Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Layanan Sektretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Buku ini berisi penjelasan informasi terkait program Renstra tahun 2020- 2024 , Laporan Kegiatan Sub Bagian Hukum, Monitoring Evaluasi, Informasi Tatakelola Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Informasi Realisasi Anggaran pada Sub Bagian Keuangan serta Laporan Pengenalan Sistem Informasi, juga laporan-laporan pemberitaan kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat serta berbagai pihak terkait lainnya yang telah mendukung Kementerian ATR/BPN, dan semoga dengan adanya Buku Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ini dapat memberikan informasi yang transparan guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan lebih maju.
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Buku ini adalah bentuk sosialisasi kebijakan yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dalam rangka menjawab permasalahan terkait pemanfaatan ruang. Pertumbuhan jumlah penduduk dan berbagai macam aktivitas masyarakat memunculkan permasalahan tata ruang karena ketersediaan lahan untuk mengakomodasi aktivitas itu relatif tetap. Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan agar tercipta tertib dan memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Semoga buku ini dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang arahan pengendalian dalam Kawasan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar sehingga dapat menjadi pedoman bagi kita semua.
The Inspiring Story: Sebuah Biografi Jonner Napitupulu (SC)
Jonner Napitupulu adalah pengusaha asal Medan, Konsul Kehormatan Polandia di Medan, serta pengurus Kadin Sumatra Utara dan Perkumpulan Gaja Toba Semesta. Selain aktif dalam kegiatan pengabdian Lions Clubs Indonesia, dia menjadi berkat bagi orang lain untuk mencapai cita-cita mereka. Kisah inspirasinya The Inspiring Story: Sebuah Biografi Jonner Napitupulu menarik untuk dibaca dan memberi pesan moral: jangan pernah berhenti bermimpi dan mewujudkan impian itu. Masa sekolah SMP dan SMA Jonner dihabiskan dengan membantu ayahnya menjaga kios beras di Pasar Pringgan dan membantu ibunya menjual kain di Pasar Muara Takus, Medan. Setelah lulus SMA, Jonner sebenarnya sangat ingin melanjutkan studinya ...
Pengembangan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Penataan Ruang
Buku ini dibuat dalam rangka merumuskan Grand Strategy Pengembangan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Penataan Ruang dalam lingkup Nasional. Buku ini berisi urgensi, teori, kebijakan, dan strategi pokok (grand design) Pengembangan Kesadaran dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Penataan Ruang secara Nasional dalam lima tahun ke depan. Dari strategi pokok tersebut dirumuskan berbagai program dan kegiatan yang dianggap sesuai dalam memastikan strategi pokok tersebut bisa berjalan dan bisa terwujud. Program dan kegiatan ini dikemas dalam bentuk tool box program dan kegiatan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Selanjutnya, Pemerintah Daerah dapat memilih-milih program...
Pengendalian Hak Atas Tanah
Pemantauan dan evaluasi hak atas tanah bertujuan untuk menilai kewajiban yang dilakukan oleh pemegang hak dalam hal penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan melalui rekomendasi yang dihasilkan. Selain itu pemantauan dan evaluasi hak atas tanah dilakukan untuk memastikan setiap hak atas tanah yang diberikan kepada pemegang hak dimanfaatkan dengan baik, agar dapat mewujudkan pemerataan ekonomi, serta mengoptimalkan fungsi tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat. Buku ini berisi potret kinerja penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Selain itu buku ini juga berisi tahapan-tahapan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah mulai dar...
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sekitar Kawasan Jalur Kereta Api
Buku Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Jalur Kereta Api adalah bentuk sosialiasi kebijakan yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dalam rangka menjawab permasalahan terkait pemanfaata ruang. Pertumbuhan jumlah penduduk dan berbagai macam aktivitas masyarakat memunculkan permasalahan tata ruang karena ketersediaan lahan untuk mengakomodasi aktivitas tersebut relatif tetap. Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan agar tercipta tertib pemanfaatan ruang dan memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Saat ini, pengendalian pemanfaatan ruang di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara l...
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Tol
Buku Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Jalan Tol adalah bentuk sosialiasi kebijakan yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dalam rangka menjawab permasalahan terkait pemanfaatan ruang. Pertumbuhan jumlah penduduk dan berbagai macam aktivitas masyarakat memunculkan permasalahan tata ruang karena ketersediaan lahan untuk mengakomodasi aktivitas tersebut relatif tetap. Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan agar tercipta tertib pemanfaatan ruang dan memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Saat ini, pengendalian pemanfaatan ruang di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara...
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sekitar Kawasan Pelabuhan
Buku ini adalah bentuk sosialiasi kebijakan yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dalam rangka menjawab permasalahan terkait pemanfaatan ruang. Pertumbuhan jumlah penduduk dan berbagai macam aktivitas masyarakat memunculkan permasalahan tata ruang karena ketersediaan lahan untuk mengakomodasi aktivitas tersebut relatif tetap. Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan agar tercipta tertib pemanfaatan ruang dan memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Saat ini, pengendalian pemanfaatan ruang di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain: terdapatnya perubahan yang signifikan terhadap...
Pengendalian Alih Fungsi Lahan
Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendorong pemerintah semakin fokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya melalui penciptaan iklim investasi dan proyek strategis nasional. Disisi lain keadaan demikian pula akan mempercepat terjadinya alih fungsi lahan khususnya sawah menjadi non sawah untuk kebutuhan pembangunan, dan berimplikasi pada kerentanan dalam memenuhi pangan nasional. Melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah sebagai suatu langkah pemerintah dalam pemenuhan pangan nasional. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pener...
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus
Buku Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini adalah bentuk sosialiasi kebijakan yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dalam rangka menjawab permasalahan terkait pemanfaata ruang. Pertumbuhan jumlah penduduk dan berbagai macam aktivitas masyarakat memunculkan permasalahan tata ruang karena ketersediaan lahan untuk mengakomodasi aktivitas tersebut relatif tetap. Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan agar tercipta tertib pemanfaatan ruang dan memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Saat ini, pengendalian pemanfaatan ruang di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain: terdapat perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dengan dikeluarkannya UUCK, maraknya kasus ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, maraknya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, kurangnya keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian pemanfaatan ruang, belum lengkapnya struktur kelembagaan pengawasan dan pengendalian, serta kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
