Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Treaties Under Indonesian Law
Buku ini meneliti masalah perjanjian di bawah hukum internasional dalam hubungannya dengan hukum domestik, buku ini terutama ditujukan untuk siswa, legislator dan praktisi hukum yang tertarik menegakkan hukum internasional di Indonesia. Buku ini semakin menarik karena berisi analisis komparatif dari negara-negara yang dipilih: China, Afrika Selatan, Jerman dan Belanda. Buku Persembahan Penerbit Rosda
Hukum perjanjian internasional
Study and implementation of international agreements in Indonesia.
Perlindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis Dalam Hukum Merek Indonesia
Buku Politik Hukum yang ada di tangan pembaca ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik akademisi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya di bidang politik hukum di Indonesia. Dengan demikian, maka buku ini ditulis secaara komprehensif baik politik hukum di bidang ketatanegaraan, politik hukum pidana, politik hukum perdata, dan bahkan politik hukum Islam. Yang mana ditulis menjadi 17 bab sebagai berikut: Bab I Politik Hukum; Bab II Politik Hukum Nasional; Bab III Negara Hukum; Kekuasaan dan Konstitusi; Bab IV Teori Negara Hukum Demokratis; Bab V Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang; Bab VI Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia; Bab VII Politik Hukum Hak Asasi Manusia; Bab VIII Politik Hukum Otonomi Daerah; Bab IX Politik Hukum Tindak Pidana Korupsi; Bab X Politik Hukum Narkotika; Bab XI Politik Hukum Terorisme; Bab XII Politik Hukum Agraria; Bab XIII Politik Hukum Minyak dan Gas Bumi; Bab XIV Politik Hukum Minerba; Bab XV Politik Hukum Pers di Indonesia; Bab XVI Politik Hukum Islam di Indonesia; dan Bab XVII Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia
Diplomat Kesasar
Perundingan-perundingan yang diikuti Dr. Eddy Pratomo, sebagai ketua delegasi maupun anggota delegasi, di antaranya mengenai masalah ekstradisi, defense cooperation treaty, mutual legal assistant treaty, dan permasalahan hukum pidana internasional lainnya, termasuk asset recovery yang bersifat multijurisdiksi.
Hukum Perdagangan Internasional
Sebagai pengajar dan sekaligus pembelajar, dari buku ini saya menemukan sesuatu yang selama ini saya cari, yaitu pemahaman yang komprehensif A sampai Z tentang hukum perdagangan internasional, baik dalam konteks hukum internasional publik maupun privat serta hukum nasional. Buku yang ditulis seorang akademisi dan sekaligus aktivis muda yang produktif ini sangat bermanfaat baik bagi pengajar maupun pembelajar hukum perdagangan internasional, hukum internasional publik, dan hubungan internasional serta politik ekonomi internasional. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup (Kencana)
Hukum investasi, multimoda, dan perdagangan internasional di era pandemi Covid-19
Artificial Transaction mengandung cacat yuridis dan tidak dapat dikenakan pajak (BUKAN Objek PPN) karena tidak terpenuhi syarat objektifnya sebagai transaksi yang terutang PPN yakni tidak adanyapenyerahaan barang (tidak terjadi serah-terima atau pengalihan barang secara riil dalam rekayasa transaksi jual beli barang dimaksud).Syarat dalam mengenakan PPN, adalah Harus dengan memenuhisyarat subjektif dan obyektifnya yang ditetapkan secara kumulatifdalam UU PPN dan PPnBM. Tidak terpenuhinya salah satu dari syaratkumulatif tatbestand dalam pengenaan pajak tersebut, menyebabkantransaksi yang dllakukannya tidak terutang PPN Penelitian ini berjudul“Artificial Transaction dalam Perpajakan Menurut Perspektif HukumBisnis”, dengan menggunakan metode normatif yuridis melaluipendekatan perundang-undangan.
RISK REGISTER DALAM ATURAN PELIBATAN
Ancaman keamanan maritim Indonesia dan profesionalitas TNI diperlukan untuk meningkatkan pembangunan kekuatan pertahanan. Menurut Luhut Binsar Panjaian bahwa tantangan pembangunan kemaritiman Indonesia adalah untuk memahami ancaman yang ada, salah satunya adalah tantangan luar negeri. Keamanan maritime merupakan salah satu kepentingan keamanan suatu negara yang dipandang dari aspek lautan yang menekankan pada pentingnya laut dalam pembangunan suatu negara, baik pada pengelolaan potensipotensi sumber-sumber daya laut yang bermanfaat bagi kelangsungan suatu bangsa yang seharusnya menjadi perhatian untuk dikembangkan dan dilindungi, serta dipertahankannya secara berkelanjutan sehingga dapat din...
Hukum Perjanjian International
Proses pembuatan perjanjian internasional di Indonesia umumnya kurang mendapat apresiasi selayak pentingnya sifat "standard setting" yang merupakan esensi perjanjian internasional. Buku ini akan sangat membantu pembacanya memahami liku-liku proses pembuatan perjanjian internasional, termasuk ratifi kasinya jika diperlukan. Pemahaman yang baik oleh para "stakeholders" lebih memastikan kepentingan Nasional yang harus dicapai melalui perjanjian itu terjamin dari segi politik dan keamanan, kesejahteraan dari segi hukum. Dr. N. Hassan Wirajuda, S.H., M.A.L.D., LL.M., Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 2001 s.d 2009 "Buku ini wajib dan perlu dibaca oleh berbagai kalangan termasuk mahasiswa, dosen, praktisi, dan khalayak pada umumnya yang ingin memahami tentang Perjanjian Internasional mengingat ditulis oleh seorang praktisi di Kemlu dan turut dalam perumusan Undang-undang Perjanjian Internasional yang telah mempertahankan disertasi Doktor terkait perjanjian internasional". Prof Hikmahanto Juwana SH. LL.M Ph.D Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia" *Bonus pada buku fisik (CD, voucher, pembatas buku) tidak disertakan dalam buku digital (e-book)
Maritime Horizon: Kumpulan Artikel Hukum Laut dan Diplomasi Maritim Indonesia di Media Massa dan Jurnal Internasional
Kumpulan tulisan dalam buku ini menganalisa dan menyikapi berbagai isu kemaritiman yang ramai dibahas sejak tahun 2013 dari sudut pandang akademis dan praktisi. Tulisan dalam media massa merespon berbagai isu pada waktu tertentu yang mencakup antara lain: sengketa di Laut China Selatan (LCS), Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, Freedom of Navigation, serta Perjanjian tentang Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Laut di Luar Yurisdiksi Nasional (Perjanjian BBNJ). Tulisan dalam jurnal internasional mengulas perspektif hukum laut terhadap beberapa maritime security challenges di kawasan dan global termasuk piracy dan people smuggling. Berbagai langkah dan capaian diplomasi maritim Indonesia dalam merespon dinamika global dan hubungan internasional dalam bidang kemaritiman juga dimuat dalam buku ini. Buku ini bermanfaat bagi para praktisi, akademisi dan mahasiswa yang ingin mendalami isu hukum laut dan diplomasi maritim Indonesia. Buku ini juga dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk mempelajari lebih dalam aspek hukum laut yang berlaku terhadap suatu insiden atau kebijakan yang diberlakukan terkait isu-isu kemaritiman.
