fungsi Komnas HAM dalam satu kegiatan. Inkuiri nasional menerapkan fungsi pemantauan untuk menyelidiki (investigasi) kasus, fungsi penelitian dan pengkajian untuk menganalisis akar masalah dan merumuskan rekomendasi pemulihan pelanggaran HAM. Investigasi masalah HAM ini dilakukan secara sistematis dengan melibatkan masyarakat, saksi, institusi, peneliti, pendidik, dan ahli kebijakan secara transparan melalui kerangka penyelidikan pola sistematik pelanggaran HAM. Tujuannya untuk identifikasi temuan-temuan dan rekomendasi.
Inkuiri Nasional adalah upaya Komnas HAM memberikan kontribusi pada upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Inkuiri Nasional menggabungkan empat fungsi Komnas HAM dalam satu kegiatan. Inkuiri nasional menerapkan fungsi pemantauan untuk menyelidiki (investigasi) kasus, fungsi penelitian dan pengkajian untuk menganalisis akar masalah dan merumuskan rekomendasi pemulihan pelanggaran HAM. Investigasi masalah HAM ini dilakukan secara sistematis dengan melibatkan masyarakat, saksi, institusi, peneliti, pendidik, dan ahli kebijakan secara transparan melalui kerangka penyelidikan pola sistematik pelanggaran HAM. Tujuannya untuk identifikasi temuan-temuan dan rekomendasi.
Tidak tersedia apa pun