Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Proceedings of the International Conference on “Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry” (ICCLB 2023)
This is an open access book.Changes in law either from the meaning of normative substance, institutional, and legal culture are inevitably in line with the dynamics within various sectors of life society. Therefore, it is necessary to thoroughly discuss and analyze which sectors may have a significant impact on the business world and society today. By discussing comprehensively, comparatively and collaboratively, it is hoped that legal issues can be seen from various perspectives in the legal and social fields by finding fundamental problems in depth related to several topics of discussion, including in the telematics legal sector, natural resource management law, business legal culture, as ...
Proceedings of the 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)
This is an open access book. The 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT) will be an annual event hosted by Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali. “Business Law and Local Wisdom in Tourism” has been chosen at the main theme for the conference, with a focus on the latest research and trends, as well as future outlook of the field of Call for paper fields to be included in ICBLT 2022 are Local Wisdom (Customary Law); Law on Business, Business Competition, and Prohibition of Monopoly; Law on Land and Environment; Law on Investment; Law on Criminal Act of Corruption and Asset Recovery Law on Licenses and Labor; Law on Tourism; Law on Transportation; La...
ICTMT 2019
The 1st International Conference on Tourism, Management and Technology is motivated by improving the quality of research and development relating to tourism, management and technology fields. Thus, this conference has aims: (1) to bring together the scientists, researchers and practitioners, and lecturers. (2) To share and to discuss theoretical and practical knowledge about innovation in tourism, management and technology fields. The conference took place in Universiti Kuala Lumpur, Malaysia, on August, 17th 2019. There are 34 papers that are participated from various topics. The conference involves tourism, management and technology fields, such as; Media and Technology in Tourism, Innovat...
MIC 2022
This book contains the proceedings of the 2nd Multidiscipline International Conference (MIC) 2022 will be an annual event hosted by Nusantara Training and Research (NTR). This year (2022), this event was held in collaboration with Nusantara Training and Research (NTR) with Universitas Borobudur Jakarta will be held on the virtual conference on 12 November 2022 at Semarang, Indonesia. We carry the theme "Multidisciplinary Research Synergies in Generating Innovations in The Digitalization Era" trying to continue to synchronize with all aspects in the pandemic era and prepare to face the new normal, as well as outlook of the field of Call for papers fields to be included in MIC. The scope of this event is multidisciplinary. Starting from social science, economics, education, law, engineering, religion, and other sciences. This conference was attended by participants and delegates from various universities from Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam, Philippines, Australia, and Japan. More than 100 participants from academics, practitioners and bureaucrats took part in this event to exchange knowledge according to their research results and competencies.
Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank
Akses perkreditan merupakan salah satu kebijakan dan program pemerintah yang disalurkan melalui lembaga keuangan agar dapat memberikat tingkat kehidupan yang baik bagi seluruh bangsa Indonesia. Kemudahan-kemudahan pemerintah dalam berbagai regulasi di bidang perkreditan merupakan langkah strategis dalam mencapai sasaran dari program ease of doing business. Kredit yang disalurkan lembaga bank memiliki keragaman, baik yang bertujuan produktif maupun konsumtif. Berbagai ragam fasilitas kredit diantaranya kredit Demand Loan, Fixed Loan, Kredit Rekening Koran, dan Kredit Pemilikan Rumah, Aspek-aspek hukum dan ekonomi yang berkaitan dengan pemberian fasilitas-fasilitas kredit perbankan dan perumus...
Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian
Perjanjian atau kontrak yang batal atau batal demi hukum (void, nietig) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (null and void atau void ab initio). Kondisi ini akan merugikan salah satu pihak akibat gugatan perdata yang diajukan mitra bisnisnya. Beberapa gugatan perdata yang kerap terjadi, putusan dari pengadilan tidak berdasarkan pada substansi perjanjian atau kontrak, melainkan syarat formal yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Penggunaan bahasa Indonesia juga diwajibkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, juncto Nomor 2 Tahun 2...
Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan
Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya, dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Salah satu akta autentik yang dibuat Notaris berupa perjanjian Kredit bank yang pada umumnya telah dipersiapkan oleh pihak bank selaku kreditur, yang memuat serangkaian klausula dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur yang telah mencairkan dana guna permohonan dan kepentingan debitur. Oleh karenanya, sangat wajar klausula-klausula dimaksud merupakan substansi...
Kejahatan Transfer Dana
Transfer dana merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat terutama nasabah bank. Seiring dengan perkembangan teknologi yang mempercepat dan mempermudah transfer dana. Proses transfer dana dilakukan melalui cara Lalu Lintas Giro (LLG) dan Real Time Gross Settlement (RTGS). Yang memudahkan nasabah melakukan kegiatan transfer dana. Kegiatan ini bukan tanpa risiko karena oknum tertentu berkolaborasi dengan internal bank dapat dan telah menyalahgunakan fasilitas yang tersedia. Penyalahgunaan tersebut berujung pada terjadinya tindak pidana yang merugikan nasabah secara finansial. Buku ini memaparkan aspek transfer dana, contoh dan analisis kasus sampai dengan penanggulangan serta bagaimana merespons kejahatan dengan segera. Karya tulis ini cocok dipelajari oleh para praktisi, akademisi, pelaku bisnis, penegak hukum dan masyarakat khususnya nasabah suatu bank untuk semakin memahami perihal transfer dana.
Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi
Buku ini membahas dua model penyelesaian tindak pidana yang telah lama dipraktikkan dan dikembangkan serta diperbincangkan secara luas di negara-negara yang menganut sistem common law, khususnya di Amerika Serikat dan Inggris. Yaitu Plea bargaining dan deferred prosecution agreement. Sebagian negara penganut sistem hukum civil law seperti Jerman, Italia dan Belanda sudah mengadaptasi plea bargaining dalam sistem hukumnya. Yang menarik, beberapa negara seperti Brazilia, Pakistan, dan Nigeria menerapkannya khusus pada kejahatan korupsi. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang menghadapi masalah korupsi sangat serius? Buku ini mengajak para pembaca untuk mendiskusikan sejarah dan perkembangan kedua model tersebut, filosofinya, karakteristiknya yang berbeda dengan model lain, kelebihan dan kritik atasnya serta potensi penerapannya di Indonesia. Buku ini juga mengaitkan kedua model dengan substansi, struktur dan kultur hukum Indonesia, serta membahas tentang seluk beluk kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban pidananya.
Surrogate Mother dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia
Surrogate mother merupakan sebuah isu yang kontroversial karena menyalahi berbagai aturan serta norma yang berkembang di masyarakat. Di Indonesia, surrogate mother kerap dilakukan secara sembunyi-sembunyi di Papua namun dalam lingkup kekeluargaan serta tidak untuk kepentingan komersial sehingga tidak menjadi sebuah permasalahan, meskipun hal ini akan berakibat pada kekaburan hukum terhadap anak hasil praktik surrogate mother. Hukum perdata terutama hukum perjanjian, surrogate mother dikatakan tidak sah karena melanggar syarat sahnya perjanjian yaitu syarat objektif yang memuat suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Serta mengakibatkan permasalahan hukum terhadap anak seperti status anak, s...
