Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Hukum Kenotariatan
Notaris merupakan salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Mengingat akta Notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, maka tata cara pembuatan akta Notaris harus dilakukan dengan format yang baku yang disepakati dalam organisasi profesi Notaris, dalam hal ini adalah Ikatan Notaris Indonesia. Notaris dalam menjalankan tugas jabatan profesinya harus berintegritas tinggi, hal ini diimplementasikan dalam hal pembuatan akta yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, kecerma...
Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan
Buku Politik Hukum Pertanahan ini diperuntukkan bagi mahasiswa S2 Program Magister Kenotariatan sehingga uraian di dalamnya juga disampaikan contoh soal yang berguna untuk menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi kasus-kasus pertanahan di masyarakat. Buku ini juga dapat dibaca juga oleh mahasiswa S1 yang sedang mengambil mata kuliah Hukum Agraria dan Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah (PPHAT) dan juga dapat dibaca oleh kalangan praktisi.
Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia
Buku ini ditulis untuk membantu para pembaca menganalisis data dengan lebih mudah dan praktis dengan penjelasan langkah-langkah kegiatan yang dilakukan secara bertahap, sehingga lebih mudah dipahami dan diikuti. Setiap prosedur dan teknik analisis yang dijelaskan, selalu diikuti dengan contoh, dan teknik analisis statistik secara praktis, sehingga mudah diikuti. Buku ini terdiri dari 10 bab yang disusun secara sistematis yang terdiri dari: Bab 1 Konsep dasar statisik; Bab 2 Penyajian data dengan grafik; Bab 3 Pengukuran kecenderungan memusat; Bab 4 Pengukuran variabilitas; Bab 5 Kurva normal; Bab 6 Korelasi dan regresi; Bab 7 Chi kuadrat; Bab 8 T-test; Bab 9 Analisis varians; dan Bab 10 Pengujian persyaratan analisis data. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia
Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia
Teknik Pembuatan Akta merupakan salah satu Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) yang merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh bagi mahasiswa yang menempuh program studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum di seluruh universitas di Indonesia. Subtopik dalam mata kuliah ini salah satunya yaitu membahas mengenai akta-akta tertentu dalam bidang hukum perikatan, khususnya pendirian, perubahan, dan pembubaran dari suatu badan usaha. Badan usaha dimaksud antara lain Usaha Dagang, Firma, Commanditaire Vennootschap (C V), dan Maatschap. Di samping itu, juga akan dibahas mengenai pendirian, perubahan, dan pembubaran dari suatu Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, dan pe...
Buku Ajar Hukum Adat
Buku ini merupakan bagian dari usaha untuk menulis suatu naskah yang lebih mengembangkan pokok-pokok hukum adat yang merupakan materi dari matakuliah Hukum Adat yang diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum. Karena dirasakan perlu untuk membantu mahasiswa dan dosen dalam proses belajar mengajar, disusunlah buku ini dengan tambahan materi dari literatur pembanding. Buku ini membahas mengenai konsep dasar hukum adat, sistem hukum adat, dasar berlakunya hukum adat, persekutuan dan tata susunan hukum adat, hukum tanah adat, subyektum yuris, sistem kekerabatan, hukum perkawinan adat dan hukum waris adat serta penyelesaiannya. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
SERI HUKUM AGRARIA: PRINSIP PRIORITAS DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA INDONESIA
Buku ini akan dibahas isu hukum yakni apakah terdapat prinsip prioritas dalam peroleh kembali hak atas tanah yang telah jatuh tempo? kemudian apakah masih terdapat hubungan hukum subyek hak dengan tanahnya setelah berakhirnya jangka waktunya? Dengan adanya pembahasan mengenai hal ini diharapkan sengketa pertanahan yang ada di masyarakat dapat berkurang dan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan hukum khususnya hukum agraria dan masyarakat dapat “melek hukum”.
Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Kesahatan
Buku ini mengulas dan membahas tentang pentingnya kesehatan metal, fisik dan spritual bagi wanita yang melakukan abrosi akibat pemerkosaan. Serta dalam buku ini terdiri dari tiga BAB yang membahas : landasan filosofis dilegalkan aborsi akibat perkosaan, implikasi aborsi akibat perkosaan, kebijakan aborsi akibat peerkosaan di masa mendatang, dalam isi buku ini sangat membantu bagi mahasiswa fakultas hukum , fakultaas kedokter dll.
Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing
Buku ini ditulis berdasarkan hasil kajian, riset, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sejak tahun 2013. Buku ini disusun sesuai dengan standar kualitas akademik yang akan mempermudah pembaca untuk mendapatkan pengetahuan yang komprehensif dan komparatif dalam mempelajari ketentuan tentang penguasaan hak atas tanah. Buku ini juga penting untuk pembaca pada umumnya, untuk mengenal ketentuan umum, prinsip hukum serta pengetahuan tentang pemberian hak atas tanah untuk orang asing di Indonesia.
SERI HUKUM AGRARIA - Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang
Dalam buku ini akan dibahas mengenai perkembangan sengketa dalam pemanfaatan ruang di Indonesia serta alternatif penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang sebagai bentuk perwujudan SDGs 11 (sustainable cities and communities) dan SDGs 16 (peace, justice and strong institutions) sekaligus sebagai upaya mengurangi beban hakim di tingkat peradilan dalam memutus sengketa terkait. Diharapkan dengan adanya tulisan hukum ini, dapat menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu hukum dan hasil yang dicapai dapat untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat dan negara dan berguna bagi kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan timbul harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan lain, dan tidak timbul sengketa berkepanjangan di masyakarat khususnya dalam hal pemanfaatan ruang di Indonesia. Dengan demikian, setiap subjek hukum dapat dengan aman dan tenang untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Indonesia yang juga akan berdampak pada pengembangan kota dan juga peningkatan perekonomian di masyarakat sesuai dengan tujuan dari SDGs.
