Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Aspirations with Limitations
As the first directly elected Indonesian president, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) served at a crucial juncture in Indonesia’s history. Succeeding the three short presidencies of BJ Habibie, Abdurrahman Wahid and Megawati Sukarnoputri, his presidency had a lot to prove. While critical assessment of SBY’s domestic policies have been undertaken, less attention has been paid to his foreign policy. This volume seeks to fill this gap by examining key foreign policy issues during SBY’s tenure, including bilateral relations, Indonesia’s involvement in international organizations, and pivotal issues such as international labour and terrorism. The book provides an assessment of the direction of his foreign policy and management style, paying particular attention to his concerns over Indonesia’s territorial integrity and sovereignty, the significance of international institutions, and Indonesia’s right to lead.
Meninjau Ulang Pengaturan Hak Adat
Buku ini memuat rekaman proses dan hasil pelaksanaan Diskusi Ahli mengenai “Pengaturan atas Tanah Kolektif, Tanah Komunal dan Tanah Ulayat” yang berlangsung di Jakarta, 24 Oktober 2018. Acara Diskusi Ahli ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Agraria, Institut Pertanian Bogor (PSA IPB) bekerja sama dengan Sekretariat Reforma Agraria-Perhutanan Sosial yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Republik Indonesia.
Rebellion and Reform in Indonesia
This book examines the policies of successive governments in Jakarta to contain regional separatist forces, focusing in particular on the response towards the armed separatist movement in Aceh.
UJIAN PERDAMAIAN
Konflik vertikal yang terjadi di Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia selama hampir 30 ta- hun berakhir dengan perjanjian damai yang ditandatangani di Hel- sinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005. Perjanjian damai itu dike- nal dengan MoU Helsinki. Salah satu buah dari MoU itu ialah lahirnya Undang-Undang No- mor 11 Tahun 2006, atau yang lebih dikenal dengan Undang-Un- dang Pemerintahan Aceh (UUPA). Di dalam UUPA inilah diatur banyak hal, di antaranya tentang pelaksanaan pemilihan kepala dae- rah (pilkada), partai lokal, serta peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pelaksanaan pilkada pertama era damai atau pasca-MoU Helsinki pada 2006 berlan...
Gerakan Aceh Merdeka dan Konflik Internal Pasca Perdamaian
Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh hampir rampung. Hasbi Abdullah dan Kamaruzzaman disebut-sebut bakal mewakili GAM dalam pilkada. SETELAH menyingkirkan bedilnya, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tampaknya makin siap bertarung secara Tentara GAM. Bekas juru runding gerakan itu, Teuku Kamaruzzaman, bertemu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin di Jakarta, Jumat pecan lalu. Dalam kesempatan itu, Kamaruzzaman menyodorkan satu dokumen penting dan dijilid rapi kepada Menteri Hamid.
Tempo
None
Aceh menggugat
Human rights abuse in Aceh during the time it was an Indonesian military operation region (Daerah Operasi Militer), 1989 until 1999; collection of articles.
