You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Buku ini berisi penjelasan informasi terkait program Renstra tahun 2020- 2024 , Laporan Kegiatan Sub Bagian Hukum, Monitoring Evaluasi, Informasi Tatakelola Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Informasi Realisasi Anggaran pada Sub Bagian Keuangan serta Laporan Pengenalan Sistem Informasi, juga laporan-laporan pemberitaan kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat serta berbagai pihak terkait lainnya yang telah mendukung Kementerian ATR/BPN, dan semoga dengan adanya Buku Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ini dapat memberikan informasi yang transparan guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan lebih maju.
Buletin Warta Petarung: Pengendalian Penertiban Tanah Ruang ISSN 3032-1131
Buletin Warta Petarung: Pengendalian Penertiban Tanah Ruang ISSN 3032-1131
Buku ini berisi publikasi kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sepanjang tahun 2024.
Buku ini adalah bentuk sosialisasi kebijakan yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dalam rangka menjawab permasalahan terkait pemanfaatan ruang. Pertumbuhan jumlah penduduk dan berbagai macam aktivitas masyarakat memunculkan permasalahan tata ruang karena ketersediaan lahan untuk mengakomodasi aktivitas itu relatif tetap. Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan agar tercipta tertib dan memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Semoga buku ini dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang arahan pengendalian dalam Kawasan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar sehingga dapat menjadi pedoman bagi kita semua.
Buku ini adalah bentuk sosialiasi kebijakan yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dalam rangka menjawab permasalahan terkait pemanfaatan ruang. Pertumbuhan jumlah penduduk dan berbagai macam aktivitas masyarakat memunculkan permasalahan tata ruang karena ketersediaan lahan untuk mengakomodasi aktivitas tersebut relatif tetap. Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan agar tercipta tertib pemanfaatan ruang dan memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Saat ini, pengendalian pemanfaatan ruang di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain: terdapatnya perubahan yang signifikan terhadap...
Buku Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini adalah bentuk sosialiasi kebijakan yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dalam rangka menjawab permasalahan terkait pemanfaata ruang. Pertumbuhan jumlah penduduk dan berbagai macam aktivitas masyarakat memunculkan permasalahan tata ruang karena ketersediaan lahan untuk mengakomodasi aktivitas tersebut relatif tetap. Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan agar tercipta tertib pemanfaatan ruang dan memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Saat ini, pengendalian pemanfaatan ruang di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain: terdapat perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dengan dikeluarkannya UUCK, maraknya kasus ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, maraknya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, kurangnya keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian pemanfaatan ruang, belum lengkapnya struktur kelembagaan pengawasan dan pengendalian, serta kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Buku Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Jalur Kereta Api adalah bentuk sosialiasi kebijakan yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dalam rangka menjawab permasalahan terkait pemanfaata ruang. Pertumbuhan jumlah penduduk dan berbagai macam aktivitas masyarakat memunculkan permasalahan tata ruang karena ketersediaan lahan untuk mengakomodasi aktivitas tersebut relatif tetap. Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan agar tercipta tertib pemanfaatan ruang dan memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Saat ini, pengendalian pemanfaatan ruang di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara l...
Buku ini adalah bentuk sosialiasi kebijakan yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dalam rangka menjawab permasalahan terkait pemanfaata ruang. Pertumbuhan jumlah penduduk dan berbagai macam aktivitas masyarakat memunculkan permasalahan tata ruang karena ketersediaan lahan untuk mengakomodasi aktivitas tersebut relatif tetap. Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan agar tercipta tertib pemanfaatan ruang dan memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Saat ini, pengendalian pemanfaatan ruang di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain: terdapatnya perubahan yang signifikan terhadap ...
None