Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Sistem Peradilan Pidana
Penegakan hukum pidana merupakan rangkaian aktivitas sebagai wujud operasionalisasi pengembalian keseimbangan individu, sosial, dan kesejahteraan masyarakat dari pelanggaran kaidah-kaidah hukum pidana. Sistem peradilan pidana memiliki perangkat struktur, di samping perangkat hukum dan perangkat budaya, yang bekerja secara koheren, integral, koordinatif sehingga menciptakan mekanisme kerja yang terpadu. Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan penjelmaan dari criminal justice system, yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum di Amerika Serikat. Buku ajar ini menguraikan secara detail mengenai seluk beluk dari istilah Sistem Peradilan Pidana atau criminal justice system. Baik dari se...
Buku Ajar Hukum Acara Pidana
Buku Ajar Hukum Acara Pidana ini disusun sebagai buku panduan komprehensif yang menjelajahi kompleksitas dan mendalamnya tentang ilmu hukum terkhususnya hukum acara pidana. Buku ini dapat digunakan oleh pendidik dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di bidang ilmu hukum acara pidana dan diberbagai bidang Ilmu terkait lainnya. Buku ini juga dapat digunakan sebagai panduan dan referensi mengajar mata kuliah hukum acara pidana dan menyesuaikan dengan rencana pembelajaran semester tingkat perguruan tinggi masing-masing. Secara garis besar, buku ajar ini pembahasannya mulai dari pengantar hukum acara pidana, hak tugas dan kewenangan para pihak dalam hukum acara pidana, penyelidikan dan penyidikan, bentuk-bentuk upaya paksa, penuntutan, surat dakwaan, praperadilan, sistem pembuktian, putusan pengadilan. Selain itu, materi mengenai upaya hukum juga dibahas secara mendalam. Buku ini disusun secara sistematis dengan penjelasan yang jelas, contoh soal, dan latihan untuk memperkuat pemahaman. Buku ini merupakan pegangan yang ideal bagi mahasiswa dan pendidik untuk menguasai ilmu teori pembejalaran dengan baik.
Buku Ajar Pengantar Hukum Acara Pidana
Buku Ajar Pengantar Hukum Acara Pidana adalah sumber yang penting bagi mahasiswa dan praktisi hukum untuk memahami prosedur yang berlaku dalam sistem peradilan pidana. Buku ajar ini mencakup berbagai topik, termasuk: Pengantar Hukum Acara Pidana: Menjelaskan dasar-dasar hukum acara pidana, termasuk tujuan dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Proses Peradilan Pidana: Mendeskripsikan langkah-langkah dalam proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan. Bukti-bukti dalam Hukum Acara Pidana: Menjelaskan jenis-jenis bukti yang diperbolehkan dalam persidangan pidana, serta prosedur untuk mengajukan dan menanggapi bukti tersebut. Hak-hak Terdakwa ...
Identifikasi Delik Adat Papua Selatan dan Sanksi Adatnya sebagai Bentuk Pelestarian Hukum Adat
Eksistensi dari hukum adat sendiri tidak dapat dilepas-pisahkan dari keberadaan masyarakat hukum adatnya. Masyarakat hukum adat mempunyai sistem hukum adat mereka sendiri dan bahkan saat terjadi pelanggaran, mereka mempunyai aturan hukum berkaitan dengan sanksi yang bisa diterapkan kepada anggota masyarakat hukum adat yang melakukan pelanggaran hukum adat sehingga bisa dikenakan sanksi pidana adat. Akan tetapi, sebagaimana sebagian besar dari aturan hukum adat yang ada di Indonesia, aturan hukum adat yang berkaitan dengan hukum pidana adat terlebih khusus berkaitan dengan penerapan sanksi adat, tersampaikan secara lisan dan tidak termuat dalam bentuk tertulis atau unwritten law. Buku ini aka...
The Criminal Justice Network
Provides a practical overview of the complexities of the US criminal justice system. This text emphasizes that the system can be best understood by showing its relationship with the public, the role of discretion throughout the system, and the effects of politics on daily operations.
Working with Nature against Poverty
With its low incomes, lagging social indicators and widespread poverty, eastern Indonesia epitomizes the problems of development in Indonesia. The challenge is to advance the economy. But this means more intensive use of natural resources, placing pressure on the region's unique ecosystems. This book explores the trade-offs and synergies between development, social concerns and the environment in Papua, Maluku and East Nusa Tenggara. It is written by leading scholars and experts on the region. They investigate the dilemmas of fishing in eastern Indonesia's seas, the strategies and challenges for mining and forestry, and the efforts to tackle biodiversity conservation and climate change. The book lays out the challenges for development, public administration and public health in Papua. It maps Maluku's road to recovery from conflict. And it examines ways to alleviate poverty in the desperately poor province of East Nusa Tenggara. The book provides an overview of the economy of each of these provinces, making it an essential resource for anyone interested in the challenges of development and environment in eastern Indonesia.
Legisprudence
"Proceedings of the fourth Benelux-Scandinavian Symposium on Legal Theory."--T.p.
Understanding Cybercrime
Cyber attacks are on the rise. The media constantly report about data breaches and increasingly sophisticated cybercrime. Even governments are affected. At the same time, it is obvious that technology alone cannot solve the problem. What can countries do? Which issues can be addressed by policies and legislation? How to draft a good law? The report assists countries in understanding what cybercrime is about, what the challenges are in fighting such crime and supports them in drafting policies and laws.
The Concept of Constituency
In virtually every democratic nation in the world, political representation is defined by where citizens live. In the United States, for example, Congressional Districts are drawn every 10 years as lines on a map. Why do democratic governments define political representation this way? Are territorial electoral constituencies commensurate with basic principles of democratic legitimacy? And why might our commitments to these principles lead us to endorse a radical alternative: randomly assigning citizens to permanent, single-member electoral constituencies that each looks like the nation they collectively represent? Using the case of the founding period of the United States as an illustration,...
