Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
HUKUM ASURANSI JIWA
Buku ini dibagi menjadi lima bagian yang membedah berbagai problem Hukum Asuransi Jiwa antara lain: Prinsip Iktikad Baik dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Studi Perbandingan Indonesia dan Inggris, Kewajiban Menjelaskan dan Mengungkapkan Fakta Material sebagai Iktikad Baik dalam Perjanjian Asuransi Jiwa, Karakteristik Perjanjian Keagenan Asuransi jiwa, Penyelesaian Sengketa Asuransi Jiwa Melalui Jalur Non Litigasi serta Penerapan Iktikad Baik oleh Pengadilan dalam Perjanjian Asuransi Jiwa.
PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MANDIRI
“PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MANDIRI: PEMBATASAN NAIK KELAS RAWAT INAP”. Ketentuan tentang peningkatan kelas rawat inap pasca Permenkes Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam program Jaminan Kesehatan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi peserta jaminan kesehatan nasional mandiri pasca terbitnya Permenkes Pengenaan Urun biaya dan Selisih dalam Program Jaminan Kesehatan, dan untuk menganalisis adanya konflik norma antara Permenkes Pengenaan Urun biaya dan Selisih biaya terhadap peraturan perundang- undangan di atasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan per- undang-undangan, konseptual ...
Pidato pengukuhan
Perolehan Guru Besar ini merupakan sebuah perjalanan yang panjang yang telah saya lewati dalam pengabdian sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah. Proses pengurusan ini setahap demi setahap saya lakukan dari jabatan fungsional Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala hingga Guru Besar. Pengumpulan dokumen Tri Dharma Perguruan Tinggi dari unsur pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang selembar demi lembar terus saya kumpulkan untuk memenuhi angka kredit, dan dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya Surat Keputusan Guru Besar terhitung 1 September 2019 telah disetujui dan ditandatangani oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan pemikiran dalam bidang ilmu hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah sebagai Guru Besar, dengan judul: “Iktikad Baik Kontrak Asuransi Jiwa di Era Revolusi Industri 4.0.”
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERBUATAN KELALAIAN PADA TINDAKAN MEDIS DI RUMAH SAKIT
Hubungan hukum pasien dengan rumah sakit diawali dengan adanya kontrak perawatan medis pada saat registrasi. Selanjutnya pasien mengadakan kesepakatan dengan tenaga kesehatan di rumah sakit untuk dilakukan serangkaian tindakan medis mulai dari upaya diagnostik, kuratif sampai rehabilitatif. Kesepakatan tersebut lazim disebut dengan inform consent. Pemilik, manajemen dan pelaksana tindakan medis mempunyai tanggung jawab sesuai kedudukan dan peran masing-masing terhadap pasien di rumah sakit. Beban tanggung jawab ini timbul akibat adanya hubungan hukum yang dirinci dalam hak dan kewajiban para pihak. Tindak pidana kelalaian medis terjadi apabila adanya pelanggaran terhadap kewajiban yang dilak...
TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PENOLAKAN PASIEN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas jaminan sosial guna mendapatkan kebutuhan dasar hidup yang baik dan terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Jaminan Sosial yang sangat penting bagi negara adalah kesehatan. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Oleh sebab itu, maka terjadilah suatu hubungan hukum antara BPJS dengan Rumah Sakit dan BPJS dengan Pasien yang menjadi peserta BPJS. Namun dalam perjalanan Sistem Jaminan Sosial Nasional ini tidak jarang terjadi sengketa baik antara pasien peserta BPJS dengan rumah sakit ataupun rumah sakit dengan pasien. Hal tersebut tentu menjadi kendala terlaksananya Sistem...
DILEMA KAPABILITAS DAN IMPARSIALITAS DOKTER SEBAGAI MEDIATOR SENGKETA MEDIS
Manusia sebagai zoon politicon tidak dapat lepas dari kehidupan bersama manusia lainnya dalam suatu tatanan yang disebut masyarakat. Pergesekan hak antara satu individu dengan individu lain sering timbul di dalam masyarakat. Aturan diperlukan dalam upaya penyelarasan hak antar individu untuk ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum. Semua hubungan dalam masyarakat tidak mungkin dilepaskan dari hukum. Hubungan hukum terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan individu atau antara individu dengan masyarakat. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajib...
PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan dalam setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional menerangkan bahwa pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi ke...
Jurnal hukum bisnis
None
REKONSTRUKSI STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN BEDAH SARAF DI INDONESIA
Buku dihadapan para membaca ini telah disusun dengan runtut, sistimatis, komprehensif dengan bahasa yang lugas dan mudah dicernah oleh semua kalangan pembaca baik yang memiliki latar belakang keilmuan hukum maupun medis. Buku ini dimulai dengan membedah fenomena standar tarif pelayanan kesehatan bedah di Indonesia.
