You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Annual report of Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, office of the chief public prosecutor of Jawa Tengah.
None
Annual report of Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, office of the chief public prosecutor of Jawa Tengah.
Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyeleng- garakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan sedangkan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu (Pasal 1 angka 1 dan 2 UU RI No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan). Buku ini secara historis, sosiologis, dan yuridis membahas dinamika kepenjaraan dan pemasyarakatan yang menggambarkan perkembangan dan penegakan hukum dalam arti luas meliputi Pidana dan Pemidanaan Periodisasi Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan; Sistem Kepenjaraan dan Pemasyarakatan; eksistensi dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan; Rutan dan Lapas (khusus); serta Sistem Pemasyarakatan dan problematika pembinaan.
Hukum mengandung makna yang dinamis sesuai kondisi dan kajian yang dilakukan. Namun demikian, hukum mempunyai peran yang penting pada kehidupan manusia dalam keluarga, masyarakat, kelompok, berbangsa dan bernegara. Di antara peran penting hukum tersebut, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu, peran hukum sebagai transformasi struktur dan kultur masyarakat serta sebagai pengendalian sosial (social control) dan rekayasa social (social engineering). Dinamika masyarakat berkembang lebih cepat meninggalkan perkembangan dan perubahan hukum. Untuk mengejar ketertinggalan dengan negara maju, negara berkembang harus merujuk pada hukum modern yang ...
Buku ini terkait dengan 71 tulisan yang pernah menghebohkan dunia hukum di Indonesia (viral) seperti masalah pembubaran Forum Pembela Islam, persengketaan dalam partai Demokrat, masalah korupsi, pandemi virus Corona dan keributan Lembaga MPR dengan Lembaga Kepresidenan. Buku ini enak dibaca dalam waktu senggang, mudah dipahami, dan materi tulisan masih aktual yang perlu diketahui untuk memahami perkembangan kehidupan di tengah-tengah masyarakat.
Inti pembahasan buku Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta ini, adalah sebagai salah satu upaya penegakan hukum pelindungan hak cipta. Telah sejak satu dekade yang lalu disadari perlunya pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana hak cipta. Diulas dalam buku ini, prinsip-prinsip hukum hak cipta yang dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana hak cipta; faktor-faktor yang menghambat terwujudnya pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana hak cipta serta solusinya untuk menentukan kebijakan kedepan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana hak cipta atas ciptaan multimedia sebagai sar...
Pemilihan Umum merupakan sarana tertinggi pelaksanaan kedaulatan rakyat dan prasyarat utama bagi sebuah negara demokrasi. Oleh karena itu pemahaman tentang norma-norma kepemiluan penting di pahami tidak hanya oleh penyelenggara pemilu dan peserta pemilu tetapi juga oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Banyaknya regulasi terkait pemilu serta lembaga penyelenggara pemilu dengan tugas dan fungsinya masing-masing membutuhkan suatu panduan komprehensif yang dapat merangkum regulasi dan fungsi lembaga-lembaga penyelenggara pemilu.