Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Hukum Lembaga Keuangan
Buku yang berjudul Hukum Lembaga Keuangan merupakan karya dari Dr. H. Sudarminto, Drs., S.H., M.M., M.H. Dalam buku ini, tersusun bagaimana pentingnya memahami secara teoretis yuridis mengenai lembaga perbankan sebagai bagian dalam sistem keuangan dengan pendekatan utama pada aspek hukum berkaitan dengan sejarah perbankan Indonesia, jenis dan usaha bank, penanganan bank bermasalah, dan hubungan dengan berbagai bidang hukum lain
Practical Considerations to Negotiate an Enforceable Joint Operating Agreement under Civil Law Jurisdictions
Because agreements concerning oil and gas upstream activities have historically been developed in common law jurisdictions, a growing concern for the petroleum industry is that a some upstream investment might not be enforceable in a civil law jurisdiction to the extent the same standards/concepts are used without any adaptation. This is why it is essential to understand and analyse how to implement a Joint Operating Agreement in civil law countries. This new edition of this unique in-depth treatment of JOAs under civil law offers a new abundance of practical considerations addressing enforceability issues in a wide variety of civil law jurisdictions likely to be conducting joint operations ...
Pengantar Hukum Perusahaan
Yang terpikirkan oleh seorang pengajar ketika berdiri di depan kelas adalah, bagakpana meteri pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya kelak ketika mengabdi di tengah masyarakat. Untuk itulah, mengapa para pegajar dengan berbagai upaya mencari, menemukan, dan menyajikan bahan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat (modern) yang dihadapinya. Hukum perusahaan tentunya merupakan salah satu materi pembelajaran hukum yang harus selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa yang akan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat, lebih-lebih menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Oleh sebab itu, sajian materi pembelajaran hukum perusahaan tentunya tidak cu...
KEDUDUKAN KLAUSUL ARBITRASE DAN KOMPETENSI ABSOLUT DALAM KEPAILITAN
Penulisan buku ini dibagi ke dalam 6 bab. Pada Bab 1, Pendahuluan yang berisi secara ringkas tentang: Pendekatan Teoritik, Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, dan Analisis Bahan Hukum. Bab 2: Berisi tentang Kerangka Teori Tentang Arbitrase dan Kepailitan. Antara lain menguraikan tentang : Arbitrase, Kepailitan serta mengenai Kompetensi Absolut terkait dengan kewenangan penyelesaian sengketa dalam kepailitan dan arbitrase. Bab 3: Tentang Putusan Pailit yang Terdapat Klausul Arbitrase di Indonesia Periode Berlakunya UU No.4 Tahun 1998 (Tahun 1998-2004). Dalam Bab ini mulai dideskripsikan tentang adanya Putusan-putusan Pailit di Indonesia yang Terdapat Klausul Arbitrase dalam Perjanjia...
Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan membahas berbagai aspek dalam kehidupan, yaitu pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai individu, anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Panji masyarakat
None
Praktik pencucian uang dalam teori dan fakta
Money laundering in Indonesia.
Pure Theory of Law
Reprint of the second revised and enlarged edition, a complete revision of the first edition published in 1934. A landmark in the development of modern jurisprudence, the pure theory of law defines law as a system of coercive norms created by the state that rests on the validity of a generally accepted Grundnorm, or basic norm, such as the supremacy of the Constitution. Entirely self-supporting, it rejects any concept derived from metaphysics, politics, ethics, sociology, or the natural sciences. Beginning with the medieval reception of Roman law, traditional jurisprudence has maintained a dual system of "subjective" law (the rights of a person) and "objective" law (the system of norms). Thr...
Tanya jawab masalah-masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Questions and answers on the Indonesian bankruptcy law.
