Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Tersandera Koalisi
DPR 2014-2019 sepanjang tahun pertamanya bekerja menampilkan sejumlah denomena baru dalam praksis politik demokrasi sepanjang masa reformasi. Ini merupakan DPR yang terbelah dalam dua koalisi politik besar sejak awal pembentukannya karena pengaruh langsung dari kompetisi ketat Pilpres 2014. Untuk pertama kalinya juga, satu Parpol yaitu: Partai Demokrat, menyatakan secara tegas untuk tidak berkubu dalam koalisi politik KIH atau KMP. DPR baru ini juga diawali dengan kecenderungan kuat untuk memaksakan pengkubuan dalam mayoritas-minoritas Koalisi politik untuk membentuk komposisi penguasaan kursi DPR secara permanen untuk menentukan pembuatan keputusan di DPR. Pemenuhan tuntutan (intersepsi) KIH untuk mendapatkan bagian kursi kepemimpinan DPR nampak merupakan cara taktis melepas "boikot politis" KIH dengan tanpa mengurangi sedikitpun penguasaan kursi DPR oleh KMP. Pengkubuan politik dalam KMP dan KIH berlangsung secara relatif stabil sepanjang satu tahun masa kerja DPR. Buku persembahan penerbit Formappi
Panduan Lengkap Pemilu 2019
Buku ini sangat penting dan relevan untuk melakukan koreksi dalam pembuatan undang-undang di masa yang akan datang karena beberapa hal sebagai berikut. Pertama, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu proses penyusunannya tidak di tuntun oleh roh, gagasan dan cakrawala yang jelas, yaitu untuk mewujudkan pemerintah yang efektif serta mampu membuat kebijakan yang berorientasi kepada kepentngan rakyat banyak. Sehingga pembahasan hanya bersifat teknikal prosedural; wacana yang ditangkap publik, orientasi para pemutus politik hanya distimulir untuk kepentingan subyektif partai politik. Kedua, tertib politik demokrasi sangat rumit dan pelik. Opsi kebijakan atau putusan politik tidak mengenal benar dan salah, karena setiap regulasi memuat pertarungan kepentingan. Oleh sebab itu, meskipun buku ini memaparkan secara detail pilihan sistem pemilu disertai dengan berbagai komparasi dengan negara-negara lain, namun sangat kental dengan transaksi kepentingan. Akibatnya, UU ini terlalu banyak cacatnya, sehingga alih-alih dapat menjadi sarana konsolidasi demokrasi, tetapi justru membuat manajemen kekuasan negara semakin korup (rusak). Buku persembahan penerbit Formappi
Parlemen Bikameral di Negara Kesatuan
Buku ini secara spesifik membahas tentang implikasi keterbatasan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap kepentingan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan relevansi peningkatan fungsi DPD guna menciptakan Parlemen bicameralism efektif dalam NKRI guna menjaga keutuhan NKRI di masa mendatang. Di samping itu, buku ini juga membahas upaya dan implikasi peningkatan fungsi DPD dalam menuju Parlemen bicameralism dalam NKRI. Namun karena ingin menyesuai dengan selera pasar maka buku ini penulis beri judul “Parlemen Bikameral di Negara Kesatuan (Studi Konstitusional Kehadiran DPD di NKRI)”.
Separuh Jalan Jejak Kinerja Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2014-2019
Sejarah kelam lembaga DPRD pasca era reformasi mencapai klimaksnya dengan bergulirnya arus desentralisasi. Sisi substansial yang menarik adalah mencuatnya keinginan untuk mengembangkan peran dan fungsi DPRD dan mendorong upaya pemberdayakan masyarakat melalui pengembangan prakarsa dan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu, buku ini menjelaskan tentang pretensi perilaku, buah pikiran, atau usaha-usaha para anggota dewan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat melalui tugas pokok dan fungsinya. Secara kasat mata, kami menaruh respon atas komentar segelintingan masyarakat yang menyatakan bahwa anggota dewan hanya sekedar pamor dan jabatan tanpa aksi. Di tengah masyarakat akhirnya teropinikan ...
DPRD
Role and tasks of local House of Representatives related to regional autonomy in Indonesia.
The Indonesian Parliament and Democratization
Analyses the Indonesian parliament's contribution towards the process of democratization. Contributes not only to research on the Indonesian democratization process, but also to the comparative research on parliaments in transition processes in general.
Keeping the Ten Commandments
They're often mistakenly considered God's "rules"-his outdated list of do's and don'ts that add up to a guilt-ridden, legalistic way of life. But as beloved author and Bible scholar J. I. Packer probes the purpose and true meaning of the Ten Commandments, you'll discover that these precepts can aptly be called God's blueprint for the best life possible. They contain the wisdom and priorities everyone needs for relational, spiritual, and societal blessing-and it's all coming from a loving heavenly Father who wants the best for his children. Not only does Packer deliver these truths in brief, readable segments, but he includes discussion questions and ideas for further study at the end of each chapter. This book will challenge you to view the commandments with new eyes and help you to understand-perhaps for the first time-the health, hope, and heritage you're offered there.
Second Chambers
This work examines Second Chambers, which can be found in 38 per cent of the parliaments of the world, but have only rarely been the focus of attention from politicians and have almost totally been ignored by academics.
The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia
This is an intensive study of Indonesian politics from the attainment of full independence in December 1949 to the proclamation of martial law in March 1957, and President Soekarno's subsequent establishment of "guided democracy". It is intended as a contribution to the ongoing discussion of democracy in the new states of Asia and Africa, of the ways in which Western political institutions are transformed when employed in non-Western social settings, and of the obstacles to be overcome if such institutions are to operate in consonance with the authority systems of new nations and with their solution of economic and administrative problems. Now brought back into print as a member of Equinox P...
