Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Essays & commentaries on Indonesian Law
Indonesian Law In A Remazkably Complex Minture Of National Logislation And International Legislation. The Work Of This Book Is Organired Loosely And Is Dimed To Contribute Indonesian Law Knowledge About : • To Anticipate Change Of Law Paradigm As Result Of Global Developorent (Chapter I), • Agrarian Law Enforcement And Settlement Of Land Affairs Dispute In Judicature Precess (Chapter II), • Efforts For Land Affairs Dispute And Realization Of Cour’s Rule Which Had Permanent Legal Power At North Sumatra (Chapter III), • Role Of Justice As Agent Of Judicial Reform To Increase Rule Quality (Chapter IV), • Judicial Review Against Regulations Which Of Level And Degree Under The Laws (Chapter V), • Compensation As Result Of Governmental Apparatus Commitment Regulated In Bill Of Governmental Administrative Affairs And Prospect Of (Chapter VI), • ?????? (Chapter VII), • Judicature Competency Of State Law Administration To Resolve Conflictt Of Piblic Information (Chapter VIII).
Mengenal Teori-teori Politik
Hadirnya buku ini membuka lembaran baru dalam memahami teori ilmu politik di Indonesia. Dalam praksis politik, tidaklah mudah menerapkan teori ilmu politik ini. Sebagian masih memandang politik sebagai seni ketimbang sebagai ilmu, sehingga pengalaman dan keberanian menjadi kunci ketimbang pengetahuan dan informasi. Seni dalam berpolitik pada dasarnya mengarahkan aktor-aktornya untuk menemukan kearifan. Sebagaimana halnya dengan para pendiri bangsa (the founding fathers and mothers), dunia politisi mampu menghadirkan para pahlawan nasional yang sekaligus negarawan.
Indonesian Business
None
Pajak Kontrak Bagi Hasil Industri Minyak dan Gas Bumi
Tiga substansi tentang pengenaan pajak ats Kontrak Bagi Hasil (KBH) industri minyak dan gas bumi dibahas sangat menarik dalam buku ini, yang berupa: - Dampak perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap pengenaan pajak KBH industri minyak dan gas bumi (MIGAS). - Kepastian hukum pengenaan pajak atas KBH industri minyak dan gas bumi. - Upaya pembangunan hukum perpajakan Indonesia dalam KBH berdasarkan prinsip-prinsip pacta sunt servanda, lex specialis derogat legi generalis dan non-rectroactive.
Ironi upah minimum dalam industri pariwisata
BUKU ini merupakan hasil penelitian dengan latar belakang masalah bahwa pembangunan ketenagakerjaan adalah bagian dari pembangunan nasional yang diarahkan pada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pekerja di bidang kepariwisataan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang termasuk kedalam salah satu pihak dalam Hubungan Industrial Pancasila, selain pihak pengusaha dan pemerintah. Ketiga pihak ini memiliki hak konstitusional yang harus dilindungi berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu perwujudan perlindungan terhadap hak konstitusional pekerja di bidang k...
Hukum Pemerintahan Daerah
Dengan adanya Upaya mewujudkan otonomi daerah persoalan hukum pemerintah daerah semakin luas kompleks dan banyak hal yang perlu dikaji Salah satu hal yang sangat mendasar adalah masalah hubungan kewenangan antara DPRD dengan kepala daerah. Secara historis hubungan kedua lembaga pemerintahan daerah tersebut mengalami pasang surut dalam periode tertentu DPD lebih dominan dalam periode lain kepala daerah lebih dominan pola hubungan demikian belum memberikan suatu iklim yang kondusif dalam proses mewujudkan otonomi daerah di Indonesia. Berpedoman pada kelemahan dari pola-pola yang lalu di masa datang harus dibangun suatu konsep atau prinsip seimbang setara sederajat dan kemitraan atas semangat check and balance yang peraturannya dirumuskan secara tegas di UUD 1945 dan dijabarkan di dalam UU tentang pemerintahan daerah. Manfaat buku ini bagi mereka yang haus akan ilmu antara lain meningkatkan wawasan intelektualitas dan Wibawa dalam memahami dinamika kehidupan politik dan hukum yang kadang dipikirkan sangat tidak ideal.
Jokowi - Spirit Bantaran Kali Anyar
"Pria berpostur kurus penyuka nasi kucing yang dulu tinggal di bantaran Kali Anyar ini sangat fenomenal. Perilakunya ngewongke wong - memanusiakan manusia - dan pengayom, membuatnya begitu dicintai oleh masyarakat Solo. Terbukti, setelah sukses memindahkan PKL berjumlah hampir 1000 orang tanpa kekerasan dan penggusuran, lebih dari 90 persen rakyat Solo memilihnya kembali untuk periode kedua. "Itu semua karena saya pernah jadi korban gusuran."" Ucap penyuka musik rock ini. Ternyata, gaya kepemimpinannya yang memihak rakyat tak turun dari langit, melainkan telah tertanam dalam diri Jokowi sejak kecil. Teman-temannya semasa kecil dan di bangku sekolah pun mengamininya. Sedari kecil, ia sudah di...
Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik
Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan.Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara (pemerintahan) diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat. Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang mengidentifikasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep welfare state (negara kesejahteraan). Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.
Parlemen Bikameral di Negara Kesatuan
Buku ini secara spesifik membahas tentang implikasi keterbatasan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap kepentingan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan relevansi peningkatan fungsi DPD guna menciptakan Parlemen bicameralism efektif dalam NKRI guna menjaga keutuhan NKRI di masa mendatang. Di samping itu, buku ini juga membahas upaya dan implikasi peningkatan fungsi DPD dalam menuju Parlemen bicameralism dalam NKRI. Namun karena ingin menyesuai dengan selera pasar maka buku ini penulis beri judul “Parlemen Bikameral di Negara Kesatuan (Studi Konstitusional Kehadiran DPD di NKRI)”.
Hukum Tata Negara Indonesia
Buku ini mengurai kembali ruang yang sudah diuraikan dan sebagian belum diuraikan dalam buku-buku Hukum Tata Negara yang ditulis oleh para pendahulu. Tentu sebagai suatu kajian, buku ini dapat dijadikan sebagai buku pegangan bagi mahasiswa, dosen, atau para peneliti dan ahli guna menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ketatanegaraan. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
