Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ITE BERBASIS PLEA BARGAINING SYSTEM - Jejak Pustaka
Plea bargaining system sebagai sebuah sistem, melekat 2 (dua) karakteristik sistem peradilan, yaitu sistem peradilan pidana (criminal justice system) dan proses peradilan pidana (criminal justice process). Criminal justice process adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan criminal justice system adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
Tanggung Jawab Pidana Kontaraktor Atas Kegagalan Bangunan
Dalam teori hukum, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah yang berhak atas hak-hak subjektif yaitu orang atau manusia. Sehingga dalam ajaran pertanggungjawaban pidana, hanya orang atau manusia yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana. Sementara korporasi, dengan adanya asas universitas delinquere non potest (korporasi tidak dapat dipidana) tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hal melakukan tindak pidana. Tetapi dengan adanya perluasan subjek hukum tindak pidana atau pergeseran pembuat tindak pidana dari “fysieke dader” ke “functionele dader” maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.
PRAKTIK OUTSOURCING DAN PERSOALAN SUBJEK HUKUM MENJADI OBJEK HUKUM - Jejak Pustaka
Buku yang ditulis Saudara Rinto Wardana (Penulis), merupakan cerminan kegelisahan Penulis atas perjuangan para buruh yang mencoba untuk memperbaiki nasibnya. Pengadaan buruh melalui sistem outsourcing telah menimbulkan pemahaman baru mengenai eksistensi manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.
KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PAGUYUBAN (Analisis Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi)
Tulisan dalam buku ini menjadi menarik karena konstruksi pertanggungjawaban pidananya dilakukan dengan pendekatan konsepsi ajaran dualistis dalam pertanggungjawaban pidana. Selain itu subjek hukum dalam tulisan ini merupakan sebuah paguyuban yaitu subjek hukum korporasi tidak berbadan hukum, sehingga memberi warna tersendiri dalam mengkonstruksikan pertanggungjawaban pidananya dengan dihubungkan pada teori-teori korporasi. Oleh karenanya, tulisan ini sangat direkomendasikan kepada penggiat hukum khususnya yang konsen kepada pertanggungjawaban pidana korporasi.
Outsourcing : Kontradiksi Antara Konsep Hukum & Praktik
Permasalahan outsourcing di tanah air dewasa ini telah menjadi masalah yang tersebar hampir di seluruh pelosok nusantara. Praktik outsourcing menimbulkan dilema dalam pelaksanaannya. Disisi pengusaha, pelaksanaan outsourcing ketenagakerjaan merupakan solusi dalam rangka menjawab kebutuhan akan tenaga kerja dengan mengandalkan sumberdaya manusia yang disiapkan oleh perusahaan-perusahaan penyedia tenaga kerja (outsourcing company). Disamping itu juga, dengan status karyawan sebagai karyawan outsourcing yang hanya bersifat sementara dapat menghindarkan pengusaha dari kewajiban-kewajiban ketenaga-kerjaan sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Sedangkan disisi buruh, praktik outsourcing disatu sisi merupakan suatu keuntungan karena terbukanya akses dan informasi ketersediaan lowongan pekerjaan. Tetapi ketika pekerjaan sudah dijalani muncul keinginan supaya status karyawan outsourcing (Karyawan Kontrak/Kontrak Kerja Waktu Tertentu (KKWT) menjadi karyawan tetap (Kontrak Kerja Waktu Tidak Tertentu (KKWTT).
Warta ekonomi
None
Keating on Construction Contracts
With a chapter on public procurement by Sarah Hannaford ; A commentary on JCT forms of contract by Adirian Williamson, and a commentary of the infrastructure conditions of contract by John Uff
Mingguan hidup
None
Construction Contracts
The second edition of this well-regarded title continues to take a clear and practical approach to the law and practice relating to construction contracts in the UK. It provides comprehensive coverage of the substantive law and modern dispute resolution procedures in the field of construction. Throughout the work the author provides key practical tips including: where and when you issue proceedings; what the judges will expect and their preferences; and how trials can be made shorter. A separate section also examines enforcement of adjudicator's awards covering recent case law on this area. This is carefully examined and digested in detail to ensure the reader has an understanding of the pitfalls of enforcement. The second edition covers all relevant case law and legislation since the publication of the first edition in 2006 including the changes proposed under the Local Democracy, Economic Development and Construction Bill. It includes a new chapter on partnering and revised and updated appendices to include the amendments to the Housing Grants, Construction, and Regeneration Act 1996.
