Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya
Sebenarnya di Indonesia wakaf sangat dikenal dan telah dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia yang juga menjadi salah satu penunjang pengembangan agama dan masyarakat Islam. Apabila wakaf dihubungkan dengan konsep tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah seiring sejalan yakni sama-sama untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf. Namun praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus har...
Perkembangan penanganan sengketa ekonomi syariah
On dispute settlement of economic based on sharia according to Indonesian law and regulations.
Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik
Kata-kata kunci independensi, akuntabilitas, dan pengawasan menjadi penanda penting eksistensi sistem peradilan terutama dalam fungsi untuk menyelesaikan sengketa. Bangun, kultur, dan manajemen peradilan dapat berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain. Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperà oleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa. Perkembangan ketatanegaraan modern mendorong pertumbuhan rekayasa sosial dan politik lewat perundang-undangan yang menghasilkan arsitektur peradilan. Ada infrastruktur khusus dan birokrasi dengan teknis pencarian akses keadilan yang ketat sebagai ciri utama arsitektur tersebut. Namun perkembangan ...
Hukum ketenagakerjaan Di Indonesia
Buku ini ditulis untuk mengupas mengenai hukum ketenagakerjaan di Indonesia secara komprehensif dengan fokus mengenai: negara hukum; sifat hakikat hukum ketenagakerjaan; unsur-unsur hukum ketenagakerjaan; hukum perjanjian kerja; politik hukum ketenagakerjaan di Indonesia; penegakan hukum ketenagakerjaan; Hukum hubungan industrial; hukum pengupahan; hak kesehatan ketenagakerjaan; dan kementerian ketenagakerjaan Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
MENGENAL AUDIT HUKUM ( LEGAL AUDIT )
Uji kepatuhan hukum, salah satu kompetensi di bidang hukum yang belum banyak dikenal masyarakat, termasuk kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Uji ini dilakukan dalam bentuk audit hukum, yang dalam praktik profesional dilakukan oleh seorang auditor hukum (legal auditor) tersertifikasi, yang tunduk dengan kode etik profesi. Buku ini bertujuan agar masyarakat semakin mengenal bidang kerja dalam keilmuan hukum, khususnya dalam mengenal, mengetahui, dan memahami urgensi dari uji kepatuhan hukum yang dilakukan seorang auditor hukum. Terbagi dalam beberapa bab, diawali dengan pengenalan audit hukum, organisasi profesi, standar kerja dan kompetensi, audit hukum perseroan, audit hukum penyelenggara negara, serta audit medis, yang diharapkan dapat memberikan pencerahan dalam audit hukum guna mencapai peningkatan mutu. Clear and Clean, Clear But Not Clean, Not Clear But Clean, Not Clear Not Clean sebagai kesimpulan hasil audit hukum memberikan gambaran terhadap hasil uji kepatuhan hukum, yang berimplikasi pada perbaikan auditee dalam penerapan hukum, sehingga peningkatan mutu dan pencapaian keberadaban berhukum tidak sekedar impian dan harapan belaka.
Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana
Secara sangat inspiratif, buku ini memaparkan kebijakan yudisial Hakim dalam penanggulangan kenakalan anak kedalam beberapa Bab, terdiri atas: Bab I: Pendahuluan Bab II: Kerangka Teoretik Bab III: Kenakalan Anak dalam Hukum Pidana Bab IV: Kebijakan Yudisial Hakim dalam Peradilan Pidana Anak Bab V: Model Kebijakan Yudisial Hakim dalam Peradilan Pidana Anak Bab VI: Penutup
Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen
Tujuan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara—berdasarkan UU No. 5/1986—yakni untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat mutlak dalam konsep “negara hukum” (rechts staat), karena hal ini menjadi indikator kualitas sistem politik demokrasi dalam pembangunan kekuasaan negara (machtsverdeling). Buku ajar (textbook) ini berisi bahasan mengenai: Sejarah, tujuan, dasar hukum dan asas-asas pembentukan peradilan tata usaha negara; Perihal subjek dan objek sengketa tata usaha negara; Perihal surat kuasa; Perihal kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara; Perihal cara penyelesaian sengket...
PERADILAN MILITER INDONESIA
Buku ini menjelajah dan mendeskripsikan pemikiran hukum yang berlaku di lingkungan militer. Fokus kajiannya lebih berorientasi pada peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. Kajiannya meliputi Kedudukan Pengadilan Militer di Indonesia. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia, Mekanisme Penyelesaian Perkara terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana, dan Kompetensi Peradilan Militer dalam Sistem Hukum di Indonesi, serta Kedudukan Peradilan Militer sebagai Salah Satu Komponen Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Buku ini juga mengupas Wewenang Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum. Asas dan Norma Hukum Pengalihan Wewenang Peradilan Militer dalam Sistem Hukum di Indonesia, Landasan Hukum Pengalihan Wewenang Peradilan Militer, dan Hambatan Hukum Peradilan Bagi Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum untuk Diperiksa dan Diadili pada Peradilan Umum, serta Konsep Menuju Sistem Peradilan Terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Sesuai dengan Arah Reformasi.
Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia
Buku yang berjudul Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia merupakan karya dari Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. Buku yang ada dalam genggaman Pembaca ini berangkat dari pertanyaan dan persoalan yang ada ditengah-tengah masyarakat berkaitan dengan Nafkah anak pasca perceraian orang Tua, karena Berdasarkan data pada Badan Peradilan Agama di seluruh wilayah Indonesia, angka perceraian pada tahun 2015 berjumlah 442.916. Angka perceraian pada tahun 2016 berjumlah 453.810. Angka perceraian pada tahun 2017 berjumlah 492.681. Angka perceraian pada tahun 2018 berjumlah 513.150. Angka perceraian pada tahun 2019 berjumlah 546.781, tentu saja potensi tentang tidak dilaksanakan...
