Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Perlindungan Hukum Akibat PHK yang Mengundurkan Diri - Jejak Pustaka
Belakangan, undang-undang yang membahas tentang ketenagakerjaan sedang ramai diperbincangkan. Hal itu karena perlindungan hukum sangat penting dalam melindungi hak dan kewajiban para pekerja serta kejelasan dalam menerima uang pisah pada pekerja/buruh yang mengundurkan diri. Lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dapat terlihat dari problematika apabila pekerja/buruh mengundurkan diri. Pada kondisi tersebut tidak ada dasar yang jelas dalam menentukan besaran pengaturan yang pisah bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri. Untuk itulah buku ini ditulis dengan maksud menemukan implementasi terhadap besaran pengaturan uang pisah pada pekerja/buruh yang mengundurkan diri. Hal tersebut dibutuhkan agar tujuan hukum untuk memperolh kepastian, kemanfaatan dan keadilan tercapai.
KONSEP PENGATURAN KEWENANGAN & PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA
Buku yang ada di hadapan pembaca ini, sedikit dari buku yang membahas mengenai kedudukan, kewenangan dan pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia, baik sebelum dan terutama sesudah amendemen UUD NRI TAHUN 1945 dalam tinjauan dan kerangka historis, normatif dan teoretis, dilengkapi dengan pendekatan perbandingan dengan Amerika Serikat dan Filipina sebagai negara sesama penganut sistem pemerintahan presidensial.
Penyelesaian Sengketa dan Tindak Pidana Perpajakan
Mekanisme penyelesaian sengketa pajak mempunyai karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan sistem peradilan yang berlaku pada umumnya
MALPRAKTIK PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA
Buku ini diantaranya menguraikan pentingnya kualifikasi atau parameter khusus tentang malpraktik Advokat, serta bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh seorang Advokat. Kualifikasi Advokat dalam Buku ini dapat dituangkan melalui Standar Profesi Advokat Indonesia yang merupakan batasan kemampuan minimal seorang advokat baik berupa pengetahuan materi dasar (fungsi dan peran profesi advokat, sistem peradilan Indonesia), ketrampilan/keahlian (hukum acara litigasi) serta sikap profesional (Kode Etik Advokat Indonesia) dalam menjalankan profesinya secara mandiri di masyarakat. Hal dimaksud merupakan gagasan baru yang secara akademik harus dijadikan sebagai dasar kajian mendalam untuk dikembangkan, bukan hanya sebagai kajian yang filosofis atau teoritis, tetapi juga implementatif.
HAPUSNYA HAK ATAS TANAH AKIBAT PENITIPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Buku ini menganalisis dan menemukan filosofis tentang penitipan ganti kerugian uang dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang mengkaji dasar penitipan dan hapusnya hak atas tanah sebagai akibat dilakukannya ‘konsinyasi’ di Pengadilan Negeri. Penulis berharap buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi hasanah perbendaharaan ilmu hukum khususnya tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, baik itu untuk kepentingan akademik maupun praktis. Bagi akademisi dan para teoritisi buku ini dapat menambah wawasan yang mendalam tentang dasar pelaksanaan penitipan ganti kerugian uang di pengadilan, dan hapusnya hak atas tanah baru akibat konsinyasi, bagi praktisi buku diharapkan sebagai pedoman pelaksanaan penitipan ganti kerugian uang dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
PERKARA-PERKARA POLITIK PILKADA DI PENGADILAN JILID 2
Sekitar 1000 perkara perselisihan hasil Pemilu diperkirakan akan masuk ke Mahkamah Konstitusi. Jumlah itu jauh meningkat dibandingkan perkara pada Pemilu 2004, sebanyak 479 perkara. (Kompas, Selasa 3 Maret 2009). Dari 479 perkara dalam tahun 2004 enam perkara besar (landmark cases) ditangani oleh Penulis yang patut disimak dari dua jilid buku yang berada ditangan Anda untuk dimiliki.
Konsep Standar Profesi Advokat dalam Mewujudkan Advokat Profesional
Supremasi hukum merupakan salah satu ciri negara hukum, termasuk negara Indonesia. Supremasi hukum meletakkan hukum sebagai panglima, yang mengatasai segala kepentingan kelompok, golongan, maupun perseorangan. Supremasi hukum menginginkan adanya penegakan hukum yang adil dan jujur untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang berpegang pada nilai-nilai keadilan yang diakui dan didambakan masyarakat. Penegakan hukum juga dapat dijadikan ukuran atau parameter esensial bagi kemajuan suatu negara dalam mewujudkan jati diri sebagai bangsa yang beradab. Penegakan hukum yang baik akan memberikan sumbangan berharga bagi upaya pemajuan peradaban suatu bangsa. Semakin baik kualitas penegakan hukum, semakin jelas pula upaya pencapaian keadilan dan kepastian hukum pada bangsa tersebut.
Kedudukan KPU dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandemen UUD 1945
History of general elections and role and tasks of Indonesian General Election Commission in Indonesian constitutional system after the amendment of Indonesian 1945 Constitution.
