You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Referensi tentang aspek hukum pengadaan barang/jasa ini menjadi sangat penting bagi para birokrat pemerintahan dan pengelola pemerintahan daerah, sebagai panduan hukum menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). Juga menjadi referensi penting bagi para akademi (dosen/pengajar) dan mahasiswa studi I imu Hukum pada umumnya. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Buku ini memaparkan secara komprehensif aspek yuridis dari harta bersama dengan segala anasir yang terkait di dalamnya. Dalam buku ini, diketengahkan terlebih dahulu kedudukan harta bersama dalam hukum keluarga Indonesia. Ada hal yang secara khusus dibahas dalam Bab 2, yaitu keterkaitan antara harta bersama dengan penjaminan serta implikasinya dalam penyelesaian gugatan harta bersama. Diketengahkan perbedaan pandangan mengenai kedudukan harta bersama yang sedang dijaminkan namun tetap digugat ke pengadilan. Satu konsep baru yang ditawarkan terkait dengan penyelesaian sengketa harta bersama yang objeknya sedang dijaminkan adalah konsep asset settlement atau penyelesaian/pemberesan aset bersam...
Peradilan agama, tidak hanya “enak dipandang” akan tetapi juga “perlu”. Perlu, ini terkait dengan eksistensinya. Bagi masyarakat Muslim Indonesia, kehadiran peradilan agama sebagai pranata sosial hukum menjadi sesuatu yang sangat urgen. Karena itu, tidak heran kalau eksistensinya sejak awal berdiri sampai sekarang dengan usia yang cukup tua, yakni 131 tahun masih tetap bertahan. Ia ada seiring dengan keberadaan masyarakat Muslim Indonesia. Sehingga, dalam rentang perjalanan sejarah panjangnya, ia tidak pernah lekang oleh berbagai macam cara dan upaya untuk meruntuhkannya. Oleh karena itu, “perlu” memilliki makna bahwa peradilan agama selain telah menjadi salah satu organ penting dalam proses penegakan hukum sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung, juga memiliki makna yang lebih dari hanya sekadar sebagai penegak hukum. Bagi umat Islam Indonesia, peradilan agama telah menjadi lembaga yang berfungsi sebagai institusi penjaga dan pelestari hukum Islam di Indonesia Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia
Account of Artidjo Alkostar, an Indonesian Supreme Court justice; collection of testimonies from his colleagues compiled by Ahmad Safitri.
Buku ini diawali dengan pembahasan tentang pemahamanumum ekonomi syariah dan penegakan hukum Islam bidang ekonomi yang meliputi pengertian ekonomi syariah, keberlakuan hukum ekonomi Islam di Indonesia, konsep, dan penegakannya, serta tanggung jawab negara dalam hal tersebut. Dalam menjelaskan tentang court involvement arbitrase syariah dan penegakan hukum Islam bidang ekonomi, penulis menjelaskan hal-hal yang meliputi pengertian, keunggulan, dan perjanjian, serta jenis-jenis arbitrase syariah. Dalam bahasan ini dipaparkan pula tentang konsekuensi pilihan forum arbitrase syariah terhadap kompetensi pengadilan agama,gambaran courts involvement arbitrase syariah di Indonesia, dan pemaparan tent...
On dispute settlement of economic based on sharia according to Indonesian law and regulations.
On activities, internal policies, work plan, and profiles of board members of Indonesian Judicial Commission; volume commemorating a decennial anniversary of the Commission, 2015.
Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa tujuan pensyariatan hukum Islam (maqasid al-shari‘ah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Konsep menolak kemudaratan (daf‘u al-darar) dalam menyelesaikan sengketa perkawinan melahirkan watak hukum yang bersifat responsif terhadap nilai keadilan dan kemanfaatan. Artinya semakin responsif sebuah hukum Islam terhadap kondisi darar dalam sengketa perkawinan maka semakin adil dan bermanfaat bagi pencari keadilan. Putusan-putusan Hakim Pengadilan Agama seperti cerai talak, cerai gugat, hak asuh anak dan nafkah ‘iddah, nafkah anak serta mut‘ah melahirkan watak hukum yang bersifat represif terhadap kondisi darar yang telah ...
On the development and implementation of Siadpa plus, an application software on case management in the environment of religious courts Indonesia.
Salah satu sektor utama yang memainkan peran penting dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional adalah sektor perbankan. Sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution), perbankan paling tidak memiliki tiga fungsi utama, yaitu: Pertama, sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat atau penerima kredit; Kedua, sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit; dan Ketiga, sebagai lembaga yang berfungsi untuk melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Ketiga fungsi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak