Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
PATEN JILID II
Pemahaman dan pemanfaatan kekayaan intelektual dapat dicapai dengan berbagai jenis informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini dan praktik penerapannya. Pelindungan kekayaan intelektual telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi, kaum profesional, industri, maupun pemerintah baik pusat maupun daerah. Buku “Paten Jilid II” ini diharapkan dapat menjadi bekal, dasar dan panduan bagi Dosen, Akademisi dan Mahasiswa/i sebagai ujung tombak yang mengarah kepada masyarakat daerah dalam cakupan yang lebih luas lagi yaitu dalam hal peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan pelaksanaan sistem kekayaan intelektual di Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan Yang Ditinjau Dari Uu No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
ada era globalisasi sekarang ini, dunia usaha yang penuh persaingan telah mendorong para pelaku bisnis untuk mengembangkan kegiatan usahanya dengan tingkat efisiensi yang tinggi agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Untuk meningkatkan kwantitas pelayanannya maka perusahaan termotivasi membuat produk-produk baru. Pembuatan produk-produk baru ini lahir dari suatu pemikiran atau ide dan ide-ide ini dianggap berharga. Dikarenakan ide-ide tersebut berharga karena merupakan suatu inovasi yang tak terhingga maka diperlukan suatu perlindungan hukum yang dapat melindunginya yaitu Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights).
Pertimbangan Hakim Atas Sengketa Kepemilikan Merek Asing Terkenal
Merek memiliki peranan yang penting bagi pemiliki suatu produk yaitu membangun loyalitas konsumen. Merek dapat pula dilakukan strategi pemasaran berupa pengembangan produk kepada masyarakat pemakai atau kepada masyarakat konsumen, dimana kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh mutu suatu barang yang dihasilkan oleh perusahaan yang mempunyai merek tersebut harus sejalan dengan penggunaan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Buku Monograft ini merupakan hasil penelitian yang disusun dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan ajar untuk mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual yang diperuntukan bagi Dosen dan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum.
PATEN JILID I
Sering kali arti kata diartikan secara salah. Salah satu di antaranya adalah kata “paten”. Paten itu sendiri telah diartikan dengan jelas dan tegas dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). Pasal 1 butir (1) UU Paten mengartikan paten sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dengan dasar ketentuan ini, paten itu telah diartikan dengan kata teknologi sebagai artinya. Tidak ada arti lain paten itu selain dari teknologi. Teknologi yang dimaksud adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan demi kelangsungan, dan kenyamanan hidup manusia, seperti misalnya komputer, telepon, pesawat terbang, dan lain-lain. Buku Referensi ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan bahan ajar untuk mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual yang diperuntukan bagi Dosen dan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum. Semoga Buku Referensi ini bermanfaat bagi Dosen, Mahasiswa, Praktisi dan Pembaca lainnya. Terima kasih.
PENGANTAR HUKUM PERDATA
Buku ini merupakan sintesis dari teori hukum perdata dan relevansinya dengan praktek yang ada, dengan harapan untuk memfasilitasi pembaca dalam memahami konsep-konsep esensial serta aplikasinya dalam kehidupan nyata. Pembahasan yang terdapat dalam buku ini menggabungkan analisis doktrinal dengan konteks aplikatif, menempatkan pembaca pada perspektif yang lebih luas mengenai hukum perdata yang dinamis dan adaptif.
Prapenuntutan dan Perkembangannya di Indonesia
Buku Prapenuntutan merupakan suatu fitur yang memiliki peran penting dalam hukum acara pidana Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana, penyidik dan penuntut merupakan dua penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat.Kedua Lembaga ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk menangani perkara. Ironisnya, keterpaduan antara keduanya jauh panggang dari api. Berbagai permasalahan seperti bolak-balik berkas perkara (P-19), berlarut-larutnya penyidikan, atau perbedaan alat bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan fenomena kurang optimalnya konsep pengawasan horizontal sebagaimana tujuan prapenuntutan. Prapenuntutan jarang sekali diteliti, ditulis, dan...
Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI
Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Keberadaan MK dirasa sangat penting dan strategis karena MK berupaya mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati keberadaannya. Selain itu, MK mempunyai dasar legitimasi, juga memiliki landasan yang kuat dan sangat dibutuhkan dalam sistem ketatanegaraan. Pada dasarnya dalam proses pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari kajian pemikiran dari segi politis-sosiologis, yuridis dan filosofis, serta historis. Dilihat dari aspek kelembagaannya, Mahkamah Konstutusi berbeda dengan lembaga negara la...
PLEA BARGAINING ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN KORUPSI - Damera Press
Buku ini memaparkan plea bargaining, alasan penghentian penyidikan korupsi, ketersediaan peraturan dan bagaimana praktik pengembalian kerugian negara sebagai alasan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi. Tujuannya adalah untuk menemukan model ideal pengembalian kerugian keuangan negara melalui plea bargaining agar dapat dijadikan alasan menghentikan penyidikan tindak pidana korupsi. Dengan menemukan model plea bargaining yang ideal dan sesuai dengan karakteristik hukum Keindonesiaan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memangkas birokrasi penegakan hukum atau melaksanakan penegakan hukum secara lebih efisien dan mempercepat pengembalian kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Untuk membahas masalah utama tulisan ini, penulis mencoba memperbandingkan model plea bargaining yang telah diterapkan di Nigeria dan Pakistan, serta melakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana ekonomi yang berhubungan dengan keuangan negara seperti pajak dan kepabeanan.
Hak Cipta Karya Musik dan Lagu
Buku ini merupakan revisi dari buku Hak Cipta Karya Musik dan Lagu yang terbit tahun 2018. Revisi ini dalakukan karena ada pengembangan , peraturan dan pengayaan baik dari segi teori atau praktik hukum, perbaikan baik dari segi peraturan perundang-undangan, teori perlindungan hak cipta yang diuraikan, dikaji dan dianalisis dalam buku ini. Hal baru yang diulas dalam buku ini adalah telah keluar nya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Sehingga seseorang yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak...
Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif
Gagasan penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh realitas penanganan berbagai kasus korupsi oleh pengadilan yang selama ini mengalami banyak kegagalan dalam menghadirkan keadilan hukum yang melindungi hak serta kepentingan masyarakat. Kegagalan tersebut lebih disebabkan karena usangnya pengetahuan hukum (expired knowledge of law) yang dijadikan sandaran untuk memecahkan berbagai permasalahan hukum di Tanah Air. Oleh karena itu, hukum progresif dihadirkan sebagai tawaran alternatif dan solusi untuk mengatasi krisis keadilan hukum yang sedang berlangsung. Rekonstruksi budaya hukum hakim dimaksudkan sebagai upaya menata ulang paradigma berpikir, teori/metode penafsiran hukum dan juga praktik hu...
