Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Dinamika pola pengawasan dana otonomi khusus dan istimewa
Buku bunga rampai ini merupakan hasil kajian Tim Otonomi Daerah Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI yang dilakukan selama tahun 2017. Kajian yang berjudul Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa merupakan kelanjutan dari kajian sebelumnya (2016), yaitu Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa. Hasil kajian tahun 2017 menunjukkan bahwa aspek pengawasan menjadi poin penting dalam pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan istimewa. Pelaksanaan pengawasan yang berlangsung di Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cenderung kurang efektif. Ketiga daerah tersebut meskipun telah mendapatkan dana otsus dan istimewa, realitasnya pengawasan yang dilakukan oleh lem...
Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa
Buku bunga rampai ini merupakan hasil penelitian tahun 2016 yang dilakukan oleh Tim Otonomi Daerah di Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI sebagai upaya untuk mengkaji isu-isu politik lokal, khususnya desentralisasi fiskal asimetri, yang berjudul Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa. Kasus yang diambil dalam kajian ini adalah pengelolaan dana otsus di Aceh dan Papua Barat, serta pengelolaan dana istimewa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini memiliki kekhususan dan keistimewaan karena memiliki skema pengelolaan keuangan yang berbeda dari daerah otonomi umum lainnya. Namun, dalam implementasinya pengelolaan dana otsus dan istimewa ini belum optimal untuk member...
Peran lembaga khusus dalam politik Aceh dan Papua
On role of local and customary councils in politics and government of Aceh and Papua provinces; collection of articles.
Akuntabilitas Dana Keistimewaan : Daerah Istimewa Yogyakarta DIY
Dalam kajian ini dijelaskan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah sebuah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18B ayat(1) menyatakan "Negara Mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang". Untuk melengkapi dan memperjelas tentang keistimewaan tersebut, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta. Untuk menyelenggarakan kewenangan istimewa tersebut, maka Pemerintah Pusat melalui meka...
Pengembangan Pelabuhan Berkelanjutan
Berbagai paradigma dan empiris terkait eksistensi pelabuhan disajikan dalam buku ini, baik dari sisi kepentingan sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Meniliknya secara komprehensif menjadi poin krusial dan kontekstual guna mendapatkan sari pati dalam mengakselerasi pemerataan pembangunan antarwilayah dan mendorong pembangunan ekonomi nasional. Bagaimanapun pelabuhan di Indonesia, yang didukung sumber daya maritim, akan menjadi salah satu agen pembangunan yang sangat potensial, baik di level nasional, regional, maupun internasional. Tiga pokok bahasan, yaitu pengembangan pelabuhan berkelanjutan dan investasi, sistem logistik dan tarifikasi, serta dampak infrastruktur pelabuhan dalam perdagangan dan potensi pelabuhan sebagai destinasi wisata, tersaji apik dalam buku ini. Ketiganya dieksplanasi runut dan elaboratif sehingga memudahkan bagi pembaca memilih dan memilahnya.
Persepsi lokal dan prospek implementasi Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
Political perspective on the implementation of Indonesian law on local government of Aceh.
Diskursus Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan; Dari Orde Baru hingga Pascareformasi
Penting untuk dik etahui bahwa naskah buku ini pada dasarnya adalah naskah penunjang untuk penulisan disertasi yang mengambil tema utama pemberdayaan masyarakat desa. Meski sama -sama bertemakan pemberdayaan masyarakat desa, naskah buku ini bukanlah bagian dari disertasi karena pada desertasi program pemberdayaan masyarakat desa yang ada di satu desa di Kabupaten Deli Serdang coba saya analisis dengan pendekatan teori govermentality Foucault.
Dasar Hukum & Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara Dari Berbagai Bidang
Buku "Dasar Hukum & Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara dari Berbagai Bidang" menghadirkan sebuah panduan komprehensif tentang pentingnya hukum dan analisis tata kelola dalam konteks pembangunan dan pengelolaan ibu kota negara. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek hukum dan prinsip-prinsip tata kelola yang harus diterapkan untuk memastikan pembangunan dan pengelolaan ibu kota negara yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam buku ini, pembaca akan dibawa dalam perjalanan menggali berbagai aspek penting yang terkait dengan IKN, Salah satu aspek penting yang dibahas dalam buku ini yaitu dasar hukum dan undang-undang yang mengatur IKN. Selanjutnya, buku ini m...
