Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Vote Buying in Indonesia
Muhtadi’s analysis of vote-buying in post-democratization Indonesia is original, profound, subtle, nuanced, and convincing as well as beautifully organized and well written. Equally important, its imaginative policy prescriptions will be widely read and cited as a significant contribution to the literature of comparative electoral politics. —William Liddle, Ohio State University, USA This book presents a pathbreaking analysis of vote-buying in Indonesia. Drawing on a stunning array of evidence, Muhtadi reveals the mechanics, patterns and effects of vote-buying with unprecedented clarity. [Title] is a must read for anyone interested in Indonesian politics or in the comparative politics of...
Polisi Mengantar Ayam Hilang Perspektif: Penegakan Hukum Pencucian Uang Yang Memberi Harapan, Manfaat, Dan Rasa Keadilan
Hukum telah menjadi bagian penting bagi Demokrasi, namun masih menjadi hal yang abstrak bagi pencari keadilan. Kondisi ini menjadikan hukum sulit menjadi Panglima. Menggali kesadaran para aparatur yang tidak hanya hafal isi hukum di dalam buku-buku yang tersusun rapi di rak buku, namun harus mampu menghidupkan hukum menjadi bagian penting membangun peradaban Indonesia. Menegakan Hukum Pencucian Uang, memerlukan kesungguhan dalam komitmen dan integritas Penegak hukum. Membuang jauh kepentingan dan memfokuskan kemanfaatan hukum menjadi modal dasar. Penegak Hukum yang masih silau dengan materi, aset, dan, barang bukti, mesti menyingkir dari proses penegakan hukum pencucian uang. Betapa be...
Constitutional Democracy in Indonesia
Indonesia's political and governmental structures underwent sweeping reforms in the late 1990s. After decades of authoritarian rule, a key aspect of the transition to constitutional democracy during this period was the amendment of the 1945 Indonesian Constitution - an important legal text governing the world's third largest democracy. The amended Constitution introduced profound changes to the legal and political system, including an emphasis on judicial independence, a bill of rights, and the establishment of a Constitutional Court. This volume, with chapters written by leading experts, explores the ongoing debates over the meaning, implementation, and practice of constitutional democracy ...
The Palgrave Handbook of Women’s Political Rights
This Palgrave Handbook provides a definitive account of women’s political rights across all major regions of the world, focusing both on women’s right to vote and women’s right to run for political office. This dual focus makes this the first book to combine historical overviews of debates about enfranchising women alongside analyses of more contemporary efforts to increase women’s political representation around the globe. Chapter authors map and assess the impact of these groundbreaking reforms, providing insight into these dynamics in a wide array of countries where women’s suffrage and representation have taken different paths and led to varying degrees of transformation. On the eve of many countries celebrating a century of women’s suffrage, as well as record numbers of women elected and appointed to political office, this timely volume offers an important introduction to ongoing developments related to women’s political empowerment worldwide. It will be of interest to students and scholars across the fields of gender and politics, women’s studies, history and sociology.
Problems of Democratisation in Indonesia
Alternately lauded as a democratic success story and decried as a flawed democracy, Indonesia deserves serious consideration by anyone concerned with the global state of democracy. Yet, more than ten years after the collapse of the authoritarian Suharto regime, we still know little about how the key institutions of Indonesian democracy actually function. This book, written by leading democracy experts and scholars of Indonesia, presents a sorely needed study of the inner workings of Indonesia's political system, and its interactions with society. Combining careful case studies with an eye to the big picture, it is an indispensable guide to democratic Indonesia, its achievements, shortcomings and continuing challenges.
Continuity and Change after Indonesia’s Reforms
"This book addresses one of the most crucial questions in Southeast Asia: did the election in Indonesia in 2014 of a seemingly populist-oriented president alter the hegemony of the political and economic elites? Was it the end of the paradox that the basic social contradictions in the country’s substantial capitalist development were not reflected in organized politics by any independent representation of subordinated groups, in spite of democratization? Beyond simplified frameworks, grounded scholars have now come together to discuss whether and how a new Indonesian politics has evolved in a number of crucial fields. Their critical insights are a valuable contribution to the study of this...
Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi
Tak terasa sudah dua puluh tahun era reformasi bergulir yang ditandai mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Banyak yang sudah dicapai, tetapi sulit dibantah, tidak sedikit kegagalan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, bermartabat, adil, dan sejahtera. Korupsi yang marak, menguatnya politik identitas dan politisasi SARA, lemahnya penegakan hukum dan HAM, merosotnya komitmen ber-Pancasila, dan absennya visi kebangsaan para elite politik, saling berkelindan di tengah kebanggaan semu sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia sesudah India dan Amerika Serikat. Alih-alih menikmati demokrasi substansial yang terkonsolidasi, bangsa kita justru masih terperangkap praktik demokrasi elektoral dan elitis yang bersifat prosedural. Buku ini menimbang pencapaian reformasi di Indonesia pasca-Orde Baru. Ada empat kelompok tema yang ditimbang oleh para penulis yang seluruhnya merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI, yakni: (1) pencapaian reformasi menuju sistem demokrasi; (2) reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian; (3) reformasi sektor keamanan; dan (4) reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi dan politik lokal.
Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi
Hampir tidak ada upaya serius para pemimpin partai politik era reformasi dewasa ini untuk membenahi diri. Para politisi partai justru makin melestarikan problematik struktural partai-partai dan “menikmati” situasi tidak sehat tersebut demi kelangsungan kekuasaan pribadi dan atau kelompok mereka sendiri. Kecenderungan serupa tampak pula dalam konteks sistem kepartaian, sehingga tidak jelas arah dan formatnya, apakah koheren dengan pilihan terhadap sistem pemerintahan, sistem perwakilan, dan sistem pemilu. Sementara itu pemilu-pemilu yang semakin bebas, demokratis, dan bahkan semakin langsung, cenderung menghasilkan sebagian wakil rakyat yang korup dan tidak bertanggung jawab. Buku ini tidak hanya membedah problematik partai politik, sistem kepartaian, pemilu, dan format keparlemenan serta kualitas kinerja legislatif yang dihasilkan oleh pemilu-pemilu era reformasi, melainkan juga merumuskan “peta jalan” perubahan politik yang perlu dilakukan ke depan agar sistem demokrasi pasca-Orde Baru benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan kolektifitas bangsa kita.
Mingguan hidup
None
