Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Kebijakan Kriminalisasi pada Bidang Perpajakan di Indonesia
Kebijakan kriminalisasi dalam bidang perpajakan ini memegang peranan penting dalam rangka fungsionalisasi hukum pidana. Dengan bahasa lain, kebijakan ini merupakan kebijakan legislatif, yang penting dan strategis dalam upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana. Oleh sebab itu, penting bagi mahasiswa, praktisi dan penegak hukum untuk memahami kebijakan formulasi dan penerapan sanksi pidana di bidang perpajakan di Indonesia. Selama ini, banyak kasus perpajakan yang diselesaikan melalui sanksi administrasi, sehingga efek jera pelaku kejahatan perpajakan sangat kurang. Melalui buku ini, bisa dipahami terkait perbuatan-perbuatan yang dijadikan tindak pidana di bidang perpajakan dan ketentuan-ketentuan sanksi pidananya, baik jenis sanksi, lama sanksi dan bentuk perumusan sanksi dan penerapan sanksi pidana terhadap para pelanggar pajak.
Pengantar Teori Hukum
Buku ini mengurai secara panjang lebar pentingnya mempelajari teori sebagai pijakan dalam memahami hukum dalam spektrum yang luas. Teori berupaya menelaah, memetakan, dan menjelaskan pola-pola dalam interaksi antara hukum dengan masyarakat yang terjadi secara kontinu dan konsisten. Dalam teori hukum, kita akan memahami bahwa sebenarnya tidak ada satu kejadian atau perbuatan hukum yang terjadi begitu saja tanpa ada alasan yang mendasarinya (everything happens for reason). Melalui teori hukum kita dapat memahami hubungan sebab akibat yang terjadi antara hukum dan perilaku hukum, antara penerimaan dan penolakan terhadap hukum, pengaruh sikap aparat terhadap efektivitas hukum, antara budaya huku...
MALPRAKTIK PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA
Buku ini diantaranya menguraikan pentingnya kualifikasi atau parameter khusus tentang malpraktik Advokat, serta bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan malpraktik yang dilakukan oleh seorang Advokat. Kualifikasi Advokat dalam Buku ini dapat dituangkan melalui Standar Profesi Advokat Indonesia yang merupakan batasan kemampuan minimal seorang advokat baik berupa pengetahuan materi dasar (fungsi dan peran profesi advokat, sistem peradilan Indonesia), ketrampilan/keahlian (hukum acara litigasi) serta sikap profesional (Kode Etik Advokat Indonesia) dalam menjalankan profesinya secara mandiri di masyarakat. Hal dimaksud merupakan gagasan baru yang secara akademik harus dijadikan sebagai dasar kajian mendalam untuk dikembangkan, bukan hanya sebagai kajian yang filosofis atau teoritis, tetapi juga implementatif.
Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta
Ketika tulisan tentang hukum yang kerap kali bernuansa normatif bermunculan, OK. Saidin mencoba untuk membuka cakrawala baru menawarkan pendekatan hukum dengan paradigma lain, yang sebenarnya bukan juga hal yang baru. Sekalipun tulisan ini semula adalah sebahagian dari naskah disertasi beliau – yang oleh penulisnya dimodifikasi dengan penambahan data dan informasi termuttakhir – tetapi bagi siapapun yang membacanya akan larut dalam pemikiran penulisnya. Pembaca akan terbawa jauh ke alam masa lampau, ketika menelusuri perjalanan sejarah Undang-undang Hak Cipta Nasional. Tidak itu saja pembaca akan menukik ke kedalaman seolah-olah menyelam di dasar laut, lalu terbang membubung ke a...
Hukum sebagai Panglima dan Politik Sebagai Raja
Hukum sebagai panglima itulah yang kita harapkan semuanya namun pada kenyataan yang terjadi hukum hanya tumpul keatas dan tajam kebawah, hukum sebagai panglima hanya indah untuk didengar, menakutkan pada pelaksanaanya. Politik sebagai raja jelas terjadi karena hukum dibawah kekuasaan para penguasa dapat menjadikan hukum sebagai panglima untuk mewujudkan keinginan-keinginan para penguasa maka dalam realitas jelas bahwasanya politik sebagai raja dan hukum sebagai panglima tidak berdaya dibawah kepemimpinan para penguasa.
Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Buku ini membahas penerapan atau aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Dengan demikian, buku ini membahas peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Kekuasaan Kehakiman Negara Republik Indonesia, Advokat/Pengacara dan Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan atau mengaplikasikan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut meliputi faktor hukum (substansi hukum/peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun pihak yang menerapkan hukum (penegakan hukum ...
Dekonstruksi Hukum
Teks memiliki karakteristik yang terbatas (limitative) dan kaku (rigid). Artinya, setiap teks disusun untuk maksud tertentu. Dalam konteks bahasa hukum, teks dimaksudkan untuk mengabstraksi fenomena yang spesifik. Di sinilah letak permasalahannya, karena fenomena di masyarakat itu terus berkembang sementara teks bersifat tetap. Karenanya, teks perlu diberi roh oleh hakim agar dapat diterapkan dalam penanganan perkara. Tidak jarang, dalam konteks tertentu, teks bahkan harus dibongkar dan digali filosofinya lalu kemudian dibentuk kembali makna baru yang lebih kontekstual. Model inilah yang disebut dengan dekonstruksi hukum yang diakhiri dengan rekonstruksi makna baru terhadap teks hukum yang a...
Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban
Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban PENULIS: Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, SH.MH. & Ikang Satrya Medyantara, SH.M.Kn. Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-251-733-2 Terbit : April 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Buku ini membahas tentang Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban. Dalam Buku, ini akan dibahas Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat, juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan. Tindak asusila dan pencabulan tersebut tidak saja menjadikan orang dewasa sebagai korban, akan tetapi tidak menutup kemungkinan tindakan asusila dan pencabulan tersebut ter...
