Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Dasar-dasar Hukum Pidana
Seiring perkembangan masyarakat dalam pergaulan yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta diikuti pula dengan perkembangan kejahatan, maka diperlukan upaya pembaharuan hukum pidana yang dapat menciptakan penegakan hukum yang adil. pembaharuan hukum pidana dan RUU-KUHP yang saat ini telah menjadi Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disingkat KUHP-2023) telah memfokuskan kepada 3 (Tiga) Masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu: tindak pidana, Pertanggungjawaban pidana, dan pidan dan pemidanaan. Masing-masing merupakan sub-sistem sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem pemidanaan.
Dinamika Hukum dalam Problematika Kebangsaan
Buku ini disusun menjadi 5 (lima) bab: Bab 1, membahas hubungan hukum dan moral dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mana kita semua menyadari masih banyak ditemukan fakta penegakan hukum yang menegasikan moral sehingga berdampak luas terhadap keadilan hukum. Hukum harus hadir sebagai pelindung bagi masyarakat melalui aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan moralitas, sehingga hukum bisa ditegakkan dengan cara yang benar melalui jalan (mekanisme) yang benar pula; Bab 2, membahas Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi hukum positif di Indonesia. Pancasila harus dijadikan pijakan berhukum dan penegakan hukum di Indonesia, sehingga ke depan tidak lagi muncul penegakan hukum yang “tidak bermoral” dan mereduksi nilai-nilai keadilan hukum sebagaimana yang dituangkan dalam Pancasila. Dalam bab ini juga disinggung beberapa gerakan menentang Pancasila, baik yang dilakukan secara personal maupun terorganisir, serta membahas tentang bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat miskin yang merupakan salah satu bagian dari substansi Pancasila dan diatur secara tegas dijamin di dalam Konstitusi (UUD NRI 1945) maupun
PERAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA
PERAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA
Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Kehadiran buku ini sebagai koreksi dan revisi yang terdapat dalam buku penulis terdahulu sehingga memberikan penyampaian dan materi yang lebih sempurna dan lebih lengkap mengenai korupsi dari uraian yang terdapat dalam edisi pertama tersebut. Selain itu, ditambah dengan datadata mengenai perkembangan korupsi yang lebih "up to date" sehingga lebih memberikan informasi-informasi terkini yang mendalam dan berguna bagi pembaca sekalian. Kehadiran buku ini sebagai upaya penyempurnaan dari buku terdahulu yang tidak terlepas dari kritik dan saran yang disampaikan oleh rekanrekan penulis, baik itu yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi hukum/ advokat, hakim, maupun jaksa/jaksa tipikor. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang telah memberikan saran dan kritik tersebut. Buku persembahan penerbit CitraAdityaBakti #CitraAdityaBakti
Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana
Buku ini menarik juga untuk dicermati. Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam membahas beberapa persoalan dalam bidang hukum acara pidana, tidak melulu menggunakan pendekatan yang lazimnya sudah dikenal dalam kajian bidang hukum. Penulis juga malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang sudah lebih dulu dikenal dalam bidang linguistik dan komunikasi untuk dibawa masuk ke dalam ranah kajian bidang hukum. Sehingga dengan membaca dan mencermati buku ini, para pembaca akan ditambah pula wawasannya, selain mengenai isu-isu di bidang hukum acara pidana, juga mengenai metodologi penelitian. (Duta Besar Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila) B...
Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia
Konstitusi dan jaminan atas hak asasi manusia (HAM) merupakan satu kesatuan yang mencerminkan kesinambungan gagasan dan praktik demokrasi konstitusional. Dalam perkembangannya, jaminan konstitusi atas HAM di Indonesia ini mengalami proses dialek-tika pemikiran yang sangat menarik untuk diamati. Pasca-Amendemen UUD 1945, materi muatan HAM mengalami reposisi yang signifikan. Bahkan, penerjemahan materi muatan HAM tersebut semakin positif setelah keluarnya Peraturan Presiden RI No. 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia 2011-2014. Salah satu komitmen penting yang dimiliki Indonesia dalam kerangka kebijakan HAM yaitu Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia/National Action Plan on Human Rights (Ranham). Saat ini, Ranham Indonesia telah memasuki gelombang ketiga yang sudah dimulai sejak gelombang pertama (1998-2003), gelombang kedua (2004-2009), dan gelombang ketiga (2011-2014). Buku ini secara khusus membahas konseptualisasi HAM dalam konstitusi Indonesia sejak UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002, dan hubungannya dengan penegakan hukum dan HAM tli Indonesia Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia -Kencana-
Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta
Ketika tulisan tentang hukum yang kerap kali bernuansa normatif bermunculan, OK. Saidin mencoba untuk membuka cakrawala baru menawarkan pendekatan hukum dengan paradigma lain, yang sebenarnya bukan juga hal yang baru. Sekalipun tulisan ini semula adalah sebahagian dari naskah disertasi beliau – yang oleh penulisnya dimodifikasi dengan penambahan data dan informasi termuttakhir – tetapi bagi siapapun yang membacanya akan larut dalam pemikiran penulisnya. Pembaca akan terbawa jauh ke alam masa lampau, ketika menelusuri perjalanan sejarah Undang-undang Hak Cipta Nasional. Tidak itu saja pembaca akan menukik ke kedalaman seolah-olah menyelam di dasar laut, lalu terbang membubung ke a...
Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa
Eigen richting massa terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan tindak pidana, yang menjadi masalah sosial, yang harus dapat dicegah dan/atau ditanggulangi melalui kebijakan kriminal. Goal yang diharapkan adalah memberikan kebijakan kriminal yang mendukung terciptanya perlindungan hukum demi kesejahteraan masyarakat, tercapainya tujuan hukum, tujuan pemidanaan, pencegahan dan penanggulangan eigen richting massa terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Eigen richting massa terhadap tersangka pelaku tindak pidana, merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan kebijakan kriminal secara penal. Dengan demikian, harus ada kebijakan kriminal secara non penal, yang salah satu jalur mengatasi berbagai masalah sosial adalah lewat kebijakan sosial, yang sesuai dengan pendapat G.P. Hoefnagels, termasuk dalam jalur pencegahan tanpa pidana. Pemikiran hukum yang dianggap penting dalam buku ini adalah adanya berbagai usul ide kebijakan kriminal secara penal dan secara non penal (yang dikaitkan dengan unsur sistem hukum) perihal eigen richting massa terhadap tersangka pelaku tindak pidana, untuk masa yang akan datang.
Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia
"Dalam buku ini, Penulis mengungkapkan bagaimana pengaturan HAM dalam hukum keadaan darurat dan praktiknya di lapangan, yakni pelanggaran HAM seperti apa yang dibenarkan dalam hukum keadaan darurat dan bagaimana Pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM dalam keadaan darurat tersebut, serta hal-hal baru yang ditemukan dalam penulisan buku ini. Hal-hal baru dimaksud seperti: ""kompensasi"" terhadap korban pelanggaran HAM akibat pemberlakuan status hukum keadaan darurat sebaiknya dipisahkan dengan proses hukum, tetapi cukup dibuktikan oleh tim medis/dokter dari Rumah Sakit yang ditunjuk Pemerintah. Kemudian, bagaimana seharusnya Pemerintah menerapkan pemberlakuan status hukum keadaan darurat ya...
