Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Putusan Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi: Karakteristik dan Dinamika Perkembangannya
Buku ini secara garis besar membahas mengenai karakteristik, dlnamika, dan perkembangan dari putusan yang memuat klausul bersyarat (putusan bersyarat) yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Untuk memberlkan landasan konseptual dan konteks terhadap isu tersebut, buku ini dimulai dengan membahas mengenai berbagai teori berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma peraturan perundang-undangan. Kemudian, secara lebih terperinci dibahas mengenai kewenangan pengujian undang-undang, dimulai dari sejarah Mahkamah Konstitusi, pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. serta dinamika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, khus...
The Coalitions Presidents Make
In The Coalitions Presidents Make, Marcus Mietzner explains how Indonesia has turned its volatile post-authoritarian presidential system into one of the world's most stable. He argues that since 2004, Indonesian presidents have deployed nuanced strategies of coalition building to consolidate their authority and these coalitions are responsible for the regime stability in place today. In building coalitions, Indonesian presidents have looked beyond parties and parliament—the traditional partners of presidents in most other countries. In Indonesia, actors such as the military, the police, the bureaucracy, local governments, oligarchs, and Muslim groups are integrated into presidential coalit...
Sistem dan Manajemen Pembinaan SDM Polri yang Berkeunggulan
Judul : Sistem dan Manajemen Pembinaan SDM Polri yang Berkeunggulan Penulis : Muhaemin Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 114 Halaman Cover : Soft Cover No. QRCBN : 62-2066-3763-911 SINOPSIS Buku ini membahas tentang sistem dan manajemen pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertujuan untuk menciptakan anggota Polri yang unggul dan profesional. Melalui pendekatan yang komprehensif, buku ini menguraikan berbagai strategi dan metode yang diterapkan dalam proses pembinaan, mulai dari rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, hingga penilaian kinerja. Dengan menekankan pentingnya kualitas SDM, buku ini juga mengeksplorasi inovasi dan reformasi ya...
Hak Asasi Manusia; Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia
Globalisasi hak asasi manusia (HAM) yang telah berlangsung selama beberapa decade telah menyebabkan perdebatan universalisme versus relativisme dalam hak asasi manusia (HAM) semakin tajam di berbagai negara. Rejim HAM Internasional dan para pendukungprinsip universalisme HAM berusaha untuk mengimplementasikan norma2 HAM kesesama negara,melintasi batas2 norma2 lokal seperti agama dan budaya serta kepentingan nasional suatu negara.
Majalah Konsitusi April 2017
Selama bulan April 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) memfokuskan diri untuk menangani Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah (Kada) 2017. Sebanyak 53 perkara diterima MK dari 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2017.
Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia
Perjalanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia pasca reformasi seperti masih mencari format idealnya. Berbagai perubanhan terhadap desain penyelenggaraan pemilu beserta segala instrumennya terus dilakukan dari satu periode pemilu ke periode berikutnya. Namun, berbagai eksperimentasi desain kepemiluan yang telah dipraktikan pasca reformasi nampaknya belum mampu menjawab tantangan untuk benar-benar pemilu yang berkualitas. Buku ini hadir disaat yang tepat untuk menjaga keberlanjutan evaluasi terhadap desain penyelenggaraan pemilu guna memnjawab tantangan tersebut. Mengingat dimensi bahasan dalam buku ini mencakup baik aspek normative maupun empiris dari penyelenggaraan pemilu pasca reformasi, maka sangat cocok untuk menjadi bahan diskusi para pegiat dan praktisi politik, pemilu, dan hokum tata negara, serta sangat relevan untuk dijadikan bahan bacaan bagi para civitas academia di kampus-kampus. --- Buku persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia)
Hukum Siber
Buku ini memperkenalkan permasalahan Hukum Siber di Era Globalisasi yang diperuntukkan bagi mahasiswa hukum ataupun umum. Bagian Kesatu, buku ini membahas tentang Peluang dan Tantangan dalam Kegiatan Bisnis Berbasis Online”. Mengantisipasi dua hal ini, para penentu kebijakan berupaya untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan manfaat dan kepastian hukum terkait dengan hal ini. Bagian Kedua membahas tentang perlindungan data konsumen di dunia maya. Munculnya e-commerce memberikan konsekuensi hukum. Salah satu konsekuensi hukum yang muncul adalah adanya ketidakamanan terhadap data konsumen yang menggunakan fasilitas elektronik, seperti E-Health. Ini akan memunculkan p...
Penyempurnaan Sistem Bikameral Indonesia & Sinergitas DPD dengan DPR
Buku ini merupakan lahir dari penelitian. Ya, buku ini lahir dari embrio disertasi bertajuk “Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Penerapan Sistem Bikameral di Indonesia Studi terhadap Sengketa Kewenangan DPD-RI (DPD) dengan DPR-RI (DPR) dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi”. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mengantarkan riset ini menjadi sebuah buku. Disusun berdasarkan pengalaman empiris bekerja di DPR maupun DPD dan merasakan suasana kebatinan yang timbul dalam dinamika hubungan kedua lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya terutama pada fungsi legislasi. Sebagai sebuah refleksi empiris yang berada dalam dua lembaga tersebut, bahan terakhir penuli...
KEWENANGAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidaklah diatur dalam Undang-undang Undang Dasar 1945, terjadi perdebatan penambahan kewenangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan inkonstitusional. Dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat dan kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
