You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
This is an open access book. ICLEH will bring the theme of “Recover Together, Stronger Together Through the Development of Law, Economy and Health.”, as our commitment to continuously sharing and disseminating the development of knowledge in the field of Social Science and Law. Through this conference, therefore, we do encourage international collaboration, idea-sharing and networking among experts and participants in the respected field of law, economy and health discipliners.
Buku ini membahas mengenai prinsip-prinsip Hukum Pengadaan, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Khusus, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Penegakan Hukum sebagai salah satu bahan referensi dalam pembuatan makalah, artikel, dan bahan kajian terkait pengadaan barang dan jasa
This book provides a theory of the juridification of business ethics. Ethical codes pop up everywhere in the business world and increasingly resemble the code of law. A focus on compliance rather than reflection becomes the norm. Legal perspectives replace ethical perspectives, turning ethicists into lawyers without a law degree. This juridification of business ethics conceals a diminishing trust in ethics, as legal reasoning substitutes philosophical thinking. By appealing to the critical study of law, Bart Jansen advocates for a renewed focus on the ethical side of business. This book shows the importance of a good balance between law and ethics in business and is of great interest to both academics and professionals.
Pembahasan dalam buku ini dibagi dalam empat bagian besar. Bahasan utama tentang asas proporsionalitas akan dipaparkan di bagian kedua dan ketiga setelah bagian pertama yang mengantarkan pembaca kepada berbagai faktor yang mendorong dan mendasari penulisan buku ini. Dalam pembahasan utama dikemukakan makna dan fungsi asas proporsionalitas dalam kontrak komersial; dan filosofi keadilan dalam prakontrak; penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak, baik pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak, dan penerapan kontrak berikut akibat hukum yang ditimbulkan. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M., merupakan salah seorang Guru Besar Emiritus Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dalam matakuliah Filsafat Hukum maupun Metode dan Teknik Perancangan Perundang-undangan (MTPU). Meskipun Prof. Frans 10 tahun yang lalu telah menikmati suasana purna tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun sebagai akademisi, rasanya beliau tidak pernah merasa pensiun. Terbukti hingga saat ini, beliau masih tetap menjalani dan menikmati profesinya sebagai akademisi. Tulisan yang berhasil dihimpun dalam buku ini merupakan kontribusi para kolega dosen, para praktisi/profesi, maupun para sahabat beliau. Mereka para alumnus Program S-1, S-2, maupun S-3 Fakultas Hukum Universi...
Referensi tentang aspek hukum pengadaan barang/jasa ini menjadi sangat penting bagi para birokrat pemerintahan dan pengelola pemerintahan daerah, sebagai panduan hukum menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). Juga menjadi referensi penting bagi para akademi (dosen/pengajar) dan mahasiswa studi I imu Hukum pada umumnya. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 ini bukan sesuatu yang mudah, karena erat kaitannya dengan dunia usaha dan perekonomian terutama dalam menyamakan pandangan tentang penafsiran dari beberapa pengertian seperti pengertian monopoli atau yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pengertian persekongkolan, jual rugi, posisi dominan, dan lain-lain. Demikian pula dengan pengertian perumusan tentang struktur pasar, serta lingkup geografis apakah cukup lokal atau regional atau harus bersifat nasional. Apakah bahasa hukum yang digunakan di dalam peraturan tersebut sudah cukup jelas dan benar, sehingga terjamin adanya persamaan pengertian dengan segala impli...
Penulisan buku ini diawali dengan pembahasan Hukum secara umum termasuk pembidangan hukum yang lebih memfokuskan kepada Hukum Privat atau Hukum Perdata yang merupakan dasar pijakan untuk pembahasan hukum perdata khusus atau Hukum Dagang dan tentunya Hukum Komersial termasuk didalamnya. Perlu juga dikemukakan Hukum Benda yang merupakan obyek hukum yang utama dalam melakukan berbagai macam perjanjian seperti jual beli, sewa menyewa dan leasing serta perikatan lainnya. Dalam melakukan kegiatan usaha/ dagang ada beberapa kewajiban yang harus diketahui atau dipenuhi oleh pelaku dagang seperti: Ijin Usaha melakukan Perdagangan (SIUP), Daftar Perusahaan (DP) dan Pembukuan yang harus dibuat oleh set...
Fungsi Notaris cukup vital dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat, menempatkan Notaris sebagai perpanjangan tangan negara. Kehadiran Notaris merupakan sebuah kebutuhan yang bersifat universal. Melihat kedudukan dan fungsi Notaris dalam menjalankan tugasnya, perlu dipahami bahwa Notaris mengemban tugas yang tidak mudah dan bukan merupakan pekerjaan semata-mata. Notaris harus melaksanakan tugasnya dengan berlandaskan pada UUJN, Kode Etik Notaris, dan berbagai perturan perundangan lainnya yang terkait dengan prosedur pembuatan akta. Namun, dalam praktiknya, Notaris dapat melakukan kesalahan maupun kekeliruan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Buku ini menjelaskan secara umum tugas dan tanggung jawab Notaris dalam tindakan malapraktik dan Deliberate Dishonesty Actions. Buku ini dapat dijadikan salah satu acuan di bidang profesi Notaris, terutama bagi mahasiswa fakultas hukum, para praktisi hukum, dan masyarakat pada umumnya yang menaruh perhatian pada bidang kenotarisan.
Buku ini menganalisis dan menemukan filosofis tentang penitipan ganti kerugian uang dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang mengkaji dasar penitipan dan hapusnya hak atas tanah sebagai akibat dilakukannya ‘konsinyasi’ di Pengadilan Negeri. Penulis berharap buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi hasanah perbendaharaan ilmu hukum khususnya tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, baik itu untuk kepentingan akademik maupun praktis. Bagi akademisi dan para teoritisi buku ini dapat menambah wawasan yang mendalam tentang dasar pelaksanaan penitipan ganti kerugian uang di pengadilan, dan hapusnya hak atas tanah baru akibat konsinyasi, bagi praktisi buku diharapkan sebagai pedoman pelaksanaan penitipan ganti kerugian uang dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.