You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Sebagaimana yang dipahami kebanyakan para pengkaji hukum yang lebih memahami filsafat hukum secara abstrak, kaku, dan memungkinkan terjadinya perdebatan cukup serius antar masing-masing penganut aliran kefilsafatan tertentu. Segala pertentangan itu ternyata tidak hanya menghadirkan perdebatan yang cukup tajam antar masing-masing pencetus, tetapi, ibarat bola salju, perdebatan tersebut menggelinding dan memantik para penganutnya untuk bereaksi keras dan bahkan tidak jarang berujung pada vonis kekeliruan terhadap aliran kefilsafatan tertentu. Fenomena tersebut juga tampak terhadap dinamika kefilsafatan hukum dewasa ini, dimana antar masing-masing kelompok justru lebih sibuk menghabiskan waktun...
Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, sebagai makhluk yang beradab manusia menempatkan rumah tidak hanya sekedar sebagai tempat tinggal saja akan tetapi rumah menjadi tempat pusat peribadatan keluarga (aspek religi), tempat terjadinya interaksi anggota keluarga (aspek sosiologis), tempat berlangsungnya proses pendidikan anggota keluarga (aspek edukatif), Melihat dari data dan angka dapat diprediksi akan adanya peningkatan masyarakat yang membutuhkan hunian berupa rumah, fenomena dalam suatu kota untuk tempat hunian yang memungkinkan adalah dalam kawasan perumahan, dengan alasan karena keterbatasan lahan, terjangkau oleh kondisi ekonomi masyarakat , akses lebih dekat dengan pusat kota...
Tujuan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara—berdasarkan UU No. 5/1986—yakni untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat mutlak dalam konsep “negara hukum” (rechts staat), karena hal ini menjadi indikator kualitas sistem politik demokrasi dalam pembangunan kekuasaan negara (machtsverdeling). Buku ajar (textbook) ini berisi bahasan mengenai: Sejarah, tujuan, dasar hukum dan asas-asas pembentukan peradilan tata usaha negara; Perihal subjek dan objek sengketa tata usaha negara; Perihal surat kuasa; Perihal kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara; Perihal cara penyelesaian sengket...
Buku Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia akhirnya dapat kami selesaikan. Keinginan awal untuk menyusun buku ini didasari oleh keinginan untuk meringkas beberapa buku literature yang dipakai sebagai bahan acuan dalam perkuliahan khususnya Perlindungan Anak.
None
Hukum perikatan merupakan salah satu bidang hukum perdata materiil yang diatur dalam Buku III BW yang terbagi atas dua bagian, yaitu: Pertama, perikatan pada umumnya, terdiri atas dua bagian yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir karena ketentuan undang-undang; Kedua, perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu yang biasa juga disebut perikatan bernama karena perikatan yang dimaksud adalah perikatan yang telah diatur dan telah memiliki nama dalam BW. Buku ini, juga menguraikan sejarah perbandingan civil law system dengan common law system secara garis besar serta sejarah berlakunya hukum perikatan yang diawali dari sejarah hukum sebagai ilmu pengetahuan dan diakhiri dengan sejarah hukum perikatan itu sendiri, dengan harapan agar sidang pembaca memiliki pemahaman secara umum tentang perikatan sebelum memasuki pembahasan yang lebih detil tentang perikatan, khususnya perikatan yang lahir dari perjanjian.
Consists chiefly of the text of selected laws or regulations of Indonesia; also includes some circular letters of the Mahkamah Agung and ministerial decisions.
On interreligious harmony in Indonesia.
This handbook is currently in development, with individual articles publishing online in advance of print publication. The table of contents will continue to grow as additional articles pass through the review process and are added to the site.
Decisions of Indonesian Commercial Court regarding industrial design.