Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Manajemen Keuangan Satuan Kerja Luar Negeri
Buku ini disusun sebagai bahan masukan kepada unsur pimpinan pada Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran tentang pentingnya restrukturisasi manajemen keuangan pada satker luar negeri. Risiko kurs merupakan situasi nyata yang membayangi satker luar negeri. Ketidaksetaraan informasi (asymmetric information) dan perbedaan mata uang (currency mismatch) adalah dua faktor penyebab risiko kurs pada pengelolaan keuangan satker luar negeri. Penyempurnaan proses bisnis merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut. Integrasi dan konsistensi arus informasi selama siklus anggaran dan optimalisasi RKUN valas yang dimiliki BUN merupakan pendekatan yang digunakan dalam restrukturisasi ini. Implementasi dari usulan pada buku ini akan membawa manfaat bagi banyak pihak yang terkait. Secara khusus, restrukturisasi ini akan memperkuat fungsi treasury pada Ditjen Perbendaharaan. Mengingat perubahan yang diusung akan mengubah mind set dan kebiasaan, dibutuhkan dukungan penuh dari unsur pimpinan termasuk dari stakeholder yang terkait.
Reformulasi Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran‐ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah andal (reliable). Laporan keuangan dapat dikatakan andal jika memenuhi salah satu karakteristiknya, yaitu “dapat diverifikasi” (verifiability). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan tentang pengertian “dapat diverifikasi” sebagai berikut, “informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang t...
Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
Penyusunan laporan keuangan merupakan kewajiban dari setiap entitas akuntansi sebagai pengguna anggaran dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran yang dikuasainya. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara pasal 4 telah menegaskan hal tersebut dengan menyatakan bahwa setiap Menteri/Pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dan barang wajib menyusun serta menyampaikan laporan keuangan. Sementara itu pasal 8 Undang‐Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Menteri Keuangan mempunyai tugas menyusun laporan keuangan yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Penyusunan laporan keuangan yang baik sangat diperlukan karena ...
Proceedings of the 2nd International Conference on Experimental and Computational Mechanics in Engineering
This book gathers a selection of peer-reviewed papers presented at the 2nd International Conference on Experimental and Computational Mechanics in Engineering (ICECME 2020), held as a virtual conference and organized by Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia, on 13–14 October 2020. The contributions, prepared by international scientists and engineers, cover the latest advances in computational mechanics, metallurgy and material science, energy systems, manufacturing processing systems, industrial and system engineering, biomechanics, artificial intelligence, micro/nano-engineering, micro-electro-mechanical system, machine learning, mechatronics, and engineering design. The book is intended for academics, including graduate students and researchers, as well as industrial practitioners working in the areas of experimental and computational mechanics.
Pencairan Dana Pemerintah pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Sistem pembayaran, yang merupakan suatu sistem dari rangkaian panjang pengeluaran negara, adalah sistem yang dimiliki Bendahara Umum Negara (BUN) dalam mengeluarkan uang dari rekening pengeluaran untuk keperluan pembayaran kepada yang berhak. Saat ini sistem pembayaran dilakukan dengan metode tunggal yakni melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berfungsi sebagai bilyet giro yang menjadi dasar bagi bank untuk mendebit sejumlah dana pada rekening milik BUN dan memindahkannya ke rekening pihak ketiga. Dari rangkaian berbagai aktivitas pada sistem pembayaran, settlement SP2D merupakan akhir dari seluruh rangkaian pada sistem pembayaran. Tepat jumlah, tepat orang dan tepat w...
Restrukturisasi Rekening Bendahara Pemerintah
Restrukturisasi rekening bendahara pengeluaran memiliki dua peran strategis yaitu mengembalikan kontrol atas uang negara di bendahara pengeluaran pada Bendahara Umum Negara (BUN) serta inisiatif menuju pemanfaatan transaksi elektronik perbankan secara optimal. Dua hal tersebut merupakan bagian dari tata kelola manajemen kas yang baik (best practice). Pengendalian yang optimal memiliki dua elemen kunci, yaitu struktur dan relasi rekening yang saling berhubungan serta penyempurnaan proses bisnis yang mendukung struktur dan relasi tersebut. Kajian ini memperkenalkan pemanfaatan teknologi perbankan – seperti kartu kredit, internet banking dan kartu debit – di lingkungan pemerintahan. Langkah-langkah yang tertuang pada kajian ini merupakan prasyarat dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi manajemen kas yang lebih baik. Inisiatif menuju transaksi elektronik meliputi perubahan mindset dan perilaku para pengguna dan dukungan para stakeholder atas kebijakan dan operasional inisiatif tersebut. Dukungan dari pimpinan lingkup Ditjen Perbendaharaan merupakan syarat mutlak dari pelaksanaan restrukturisasi rekening bendahara pengeluaran ini.
Manajemen Pelaksanaan Anggaran
Selama beberapa dekade sebelum disahkannya peraturan perundang-undangan terkait penganggaran dan keuangan negara, Indonesia menggunakan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Dengan perkembangan pelaksanaan keuangan pemerintah di berbagai negara dan tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara dengan penyusunan landasan hukum pengelolaan keuangan negara. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan komitmen bersama dalam memperbaiki sistem penganggaran negara. Pelaksanaan peraturan keuangan negara perlu...
Proceeding of the 3rd International Conference on Electronics, Biomedical Engineering, and Health Informatics
This book presents high-quality peer-reviewed papers from the International Conference on Electronics, Biomedical Engineering, and Health Informatics (ICEBEHI) 2022 held at Surabaya, Indonesia, virtually. The contents are broadly divided into three parts: (a) Electronics, (b) Biomedical Engineering, and (c) Health Informatics. The major focus is on emerging technologies and their applications in the domain of biomedical engineering. It includes papers based on original theoretical, practical, and experimental simulations, development, applications, measurements, and testing. Featuring the latest advances in the field of biomedical engineering applications, this book serves as a definitive reference resource for researchers, professors, and practitioners interested in exploring advanced techniques in the fields of electronics, biomedical engineering, and health informatics. The applications and solutions discussed here provide excellent reference material for future product development.
