You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
On legal assistance for Indonesian police and their family.
Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan tata hukum, murugikan masyarakat dan antisosial. Desawa ini perdagangan orang sudah sangat meluas, dilakukan oleh jaringan yang terorganisasi bukan hanya dalam wilayah negara, tetapi sudah melintasi batas negara menggunakan berbagai cara termasuk teknologi canggih. Kebijakan hukum pidana yang dilakukan meliputi aspek hukum pidana materil, aspek hukum pidana formal, aspek hukum pelaksanaan pidana, dan melalui kebijakan legilasi, kebijakan yudikasi dan kebijakan eksekusi serta melalui pembaruan hukum/kriminalilasi dengan cara menemukan gagasan baru, r...
Ada dua perubahan besar yang terjadi di Indonesia pasca-Reformasi yang berimplikasi secara langsung terhadap Peradilan Tata Usaha Negara: pertama, pada bidang ketatanegaraan, terwujudnya tatanan demokrasi yang lebih baik, sehingga dimungkinkan pengejawantahan aspirasi-suara rakyat, antara lain melalui legislasi berbagai undang-undang yang berimplikasi langsung terhadap Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua, perubahan yang terjadi akibat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, yang mengakibatkan makin besarnya harapan (sekaligus kontrol) oleh publik terhadap kinerja Peradilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan access to justice melalui penanganan perkara yang lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Senada dengan kedua perubahan besar tersebut, buku ini terdiri atas tulisan hukum yang berkaitan dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi dan tulisan yang berkaitan dengan Peradilan Elektronik (e-Court) pada Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap tulisan pada buku ini terdiri atas beberapa isu hukum, yang kesemuanya akan dibahas dan selanjutnya dipreskripsikan pada setiap akhir tulisan. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
On Chinese society in Indonesia.
Suatu karya tulis kontemporer yang mengilustrasikan dinamika dan dialektika Pertanggungjawaban Pidana Korporast disajikan oleh seorang sosok akademisi, praktisi hukum senior secara sangat menarik dan komprehensif. Sile Penulis sangat galau antara harapan optimisme dan kecemasan tentang adanya bahaya dari kejahatan korporasi yang berdekatan dengan white collar crime. Keduanya dilakukan oleh pelaku professional (professional fringe violator), secara terorganisasi (organized crime) dalam kolektivitas korporasi dan seringkali juga berkaitan dengan state-corporate crime karena terbuka kesempatan melakukan kejahatan korporasi seperti pencucian uang, korupsi, penggelapan pajak, kejahatan lingkungan...
Filsafat Hukum mengkaji hukum dari segi hakikat atau inti hukum dengan memberikan keterampilan berpikir logis, kritis, dan radikal dalam menganalisis dan mengimplementasikan nilai-nilai hukum pada masalah yang dihadapi. Hakikat hukum meliputi konsep-konsep tentang pengertian hukum (begrief des rechts), gagasan-gagasan tentang tujuan hukum (geltung des recht), dan motif-motif mengapa manusia mau menaati hukum (zwech des rechts). Keterampilan berpikir logis adalah terampil mendiskripsikan atau memaparkan fakta hukum secara objektif, berpikir kritis adalah menemukan posisi dan relasi stakeholders: dan berpikir radikal adalah menemukan hakikat permasalahan hukum yang dihadapi, sehingga dapat mem...
None
Buku sederhana ini memaparkan tentang pidana, jenisjenis pidana, tindakan dan mekanisme penjatuhan pidana, serta pemidanaan yang sekaligus paparan mengenai peran masing-masing penegak hukum. Semuanya itu, dalam lingkup hukum yang dapat diberlakukan bagi orang dewasa dan anak nakal. Adapundata sebagai bahan penulisan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan pengamatan (observasi) serta berdasar pengalaman yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Karya ini juga diharapkan menjadi stimuli bagi para penstudi ilmu hukum khususnya cabang ilmu Socio Legal untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang budaya hukum masyarakat yang sering kali tidak seiring dengan hukum positif negara (legal gap). Perbedaan tersebut terlahir karena adanya sebuah perbedaan nilai-nilai sosial budaya mereka yang mengakibatkan adanya perbedaan pula dalam nilai-nilai hukum dan cara berhukumnya. Oleh karenanya, dalam rangka pembangunan hukum nasional dan penyelesaian perkara di dalam masyarakat, aparat penegak hukum (APH) perlu memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat demi bisa memberikan kemanfaatan serta keadilan hukum pada para p...