Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Hukum Kepegawaian di Indonesia (Edisi Kedua)
Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Kepegawaian di Indonesia dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkini. Keistimewaan buku ini adalah penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dipahmi serta dapat mengkonstruksikan objek hukum kepegawaian dimulai dari Format Lembaga Kepegawaian Di Indonesia; Pengertian, jenis, kedudukan, kewajiban, dan hak Pegawai Aparatur Sipil Negara; Etika PNS; Netralitas PNS; Manajemen Kepegawaian; Manajemen Pegawai di daerah; Evaluasi Kinerja PNS; Prosedur Penjatuhan disiplin PNS; dan Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Manajemen Kepegawaian Indonesia. Harapannya, buku ini akan menjadi referensi dalam penerapan manajemen kepegawaian di Indonesia. Buku ini merupakan buku teks mata kuliah Hukum Kepegawaian Sasaran dari buku ini adalah mahasiswa hukum maupun administrasi negara, pegawai Aparatur Sipil Negara serta pemerhati hukum kepegawaian di Indonesia
SENGKETA BISNIS DAN PROSES PENYELESAIANNYA MELALUI JALUR NON LITIGASI
Sengketa dalam dunia bisnis sulit untuk dihindari, kadangkala konflik timbul diantara para pelaku usaha. Konflik yang timbul di dunia bisnis harus segera mendapat penyelesaian dan penanganan yang serius. Penyelesaian sengketa bisnis melalui non litigasi merupakan cara yang ditempuh oleh para pihak di luar jalur pengadilan. Dunia bisnis perlu diatur dengan norma aturan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian suatu sengketa. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa telah memberikan pedoman dan tata cara penyelesaian sengkteta di luar pengadilan. Buku ini mencoba untuk membahas mengenai model-model penyelesaian sengketa bi...
Fact Book
None
Kewenangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana dan Perdata
Advokat memiliki kewenangan yang krusial dalam sistem peradilan, baik peradilan pidana maupun perdata. Buku ini lengkap membahas keduanya. Pembaca bisa mendapatkan wawasan mendetail tentang kewenangan advokat dalam dua sistem peradilan yang berbeda. Kewenangannya berbeda sehingga pelaksanaannya pun berbeda. Dalam memberikan bantuan hukum dalam peradilan pidana dan perdata yang jujur, adil, dan pasti, advokat harus terus memahami perannya secara menyeluruh. Penting untuk dicatat bahwa kewenangan advokat dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi hukum negara tertentu. Peraturan dan praktik hukum setempat akan mempengaruhi peran dan tanggung jawab advokat dalam sistem peradilan pidana dan perdata. Bagaimana kewenangan advokat dalam sistem peradilan pidana dan perdata di berbagai negara, khususnya di Indonesia bisa pembaca dapatkan dari buku ini.
KEDUDUKAN SK PNS SEBAGAI JAMINAN HUTANG
Latar belakang penyusunan buku ini sebagai literatur yang dapat membantu mahasiswa dan masyarakat pemerhati hukum dalam memahami bagaimana Kedudukan SK Pengangkatan PNS sebagai Jaminan Hutang. Secara umum, Buku ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca secara luas.
Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Judul : Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penulis : Dr. H.A. SYAMSUL MULHAYAT, SH, MH. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 296 Halaman ISBN : 978-623-497-434-8 SINOPSIS Selaku Aparat Sipil Negara diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan pemberian pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Hal ini perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa diawali dengan penegakan kedisiplinan nasional dilingkungan Aparatur Sipil Negara yaitu PNS. Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan ...
Hukum Tata Negara Indonesia
Buku berjudul "Hukum Tata Negara Indonesia" Ini disusun sebagai bentuk dedikasi bagi Negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara hukum dan berdaulat, Indonesia memiliki aturan-aturan yang mengikat, aturan-aturan ini tertuang dalam sistem ketatanegaraan, dan diselenggarakan oeh lembaga-lembaga hukum. Aturan-aturan inilah yang penting dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Melalui buku ini, diharapkan dapat memberi pemahaman terkait kaidah hukum tata negara yang diberlakukan di Indonesia. Bagi para mahasiswa serta praktisi yang berkecimpung di bidang hukum, serta praktisi yang berkecimpung di bidang hukum, tentunya materi ini penting untuk dipahami dan dipelajari
Perempuan di Singgasana Laki-laki
Peran perempuan dalam ranah publik disajikan secara menarik dimana suatu fenomena yang kompleks diuraikan dengan komunikatif. Sungguh layak baca dan menggugah –Sarwono Kusumaatmadja, Ketua Dewan Pertimbangan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Buku ini merupakan hasil penelitian yang komprehensif terkait gender dan keterwakilan perempuan dalam politik formal. Pendekatan teori yang lebih soft dan perspektif empiris-kritis memberi pijakan bahwa wilayah publik dan domestik tidak harus dipertentangkan. Ini membuat nuansa buku ini berbeda dari buku-buku sejenis. Buku ini juga mengungkap kasus-kasus terjerembapnya perempuan pemimpin dalam kasus-kasus korupsi. ‘Singgasana’ yang direbut perempuan melalui perjuangan dalam berbagai bentuknya, adalah kursi panas. Ujian integritas dimulai di situ. Buku wajib untuk dibaca! –Maria Hartiningsih, penulis, pemerhati isu relasi-relasi kuasa yang timpang
Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia
Insya Allah, buku ini__sebagai salah satu sumbangsih penulis bagi reformasi hukum di Indonesia__akan sampai di hadapan para pembaca. Semula substansi buku ini berasal dari disertasi penulis, berjudul: Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen di Indonesia: Analisis tentang Perkara-perkara Tindak Pidana Perlindungan Konsumen. Disertasi ini telah dipertahankan dalam Sidang Terbuka Senat Akademik Universitas Indonesia pada Sabtu, pukul 13.00—15.30 WIB, 19 Juni 2010 di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala izin dan karunia yang diberikan-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akademik penelitia...
Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia
Buku ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengaturan pelaksanaan sistem organisas advokat di Indonesia yang disebabkan oleh kon ik berkepanjangan antar organisasi advokat, sistem pendidikan dan pengawasan dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang masih banyak mengandung masalah, dan adanya ketidakharmonisan hukum antara Undang Undang Advokat yang mengatur sistem organisasi advokat dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Konstruksi hukum sudah saatnya dikembalikan kepada bentuknya yang ideal sebagai bentuk pertanggungjawaban kualitas profesi advokat demi keadilan masyarakat.
