Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Culture of abuse of power in indonesia from the perspectiv of criminilogy and low
The anatomy of a culture of abuse of power in Indonesia from the standpoint of criminology and law has an impact on deviations not only on the discretion of power and moral behavior of public officials In fact, many public officials abuse power by being corrupt or punished, even by severe law, even the perpetrators of power violations continue to commit corruption or it can be seen that there is no clear effect for corruptors However, it is a wrong system in the life of the nation and state, when public officials who depart from the people do not have the view of life as a nation and state as they should Therefore, in accordance with the views and suggestions of the author, this nation and s...
Culture of abuse of power in indonesia from the perspectiv of criminilogy and low - Rajawali Pers
This book is written by an academic who concerns about the abuse of power by public officials in exercising their power and authority. This book is a compilation or anthology of articles of abuse of power in Indonesia that have been published in international journals indexed by Scopus, Copernicus, and direct open access. Despite its weaknesses and strengths, the substance of this book has gained recognition from scientists at the international level. The anatomy of a culture of abuse of power in Indonesia from the standpoint of criminology and law has an impact on deviations not only on the discretion of power and moral behavior of public officials. In fact, many public officials abuse powe...
TEORI HUKUM PANCASILA
Pancasila yang menjadi landasan dalam perikehidupan bangsa Indonesia telah lahir berabad-abad lamanya jauh sebelum negara merdeka Republik Indonesia merdeka. Pancasila sejatinya lahir dari pertemuan dan akomodasi nilai, prinsip, moral, etika, budaya, bahkan warisan perikehidupan yang luhur berabad-abad silam. Upaya penggalian dan penelaahan lebih lanjut terhadap keluhuran dan aktualisasi Pancasila masih terus diupayakan dan digaungkan ditengah disrupsi, dekadensi, dan berbagai persoalan yang kompleks dalam pembangunan negara Republik Indonesia merdeka. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak kendatipun bangsa Indonesia utamanya pada generasi saat ini yang mulai abai dan cenderung mengikuti perkembangan trend global ketimbang merevitalisasi dan meneguhkan serta melestarikan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA): PARADIGMA BARU DALAM HUKUM BISNIS INDONESIA - Rajawali Pers
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Saat ini, Jumlah BUMN mencapai angka yang cukup besar yaitu 118 BUMN, jenis BUMN Perusahaan Umum (Perum) berjumlah 14 BUMN, 20 BUMN Persero Tbk, dan 84 BUMN Persero. Pendirian BUMN bertujuan untuk peningkatan perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan negara yang telah dicantumkan dalam alinea keempat UUD NRI Tahun 1945. Dalam rangka pencapaian tujuan negara memerlukan peran dan fungsi negara yang tidak hanya sebagai pengatur atau pengendali semata, tetapi juga fungsi ...
DINAMIKA HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK PERTAMBANGAN DALAM KONTEKS LINGKUNGAN BERKELANJUTAN
Secara garis besar kajian buku ini menyasar pada perubahan konstruksi hukum di bidang perizinan pertambangan era Hindia Belanda dengan pra-konsesi dan konsesi, kemudian era awal kemerdekaan hingga Orde Lama/ Orde Baru melalui Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya, kemudian Izin baik berupa Konsep Pengertian dan Ruang Lingkup Izin, Pembagian Izin berdasarkan Undang-undang Minerba (UU 4/2009 dan UU 3/2020), serta UU Cipta Kerja dalam UU 11/2020, Perppu 2/2022 dan UU 6/2023). Problematik Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, serta Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
KAPITA SELEKTA DAN FILSAFAT ILMU HUKUM KENOTARIATAN KONTEMPORER INDONESIA
Buku ini berupaya menghadirkan gambaran secara keilmuan teoritis doktrinal serta aspek-aspek praktikal teknis yang berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu terhadap jabatan Notaris, dengan berbagai pasang surutnya, dan dalam buku ini diupayakan kajian yang berangkat dari perspektif Filsafat Ilmu Hukum dengan muara pada aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis, sehingga dapat diketemukan muara persoalan yang dituangkan dalam kajian Kapita Selekta.
LEGAL OPINION Kumpulan Lengkap Legal Opini dengan Topik Terkini Bidang Hukum Perdata-Administrasi
Buku ini adalah kumpulan legal opini yang menyajikan wawasan mendalam dalam bidang Hukum Perdata dan Administrasi. Dengan menyoroti berbagai isu terkini, buku ini memberikan pandangan hukum yang cermat dan praktis terhadap situasi-situasi yang kompleks. Dalam bagian Hukum Perdata, pembaca akan dibimbing melalui berbagai skenario, mulai dari wanprestasi dalam kontrak hingga sengketa kepemilikan tanah dan maslaah waris terkait hak atas tanah. Setiap opini memberikan analisis tajam dan solusi hukum untuk situasi-situasi tersebut. Pada bagian Hukum Administrasi, buku ini membahas berbagai permasalahan yang muncul dalam konteks administrasi, termasuk pencabutan SK Dispenda, maladministrasi penerbitan peta bidang tanah, hingga hubungan karyawan dan perusahaan. Legal opini disajikan dengan jelas, memberikan pemahaman mendalam tentang implikasi hukum, mahasiswa hukum, dan siapa saja yang tertarik memahami aspek hukum perdata dan administrasi dengan pendekatan yang kontekstual dan aktual
Dinamika Filsafat Ilmu Hukum Pancasila: Ontologi dan Aksiologis Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia
Pancasila yang menjadi landasan dalam perikehidupan bangsa Indonesia telah lahir berabad-abad lamanya jauh sebelum negara merdeka Republik Indonesia merdeka. Pancasila sejatinya lahir dari pertemuan dan akomodasi nilai, prinsip, moral, etika, budaya, bahkan warisan perikehidupan yang luhur berabad-abad silam. Upaya penggalian dan penelaahan lebih lanjut terhadap keluhuran dan aktualisasi Pancasila masih terus diupayakan dan digaungkan ditengah disrupsi, dekadensi, dan berbagai persoalan yang kompleks dalam pembangunan negara Republik Indonesia merdeka. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak kendatipun bangsa Indonesia utamanya pada generasi saat ini yang mulai abai dan cenderung ...
PERKARA-PERKARA POLITIK PILKADA DI PENGADILAN JILID 2
Sekitar 1000 perkara perselisihan hasil Pemilu diperkirakan akan masuk ke Mahkamah Konstitusi. Jumlah itu jauh meningkat dibandingkan perkara pada Pemilu 2004, sebanyak 479 perkara. (Kompas, Selasa 3 Maret 2009). Dari 479 perkara dalam tahun 2004 enam perkara besar (landmark cases) ditangani oleh Penulis yang patut disimak dari dua jilid buku yang berada ditangan Anda untuk dimiliki.
