You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
The 1998 Reform has paved ways for the reconfiguration and improvement of Indonesia's institutions to support economic growth. For the last 20 years, however, indonesia is facing the challenges of uncontainable urbanization and rising inequality. During the period 2008-2015, Indonesia's economy grew by more than 4 percent annually, the highest steady rate in Southeast Asia. Indonesia is now transitioning from a lower-middle income country to an upper-middle level one. Meanwhile, Indonesia faces a number of challengesto strengthen its democratic institutions. This book brings together 12 original chapters to discuss the achievements and challenges of Indonesia's transformation after 1998. it exa mines how state institutions and civil society manage the complexities of indonesia's transformations to develop common ground upon which to reach a national consensus.
"e;This book fills a gap in authoritative analyses of the causes of inter-religious conflict and the practice of religious toleration. The rise of more overt expressions of Islamic piety and greater bureaucratization of Islam in both Indonesia and Malaysia over several decades have tested the "e;live and let live"e; philosophy that used to characterize religious expression in these nations. The analyses in each chapter break new ground with contextualized studies of particular and recent incidents of conflict or harassment in a variety of areas -- from urban centres to more remote and, even complex, locations. As these studies show, legislation stands or falls on the ability and determination of local authorities to enforce it.This volume is essential reading for understanding the dynamics of state-religious interaction in Muslim majority nations and the crucial role civil society organizations play in negotiating interfaith toleration."e; --Emeritus Professor Virginia Hooker FAHA, Department of Political & Social Change,College of Asia & the Pacific, The Australian National University
In Martial Arts and the Body Politic in Indonesia Lee Wilson offers an innovative study of nationalism and the Indonesian state through the ethnography of the martial art of Pencak Silat. Wilson shows how technologies of physical and spiritual warfare such as Pencak Silat have long played a prominent role in Indonesian political society. He demonstrates the importance of these technologies to the display and performance of power, and highlights the limitations of theories of secular modernity for understanding political forms in contemporary Indonesia. He offers a compelling argument for a revisionist account of models of power in Indonesia in which authority is understood as precarious and multiple, and the body is politically charged because of its potential for transformation.
As the forces of globalisation and modernisation buffet Islam and other world religions, Indonesia's 200 million Muslims are expressing their faith in ever more complex ways. This book examines some of the ways in which Islam is expressed in contemporary Indonesian life and politics. Editors from Australian National University.
The popular 1998 reformasi movement that brought down President Suharto’s regime demanded an end to illegal practices by state officials, from human rights abuse to nepotistic investments. Yet today, such practices have proven more resistant to reform than people had hoped. Many have said corruption in Indonesia is "entrenched". We argue it is precisely this entrenched character that requires attention. What is state illegality entrenched in and how does it become entrenched? This involves studying actual cases. Our observations led us to rethink fundamental ideas about the nature of the state in Indonesia, especially regarding its socially embedded character. We conclude that illegal prac...
Buku ini melihat perubahan penting yang terjadi dalam kaitan dengan dinamika politik dan persilangannya dengan Islam di Indonesia. Bagaimana reformasi yang terjadi di Indonesia pasca-kejatuhan Suharto mendorong semangat berperilaku seperti raja-raja kecil yang penuh kuasa dengan cara membangun oligarki politik yang dibentengi para jagoan (blater) dan tokoh-tokoh agama. Juga menjelaskan, bagaimana masyarakat sipil melawan oligarki politik orang kuat lokal dengan cara mendorong proses demokratisasi melalui tuntutan akses dan partisipasi dalam kebijakan pemerintahan. Mereka juga berupaya mengembangkan berjalannya mekanisme popular control untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat banyak dibandingkan kepentingan oligarki dan patron-client semata. —Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. (Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
ÖNSÖZ Bir sözcüğü açıklayarak önsöze başlayacağız: Sökedüş; Okumakta olduğunuz kitapta zaman zaman sökedüş ifadesini göreceksiniz. Şöyle türetilmiştir: Sömürü’nün sö, kemirinin ke, ırz düşmanlığını düş, hecelerinden birleştirilerek tarafımızdan üretilmiştir. Okuyucu tutarsa Türkçe bir sözcük kazanacaktır. Böyle ifade etmemizin iki nedeni var. Birincisi her üç eylemi bir ifadede anlatma gereksinimidir. Sürekli üç eylemi tekrar etmemek için böyle bir çıkış yolu bulduk. Bilindiği gibi Felemenkler ve türdeşleri Endonezya adalarını 1602-1941 döneminde sadece sömürüp kemirmemişler aynı zamanda kilise destekli ırz düşmanl...
“Buku ini adalah teror mental. Bagaimana tidak. Gambaran saya mengenai Madura adalah Syaikhona Kholil, para kiai, masjid, dan pesantren. Juga saya sudah membaca arsip-arsip kolonial dari 1850–1940, tetapi tidak secuil kata pun menyebut blater (jagoan). Namun, tiba-tiba buku ini menulis tentang keberadaan blater, jaringan sosial, keterlibatan mereka dalam politik, dan keterlibatan mereka dalam Pilkades dan Pilbub. Malahan diungkapkan pula hubungan mereka dengan para kiai. Jadi, rasanya saya harus berpikir ulang tentang Madura, setidaknya tentang Bangkalan dan Sampang.” — Prof. Dr. Kuntowijoyo, M.A., penulis buku Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura, 1850–1940, Guru Besar...
Demokrasi dan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah dua konsep yang berkelindan. Keberadaan Pemilu yang bebas dan adil secara teratur dianggap sebagai kondisi minimal untuk demokrasi (rezim demokratis) (Dahl 1971; Diamond 1999). Dalam konsepsi Plato dan Aritoteles, dua konsep tersebut menunjuk pada jumlah orang yang memerintah yang membedakan dari sistem monarki, aristokrasi, dan otokratis. Ada yang mengatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan, diterapkan melawan rezim otokratis atau monarkis. Demokrasi sebagai gagasan yang dihasilkan dari perjuangan panjang kelas menengah melawan absolutisme kekuasaan penguasa (Raja dalam masa monarki klasik jauh sebelum peristiwa pencerahan yang terjadi di Perancis yang menjadi penanda lahirnya rasionalisme. Dalam perkembangannya di era modern, istilah demokrasi menjadi sebagai institusi untuk membangun kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ketika institusi yang ada sebelumnya gagal membangun kesetaraan, ketertiban dan keadilan. Untuk menjalankan demokrasi prasyaratnya ada partai politik (parpol).
Kajian tentang pesantren telah cukup ekstensif selama beberapa dekade terakhir, khususnya setelah tahun 1990-an. Terdapat beberapa fokus penting dalam kajian dan karya tentang pesantren yang dibuat oleh pengamat dari dalam maupun luar: peran sosial-politik para tokoh pesantren, jejaring sosial dan politik para tokoh pesantren, peran politik elektoral pesantren yang menguat terutama pasca-reformasi, serta tentang teologi dan pengembangan ilmu di pesantren. Masalahnya, di hampir semua fokus kajian tentang pesantren itu, terjadi pengabaian yang cukup serius terhadap peran-peran para tokoh perempuan. Tak cukup banyak—bahkan bisa dibilang sangat sedikit—karya yang menonjol tentang peran para ...