Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Kehadiran buku ini sebagai koreksi dan revisi yang terdapat dalam buku penulis terdahulu sehingga memberikan penyampaian dan materi yang lebih sempurna dan lebih lengkap mengenai korupsi dari uraian yang terdapat dalam edisi pertama tersebut. Selain itu, ditambah dengan datadata mengenai perkembangan korupsi yang lebih "up to date" sehingga lebih memberikan informasi-informasi terkini yang mendalam dan berguna bagi pembaca sekalian. Kehadiran buku ini sebagai upaya penyempurnaan dari buku terdahulu yang tidak terlepas dari kritik dan saran yang disampaikan oleh rekanrekan penulis, baik itu yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi hukum/ advokat, hakim, maupun jaksa/jaksa tipikor. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang telah memberikan saran dan kritik tersebut. Buku persembahan penerbit CitraAdityaBakti #CitraAdityaBakti
Dasar-dasar Hukum Pidana
Seiring perkembangan masyarakat dalam pergaulan yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta diikuti pula dengan perkembangan kejahatan, maka diperlukan upaya pembaharuan hukum pidana yang dapat menciptakan penegakan hukum yang adil. pembaharuan hukum pidana dan RUU-KUHP yang saat ini telah menjadi Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disingkat KUHP-2023) telah memfokuskan kepada 3 (Tiga) Masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu: tindak pidana, Pertanggungjawaban pidana, dan pidan dan pemidanaan. Masing-masing merupakan sub-sistem sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem pemidanaan.
Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi berkaitan dengan masalah kewenangan dan tidak menutup kemungkinan dalam proses pengadaan barang/jasa terjadi kompetisi di antara para penyedia barang/jasa tersebut yang acapkali dilakukan tidak dengan cara fair; sehingga berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Padahal, di negara yang menganut sistem politik demokrasi dituntut adanya persamaan dan asas keterbukaan. Monopoli terhadap proyek pengadaan barang/jasa tidak diperkenankan lagi. Dengan adanya pengadaan barang/jasa secara terbuka, dapat dihindari adanya praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Indonesia
Dunia praktik tampaknya belum memahami sepenuhnya mengenai keberadaan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia. Banyak pihak yang kurang memahami dalam sistem hukum publik Indonesia, khususnya dalam tindak pidana korporasi yang belum termasuk sebagai subjek hukum. Ketidakpahaman tersebut pada akhirnya bermuara pada berbagai polemik dan perdebatan. Tentunya perdebatan tersebut hanya dapat diselesaikan dan dijelaskan secara komprehensif, khususnya melalui telaah akademis. Dengan demikian kajian terhadap isu-isu hukum yang berkembang berlangsung fair dan objektifilmiah. Tulisan Saudara Dr. Yurizal, SH., MH. yang berjudul “Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Indonesia” diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait dinamika perkembangan lembaga hukum tindak pidana.
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis
Pada dewasa yang ini, fenomena tindak pidana korupsi di Indonesia makin marak dan sekaligus merefleksikan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak memuaskan jika tidak ingin dikatakan gagal. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti budaya, dan lemahnya penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan cenderung tidak berdaya guna. Secara ekstrem fakta ini mengindikasikan fungsi penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan yang semestinya, dan seolah-olah tidak berdaya untuk melakukan tindakan nyata terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Buku ini membahas secara mendalam jam Kausa Mengapa fungsi penegakan hukum pemberantasan t...
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR
Tindak pidana korupsi dalam kenyataannya tidak hanya melibatkan orang per orang, akan tetapi bisa juga berkaitan dengan kepentingan korporasi. Dan, pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan perwujudan ditempatkannya korporasi sebagai subjek Hukum Pidana. Dalam kaitan ini, Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu, bentuk korporasi dimungkinkan untuk dirnintakan pertanggungjawaban pidananya, termasuk dalam hal tindak pidana korupsi. Konsep hukum tindak pidana ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan, namun hingga kini masih menjadi bahan perdebatan dan cenderung tidak digunakan dalam penegakan hukum di Indonesia. Buku rujukan Ilmu Hukum ini menyoroti berbagai aspek hukum yan...
Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Kehadiran buku ini sebagai koreksi dan revisi yang terdapat dalam buku penulis terdahulu sehingga memberikan penyampaian dan materi yang lebih sempurna dan lebih lengkap mengenai korupsi dari uraian yang terdapat dalam edisi pertama tersebut. Selain itu, ditambah dengan datadata mengenai perkembangan korupsi yang lebih "up to date" sehingga lebih memberikan informasi-informasi terkini yang mendalam dan berguna bagi pembaca sekalian. Kehadiran buku ini sebagai upaya penyempurnaan dari buku terdahulu yang tidak terlepas dari kritik dan saran yang disampaikan oleh rekanrekan penulis, baik itu yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi hukum/ advokat, hakim, maupun jaksa/jaksa tipikor. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang telah memberikan saran dan kritik tersebut.
The Islamic Conception of Justice
Majid Khadduri, one of the world's preeminent authorities on Islamic justice and jurisprudence, presents his extensive study and reflection on Islamic political, legal, ethical, and social philosophy. This book is both a magisterial historical synthesis and an illumination of the beliefs and practices of modern Islam. (World Religion)
Law and Economic Development
Demonstrates the application of the law and economics methodology to the problems of developing countries. This title is suitable for lawyers, economists and development practitioners.
