Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Mafia hukum
Manipulation and poor law enforcement in Indonesia.
Mafia Hukum
Hamba hukum menjadi hamba uang, semua berbicara atas nama uang. Anda punya uang, Anda melenggang. Anda tak punya uang, jangan harap hidup tenang. Polisi sudah tercemar, jaksa tidak berdaya, KPK tak bergigi, pemerintah pun loyo. Apakah ini akhir dari republik yang kita cintai? Sekarang waktunya kita berseru, “Berantas mafia hukum!“ RAIH ASA SUKSES
Pemidanaan atas Kejahatan yang Berhubungan dengan Teknologi Informasi
Lahirnya buku ini diyakini berangkat dari kegelisahan penulis dalam melihat kejahatan pada dunia maya. Kejahatan dalam bidang ini menarik untuk diteliti dan ditulis, sebab selain memiliki karakteristik tersendiri, kejahatan ini cenderung meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan teknologi informasi yang terhubung lewat komputer dan internet. Tingginya penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari, telah menyebabkan maraknya kejahatan di bidang teknologi informasi seperti pencurian data pribadi, pembobolan, penipuan, hoax, pencemaran nama baik, sampai kepada perbuatan penyebaran virus yang dapat mematikan sistem. Melihat banyaknya kejahatan dalam perkembangan teknologi informasi tersebut, maka saat ini yang diperlukan adalah hukum yang kuat untuk memberantas kejahatan tersebut. Kita perlu undang-undang dan para penegak hukum yang terus menghadirkan kepastian dan keadilan bagi semua pihak. Ini menjadi sangat penting karena pertumbuhan teknologi informasi jelas tidak akan mungkin dapat dicegah. Oleh sebab itu, hanya kejahatan yang dapat dicegah bahkan dihentikan.
HUKUM HAK CIPTA DALAM RANAH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Tak henti-hentinya penulis memanjatkan rasa Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat merampungkan buku dengan judul “Hukum Hak Cipta dalam Ranah Hak Kekayaan Intelektual”. (Studi Mengenai Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik). Hadirnya buku ini kepada para pembaca, tentu saja sebagai wujud kepedulian penulis terkait persoalan-persoalan pembajakan hak cipta khususnya karya musik. Kita ketahui bahwa Negara Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari persoalan pembajakan. Meski UndangUndang Hak Cipta (UUHC) sudah dibuat dengan baik. Lihat saja UUHC memberikan ancaman hukuman yang maksimal dengan denda yang cukup ...
TINDAK PIDANA PROSTITUSI (ONLINE)
Negara Indonesia mengalami perkembangan kemajuan dalam bidang teknologi. Kemajuan tersebut pada akhirnya memudahkan orang dalam melaksanakan segala aktifitas kehidupannya. Diantara kemajuan teknologi tersebut adalah teknologi bidang informasi dan komunikasi. Namun sayang, tidak selamanya kemajuan teknologi informasi tadi dimanfaatkan dengan baik dan benar oleh sebahagian masyarakat. Semestinya masyarakat memahami bahwa apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dimanfaatkan secara baik dan benar, dipastikan dapat memberikan manfaat yang positif. Akan tetapi apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tidak dimanfaatkan dan diolah dengan baik dan bijak serta bertanggungjawab, maka dapat dipastikan akan membawa keburukan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemajuan teknologi yang sangat pesat mestinya menjadikan manusia dapat menjadi lebih baik dalam proses kehidupannya. Sebab dengan teknologi, akan memudahkan manusia untuk melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan dengan teknologi akan membawa perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Asalkan dilakukan dengan caracara yang benar
Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO.1 Tahun 2023)
KUHP Lama sudah berlaku di Indonesia selama 78 tahun. Oleh karena itu, pem- bentuk undang-undang telah merancang, menetapkan, dan mengesahkan UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). KUHP ini ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR RI, pada 2 Januari 2023. Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Buku ini membahas gambaran sekilas KUHP Lama dan KUHP Baru terkait produk, sejarah, dan tujuh substansi pokoknya; konsep dasar hukum pidana; trias hukum pidana (definisi, jenis,0 dan lain-lain); substansi penting lain dalam hukum pidana dan materi lanjutannya (pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, sampai dengan gugurnya penuntutan dan pelaksanaan pidana). Pembahasannya disesuaikan dengan sistematika KUHP Baru khususnya Buku Kesatu tentang Aturan Umum. Selain itu, dilengkapi Landasan Filosofis dan Yuridis yang berguna bagi pembaca berkaitan pandangan dan ide pemikiran pembentukannya serta rujukan pasal pada KUHP Baru.
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN DALAM MEMBAYAR UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF
Hubungan kerja dengan segala konsekuensi hukum yang ditimbulkannya di awali dari perjanjian kerja, dan objek yang diperjanjikan mencakup jenis pekerjaan, upah dan jangka waktu perjanjian kerja. Sejak itu para pihak telah melakukan perbuatan hukum, konsekuensi logis dan akibat hukum yang timbul merupakan kehendak para pihak, yeng berdimensi hukum perdata. Sama seperti halnya bentuk perjanjian lainnya, perjanjian kerja walaupun memiliki karakteristik tersendiri yaitu harus memuat adanya pekerjaan, perintah dan upah, tetapi secara umum tunduk pada Buku III KUH Perdata. Dengan adanya perjanjian kerja akan ada ikatan antara pengusaha dan pekerja. Demikian halnya dengan hak-hak lain yang sepenuhny...
Pemberantasan Korupsi Terhadap Pelaku Medepleger (Turut Serta)
Judul : Pemberantasan Korupsi Terhadap Pelaku Medepleger (Turut Serta) Penulis : Frandonal Lumban Gaol Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 125 Halaman No ISBN : 978-623-5314-63-1 Tahun Terbit : Juni 2022 SINOPSIS Korupsi hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang menghantui sistem kenegaraan di Indonesia. Pelaku tindak pidana korupsi tidak selalu bertindak seorang diri, mereka selalu bergerak secara sistematis dan teratur baik aktor utama maupun aktor pembantu atau pelaku turut serta. Institusi negara yang mengurus persoalan tindak pidana korupsi belum begitu berfungsi secara optimal dan efisien dalam mengurangi kejahatan tersebut, yang mana bahwa pidana korupsi di Indonesia malah semakin mas...
Hak Asasi Manusia; Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia
Globalisasi hak asasi manusia (HAM) yang telah berlangsung selama beberapa decade telah menyebabkan perdebatan universalisme versus relativisme dalam hak asasi manusia (HAM) semakin tajam di berbagai negara. Rejim HAM Internasional dan para pendukungprinsip universalisme HAM berusaha untuk mengimplementasikan norma2 HAM kesesama negara,melintasi batas2 norma2 lokal seperti agama dan budaya serta kepentingan nasional suatu negara.
