You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Perundingan-perundingan yang diikuti Dr. Eddy Pratomo, sebagai ketua delegasi maupun anggota delegasi, di antaranya mengenai masalah ekstradisi, defense cooperation treaty, mutual legal assistant treaty, dan permasalahan hukum pidana internasional lainnya, termasuk asset recovery yang bersifat multijurisdiksi.
Proses pembuatan perjanjian internasional di Indonesia umumnya kurang mendapat apresiasi selayak pentingnya sifat "standard setting" yang merupakan esensi perjanjian internasional. Buku ini akan sangat membantu pembacanya memahami liku-liku proses pembuatan perjanjian internasional, termasuk ratifi kasinya jika diperlukan. Pemahaman yang baik oleh para "stakeholders" lebih memastikan kepentingan Nasional yang harus dicapai melalui perjanjian itu terjamin dari segi politik dan keamanan, kesejahteraan dari segi hukum. Dr. N. Hassan Wirajuda, S.H., M.A.L.D., LL.M., Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 2001 s.d 2009 "Buku ini wajib dan perlu dibaca oleh berbagai kalangan termasuk mahasiswa, dosen, praktisi, dan khalayak pada umumnya yang ingin memahami tentang Perjanjian Internasional mengingat ditulis oleh seorang praktisi di Kemlu dan turut dalam perumusan Undang-undang Perjanjian Internasional yang telah mempertahankan disertasi Doktor terkait perjanjian internasional". Prof Hikmahanto Juwana SH. LL.M Ph.D Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia" *Bonus pada buku fisik (CD, voucher, pembatas buku) tidak disertakan dalam buku digital (e-book)
This is an open access book.Changes in law either from the meaning of normative substance, institutional, and legal culture are inevitably in line with the dynamics within various sectors of life society. Therefore, it is necessary to thoroughly discuss and analyze which sectors may have a significant impact on the business world and society today. By discussing comprehensively, comparatively and collaboratively, it is hoped that legal issues can be seen from various perspectives in the legal and social fields by finding fundamental problems in depth related to several topics of discussion, including in the telematics legal sector, natural resource management law, business legal culture, as ...
Buku ini sebagai eksaminasi Penelitian yang telah dilakukan oleh Tim Peneliti dari Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Pancasila selama 3 (tiga) bulan. Selama penelitian, Tim memperoleh tantangan dalam mengumpulkan data, menganalisis data hingga mengolah data ke dalam bentuk luaran yang direncanakan. Tantangan tersebut diperoleh dari besarnya dorongan untuk penyusunan berbagai usulan instrumen yang hendak mengatur Restorative Justice sebagai upaya penyelesaian permasalahan hukum pidana yang mengedepankan prinsip musyawarah untuk pemulihan. Penelitian tersebut dilakukan atas kebutuhan masyarakat dalam situasi proses peradilan perkara pidana, dimana berbagai aparat penegak hukum ...
None
Buku ini menarik juga untuk dicermati. Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam membahas beberapa persoalan dalam bidang hukum acara pidana, tidak melulu menggunakan pendekatan yang lazimnya sudah dikenal dalam kajian bidang hukum. Penulis juga malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang sudah lebih dulu dikenal dalam bidang linguistik dan komunikasi untuk dibawa masuk ke dalam ranah kajian bidang hukum. Sehingga dengan membaca dan mencermati buku ini, para pembaca akan ditambah pula wawasannya, selain mengenai isu-isu di bidang hukum acara pidana, juga mengenai metodologi penelitian. (Duta Besar Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila) B...
Kualitas pelayanan publik di Indonesia memegang peranan penting dalam pembangunan, layanan publik sudah seharusnya mengikuti perubahan yang terjadi melalui pembenahan peraturan-peraturan yang salah satunya menjadi penghambat. Kesan lamban, proses berbelit-belit dan memerlukan biaya tinggi dalam pelayanan publik menjadi citra pada institusi penyedia layanan.
Buku ini diterbitkan berdasarkan naskah karya tulis disertasi berjudul Hukum Kepariwisataan Nasional berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Menuju Negara Kesejahteraan, sebuah topik aktual yang menjadi minat serta dasar penelitian Penulis sebagai praktisi hukum dan manajemen di pelbagai usaha jasa pariwisata sekaligus pendidik serta sebagai teoretisi ilmu hukum dan pariwisata. Pada dewasa ini data-data empirik di dunia pariwisata Indonesia yang sarat potensi menunjukkan adanya tumpang tindih dan kekosongan pengaturan hukumnya. Di sisi lain, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai salah satu kekayaan intelektual dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan sumber potensi pariwisata terkesan tidak diacuhkan, hanya dimanfaatkan secara sambil lalu saja, laksana sebuah objek yang luar biasa indah tapi dibiarkan bergulir ke segala arah, tanpa acuan dan tanpa perhatian.
Directory of Indonesian cabinet officers and senior officials under Yudhoyono's government.