Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit & Legal Opinion
Di dalam buku yang langka ini, pembaca akan menemukan panduan dan pemahaman sebuah peta jalan yang komprehensif dalam rangka memahami dan menyusun legal audit dan legal opinion. Buku ini menguraikan dan membahas, antara lain: ■ Pengertian tentang Legal Audit. ■ Hal-hal Penting yang Harus Diketahui dalam Memahami dan Menyusun Legal Audit. ■ Mekanisme dan Proses Pelaksanaan Legal Audit. ■ Mekanisme Legal Audit Terhadap Kebijakan Manajemen. ■ Legal Audit di Bidang Kredit. ■ Peranan Argumentasi Hukum dalam Penulisan Legal Audit dan Legal Opinion. ■ Peranan Logika dan Bahasa dalam Memahami dan Menyusun Argumentasi Hukum. ■ Tahapan dalam Berargumentasi Hukum. ■ Memahami Legal Opi...
Persekongkolan rezim politik lokal
Relations between executive and local legislative bodies in Indonesia based on Indonesian laws and regulations.
PENGEMBALIAN ASET NEGARA DARI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003)
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu issue hukum yang sering menjadi obyek pembahasan, tidak hanya di kalangan praktisi maupun akademisi saja, namun juga sering menjadi perbincangan menarik di ruang publik. Hal ini dikarenakan persoalan korupsi di Indonesia kian hari kian parah dan semakin menggerogoti sendi-sendi ketahanan bangsa dan negara
ASAS RESPONSIF SEBUAH PEMBARUAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - Damera Press
Buku berjudul Asas Responsif Sebuah Pembaruan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini memaparkan tentang konsep pembentukan undangundang yang responsif , yang menjadi bentuk ideal dan suatu keharusan dalam negara yang menganut demokrasi, keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi bentuk implementasi demokrasi dan kedaulatan rakyat, selama ini asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan masih bersifat formil operasional dan dianggap belum mampu memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan masukan yang perlu dipenuhi dalam mekanisme pembentukan undang-undang. Konsep responsif menjadi urgen untuk diprioritaskan menjadi norma asas baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, karena dapat memberikan ruang dua arah antara pembentuk undang-undang dan masyarakat secara cepat.
Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Di Perguruan Tinggi Islam/Umum
Alhamdulillah buku Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Di Perguruan Tinggi Islam/Umum ini hadir sebagai salah satu seri manajemen perguruan tinggi untuk meningkatkan pengelolaan dan kualitas proses belajar mengajar. Pembelajaran yang berkualitas memerlukan manajemen untuk mendukung hal itu, maka diperlukan literature buku tentang manajemen dalam lembaga pendidikan. Buku ini diharap dapat memberikan inspirasi pembaca untuk meninjauan kembali manajemen pendidikan yang melandasi penyelenggaraan pendidikan secara umum maupum pendidikan dalam Islam sekarang ini, agar penyelenggaran pendidikan lebih dinamis, dan tetap bersandar pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Mudah-mudahan kehadiran ...
Pembentukan Peraturan Daerah
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), dinyatakan bahwa setiap daerah diberikan otonomi atau wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan daerahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan proses pembangunan di daerah. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk dengan tujuan untuk membemberikan otonomi yang seluasseluasnya kepada Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan.
PENGANTAR HUKUM PERDATA
Buku ini merupakan sintesis dari teori hukum perdata dan relevansinya dengan praktek yang ada, dengan harapan untuk memfasilitasi pembaca dalam memahami konsep-konsep esensial serta aplikasinya dalam kehidupan nyata. Pembahasan yang terdapat dalam buku ini menggabungkan analisis doktrinal dengan konteks aplikatif, menempatkan pembaca pada perspektif yang lebih luas mengenai hukum perdata yang dinamis dan adaptif.
Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan dari paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi hukum pengelotaan keuangan daerah, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah, dalam realitasnya belum mampu mengakomodasi secara komprehensif kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga masih terdapat celah yang dapat digunakan bagi mereka yang memiliki iktikad dan kesempatan untuk menyalahgunakan uang negara (rakyat). Untuk tingkat lokal, substansi hukum Peraturan Daerah tentang APBD pada umumnya disahkan oleh DPRD tanpa mempertimbangkan komposisi yang proporsional bagi kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Peranan dan fungsi peraturan perundang-undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara. Tertib dan tidak tertibnya masyarakat sangat dipengaruhi eksistensi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibentuk untuk membuat tatanan sosial yang ideal sesuai dengan cita-cita luhur pembentukannya. Walaupun, selain peraturan perundang-undangan, elemen budaya hukum masyarakat, moralitas pembentuk, moralitas pelaksana, dan moralitas penegak hukum sangat berpengaruh bagi efektifitas bekerjanya suatu peraturan perundang-undangan di masyarakat. Untuk itu, berbagai potensi persoalan peraturan perundang-undangan baik law making process problem, interpretation problem, imp...
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Buku ini disusun melalui perenungan dan pemikiran penulis dalam pengalamannya sebagai wakil rakyat dan pemerhati hak asasi manusia, dimana dalam banyak kenyataan rakyat belum memperoleh kedudukan yang selayaknya dalam proses pembangunan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan dan sepatutnya diberikan ruang yang cukup untuk berpartisipasi dalam pembangunan termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengacu pada filosofi "Uang negara adalah uang rakyat". Musrenbangda sebagai satu-satunya wadah partisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah ternyata belum bisa menjadi wadah yang mengakomodir usul masyarakat. Hal ini dapat dicermati dari pelaksanaan musrenbangda dimana usul masyarakat yang disa...
