Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Sosiologi Antropologi Pendidikan
Sosiologi pendidikan mulanya hanya sekedar ilmu pembantu. Selanjutnya seiring perkembangan perguruan tinggi, demikian juga tumbuhnya kesadaran bahwa sosiologi dibutuhkan guna menelaah kondisi masyarakat Indonesia yang sedang berkembang. Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat membangun dalam berbagai bidang, untuk itu agar dalam membangun tidak terjadi kesenjangan sosial, maka antropologi dapat berfungsi untuk meneropong culture dalam masyarakat sehingga pembangunan diselaraskan dengan culture dan kebutuhan masyarakat, dengan demikian berpotensi lebih tepat guna. Saat ini, sosiologi dan antropologi pendidikan di Indonesia menjadi bagian dari mata kuliah yang wajib di perguruan...
Hukum Pidana Korupsi
Buku ini, terdiri dari 12 Bab yang komprehensif, memberikan pandangan holistik tentang tindak pidana korupsi dari berbagai sudut pandang. Mulai dari definisi, jenis, unsur, dan implikasinya terhadap berbagai aspek kehidupan dalam Bab 1, hingga membahas potensi dan kasus korupsi baik dalam sektor publik maupun swasta dalam Bab 2 dan Bab 3. Selain itu, pembaca akan dihadapkan pada pemahaman mendalam tentang kerangka teoritis dan urgensi hukum pidana korupsi dalam Bab 4, serta sejarah dan implementasinya di Indonesia dalam Bab 5. Kritik dan evaluasi terhadap sistem hukum pidana korupsi juga diperkenalkan dalam Bab 6, sementara upaya reformasi yang dilakukan di Indonesia dijelaskan dalam Bab 7. ...
Hukum Tata Negara
Hukum Tata Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika perkembangan hukum di negara kita tercinta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada. Buku Hukum Tata Negara ini dapat digunakan sebagai acuan perkuliahan Hukum Tata Negara sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Buku ini juga dapat digunakan oleh pengajar atau pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dalam menyusun materi perkuliahan selama satu semester. Tidak hanya untuk kalangan akademisi dan mahasiswa, buku Hukum Tata Negara ini juga bisa dijadikan literatur oleh masyarakat umum dalam memahami dan m...
Metodologi Penelitian Hukum
Metode Penelitian Hukum merupakan sebuah ikhtiar untuk mencari kebenaran hukum terhadap permasalahan di dalam hukum. Penelitian hukum merupakan kegiatan untuk menemukan aturan hukum, norma-norma hukum, atau doktrin-doktrin hukum, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hal ini konsisten dengan karakteristik ilmu hukum yang bersifat preskriptif. Berbeda dengan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Besar harapan buku ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana, pe...
Hukum Pemilu di Indonesia
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dimana pelaksanaannya diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Sudah 12 kali penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dimulai sejak 1955 hingga 2019. Dan, saat buku ini akan diterbitkan bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Tentunya proses demokrasi dari masa ke masa di negeri ini diharapkan semakin berkualitas, berjalan secara adil dan bermartabat. Buku ini hadir semoga menjadi penambah wawasan dan penjawab atas kegelisahan, kecurigaan, dan kes...
Hukum investasi, multimoda, dan perdagangan internasional di era pandemi Covid-19
Artificial Transaction mengandung cacat yuridis dan tidak dapat dikenakan pajak (BUKAN Objek PPN) karena tidak terpenuhi syarat objektifnya sebagai transaksi yang terutang PPN yakni tidak adanyapenyerahaan barang (tidak terjadi serah-terima atau pengalihan barang secara riil dalam rekayasa transaksi jual beli barang dimaksud).Syarat dalam mengenakan PPN, adalah Harus dengan memenuhisyarat subjektif dan obyektifnya yang ditetapkan secara kumulatifdalam UU PPN dan PPnBM. Tidak terpenuhinya salah satu dari syaratkumulatif tatbestand dalam pengenaan pajak tersebut, menyebabkantransaksi yang dllakukannya tidak terutang PPN Penelitian ini berjudul“Artificial Transaction dalam Perpajakan Menurut Perspektif HukumBisnis”, dengan menggunakan metode normatif yuridis melaluipendekatan perundang-undangan.
KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PAGUYUBAN (Analisis Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi)
Tulisan dalam buku ini menjadi menarik karena konstruksi pertanggungjawaban pidananya dilakukan dengan pendekatan konsepsi ajaran dualistis dalam pertanggungjawaban pidana. Selain itu subjek hukum dalam tulisan ini merupakan sebuah paguyuban yaitu subjek hukum korporasi tidak berbadan hukum, sehingga memberi warna tersendiri dalam mengkonstruksikan pertanggungjawaban pidananya dengan dihubungkan pada teori-teori korporasi. Oleh karenanya, tulisan ini sangat direkomendasikan kepada penggiat hukum khususnya yang konsen kepada pertanggungjawaban pidana korporasi.
Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia
Setelah disahkannya UU No. 21 Tahun 2007, penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia dapat menjadi jawaban atas tindakan buruk terhadap pengebirian harkat dan martabat manusia khususnya yang kerap terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan disamping memberikan ancaman pidana yang lebih berat kepada pelaku, UU No. 21 Tahun 2007 juga mengatur pemberian perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana perdagangan manusia serta mendapatkan restitusi atas kerugian. korban dari praktik perdagangan manusia juga berhak mendapatkan rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi dari pemerintah. Lebih lanjut, UU No. 21 Tahun 2007 khususnya bertujuan untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindak pidana perdagangan manusia yang terjadi di wilayah Indonesia maupun lintas negara, dan baik oleh perorangan maupun korporasi. Buku ini hadir sebagai rujukan bagi para Aparat Penegak Hukum dalam menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking). Buku ini juga dapat dijadikan sebagai referensi di dunia akademik khususnya berkenaan dengan ruang lingkup Hukum Pidana.
Bukit Kadir
From the diary of the author during the Indonesian revolution, 1945-1949.
