You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu issue hukum yang sering menjadi obyek pembahasan, tidak hanya di kalangan praktisi maupun akademisi saja, namun juga sering menjadi perbincangan menarik di ruang publik. Hal ini dikarenakan persoalan korupsi di Indonesia kian hari kian parah dan semakin menggerogoti sendi-sendi ketahanan bangsa dan negara
Buku ini, terdiri dari 12 Bab yang komprehensif, memberikan pandangan holistik tentang tindak pidana korupsi dari berbagai sudut pandang. Mulai dari definisi, jenis, unsur, dan implikasinya terhadap berbagai aspek kehidupan dalam Bab 1, hingga membahas potensi dan kasus korupsi baik dalam sektor publik maupun swasta dalam Bab 2 dan Bab 3. Selain itu, pembaca akan dihadapkan pada pemahaman mendalam tentang kerangka teoritis dan urgensi hukum pidana korupsi dalam Bab 4, serta sejarah dan implementasinya di Indonesia dalam Bab 5. Kritik dan evaluasi terhadap sistem hukum pidana korupsi juga diperkenalkan dalam Bab 6, sementara upaya reformasi yang dilakukan di Indonesia dijelaskan dalam Bab 7. ...
Buku ini mengupas secara mendalam aspek-aspek kritis dalam hukum pemerintahan daerah, memberikan wawasan yang mendalam kepada pembaca tentang kerangka hukum yang mengatur administrasi dan kebijakan pemerintahan di tingkat daerah. Dengan membahas konsep, regulasi, dan isu-isu kontemporer, buku ini menjadi panduan yang penting untuk memahami dinamika pemerintahan daerah. Buku ini disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari: Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah Di Indonesia, Konsep Pemerintahan Daerah dan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Konsep Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat-Pemerintahan Daerah, Konsep Hubunga...
Best Practice dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik banyak dilakukan pada negara-negara maju agar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Best practice ini dapat menjadi landasan agar dapat diterapkan di Indonesia, akan tetapi perlu adanya penelitian yang mendalam sehingga dapat dijabarkan dengan baik apakah resiko dan konsekuensi yang dapat diambil bila kita mengadopsi best practice tersebut dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian teman-teman ini akan menjawab kegelisahan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (tahun pertama), best practice dan komparasi pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan (tahun kedua) dan Konsekuensi adopsi best practice dalam system pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia (tahun ketiga).
uku ini yang semula merupakan suatu Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar yang mendapat tambahan satu artikel yang dibuat oleh seorang Guru Besar Senior, mencakup hal-hal sebagai berikut: A. Pendahuluan B. Dasar Pemikiran Iktikad Baik alam Konteks Etika d C. Iktikad Baik dalam Konteks Hukum Perjanjian D. Waralaba E. Peranan Asas Iktikad Baik dalam Praktik Usaha Waralaba Berdasarkan Sistem Hukum Perjanjan di Indonesia F. Era Indonesia Emas G. Bisnis Waralaba Sebagai Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital Menyongsong Era Indonesia Emas 2030
Tiga dekade sebelum kemerdekaan RI, tepatnya dalam Kongres Sarekat Islam di Bandung pada 17-24 Juni 1916, Tjokroaminoto, Pemimpin Besar Sarekat Islam sudah mencetuskan ide pemerintahan sendiri. Tjokro juga mengatakan “bahwa sudah tidak pantas lagi Hindia diperintah oleh negeri Belanda, bagaikan seorang tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya!” Sarekat Islam menjadi salah satu organisasi dengan keanggotaan terbesar dimasanya. Pada tahun 1919 anggotanya tercatat 2,5 juta orang. Sarekat Islam sendiri sudah berkali-kali bermetamorfosis. Bermula dari laskar kemanan di Solo bernama Rekso Rumekso, lalu menjadi Sarekat Dagang Islam (SDI), Sarekat Islam, Partai Sarekat Islam (PSI), hingga ke Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Meski semula digerakkan atas nama bangsa diri kesukuan dan kehormatan agama, dalam Sarekat Islam bibit nasionalisme tumbuh subur. Ada banyak nama tokoh besar yang terpaut di dalamnya, seperti Samanhudi, Martodharsono, Tirto Adhi Soerjo, Tjokroaminoto, Agus Salim, Abdoel Moeis, dan Semaoen. Sukarno juga tercatat pernah menjadi anak didik Tjokroaminoto, sang Pemimpin besar Sarekat Islam.
Buku ini mengurai secara panjang lebar pentingnya mempelajari teori sebagai pijakan dalam memahami hukum dalam spektrum yang luas. Teori berupaya menelaah, memetakan, dan menjelaskan pola-pola dalam interaksi antara hukum dengan masyarakat yang terjadi secara kontinu dan konsisten. Dalam teori hukum, kita akan memahami bahwa sebenarnya tidak ada satu kejadian atau perbuatan hukum yang terjadi begitu saja tanpa ada alasan yang mendasarinya (everything happens for reason). Melalui teori hukum kita dapat memahami hubungan sebab akibat yang terjadi antara hukum dan perilaku hukum, antara penerimaan dan penolakan terhadap hukum, pengaruh sikap aparat terhadap efektivitas hukum, antara budaya huku...
Buku "Sistem Administrasi Negara: Teori dan Praktik" adalah buku yang merinci dan membahas secara komprehensif berbagai aspek yang membentuk landasan administrasi negara. Dengan dimulai dari definisi dan ruang lingkup, buku ini memandu pembaca melalui perjalanan sejarah perkembangan administrasi negara, menyoroti prinsip-prinsip mendasar, serta merinci teori administrasi negara yang membentuk kerangka kerja konseptual. Struktur dan organisasi pemerintahan, reformasi birokrasi, good governance, manajemen sumber daya manusia, keuangan publik, hukum administrasi negara, dan inovasi semuanya disajikan secara mendalam. Dengan pendekatan yang komprehensif, buku ini tidak hanya memahamkan pembaca terhadap dasar-dasar teoritis administrasi negara, tetapi juga memberikan pemahaman praktis tentang implementasi konsep-konsep ini dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai panduan lengkap, buku ini memberikan nilai tambah kepada mahasiswa, praktisi, dan pembaca yang ingin memahami dinamika dan tantangan dalam administrasi negara secara menyeluruh.
The International Society of Chemotherapy meets every two years to review progress in chemotherapy of infections and of malignant disease. Each meeting gets larger to encompass the extension of chemotherapy into new areas. In some instances, expansion has been rapid, for example in cephalosporins, pen icillins and combination chemotherapy of cancer - in others slow, as in the field of parasitology. New problems of resistance and untoward effects arise; reduction of host toxicity without loss of antitumour activity by new substances occupies wide attention. The improved results with cancer chemotherapy, es pecially in leukaemias, are leading to a greater prevalence of severe infection in pati...