Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Proceedings of the 12th UUM International Legal Conference 2023 (UUMILC 2023)
This is an open access book. The 12th UUM International Legal Conference 2023“REFLECTING ON THE FUTURE: ADVANCES IN LAW”Aims of the Conference To provide a platform for intellectuals from various fields to discuss and share experiences on contemporary legal issues.To enhance network and collaboration among the participants from various disciplines.To encounter legal issues from different perspectives both globally and locally.
Indonesian Private International Law
This book is the leading reference on Indonesian private international law in English. The chapters systematically cover the whole of Indonesian private international law including commercial matters, family law, succession, cross-border insolvency, intellectual property, competition (antitrust), and environmental disputes. The chapters do not merely cover the traditional conflict of law areas of jurisdiction, applicable law (choice of law), and enforcement. The chapters also look into conflict of law questions arising in arbitration and assess Indonesian involvement in the harmonisation of private international law globally and regionally within ASEAN. Similarly to the other volumes in the Studies in Private International Law - Asia series, this book presents the Indonesian conflict of laws through a combination of common and civil law analytical techniques and perspectives, providing readers worldwide with a more profound and comprehensive understanding of the subject.
Culture and International Law
In this era of globalization, International Law plays a significant role in facing rapid development of various legal issues. Cultural preservation has emerged as an important legal issue that should be considered by States. This book consists of academic papers presented and discussed during the 9th International Conference of the Centre of International Law Studies (9th CILS Conference) held in Malang, Indonesia, 2-3 October 2018. The title of the book represents the major theme of the conference: "Culture and International Law." It is argued that along with globalization, cultural preservation is slowly ignored by States. Various papers presented in the book cover five topics: cultural he...
Hukum Waris Islam
Tiga peristiwa penting dalam kehidupan manusia adalah kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kematian inilah yang menjadi unsur mutlak dalam peristiwa pewarisan, khususnya dalam Hukum Waris Islam. Setiap orang bisa saja menjadi subjek hukum dalam peristiwa pewarisan karena kematian adalah sebuah kepastian. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pengaturan mengenai pewarisan. Hukum waris di Indonesia bersifat pluralisme. Ada tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu: Hukum Waris Adat, Hukum Waris BW atau KUH Perdata, dan Hukum Waris Islam, yang kesemuanya diajarkan di Fakultas Hukum. Maka bentuk pengaturannya pun berbeda antara satu sistem hukum dengan sistem hukum yang lain. Pemaham...
Hukum Perdata
Buku ajar Hukum Perdata ini merupakan buku ajar yang berisi enam bab, yaitu: bab pertama pendahuluan, bab kedua hukum orang, bab ketiga hukum benda, bab keempat hukum keluarga, bab kelima hukum perikatan, dan bab keenam hukum waris. Keseluruhan materi diuraikan secara terperinci dan dilengkapi dengan contoh dan analisis kasus berdasarkan peraturan yang berlaku. Buku ini juga disertai dengan daftar soal dan kunci jawaban pada masing masing bab untuk membantu para pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum menguji pemahaman lebih mendalam tentang Hukum Perdata. Penggunaan bahasa disusun secara lugas dan sederhana, agar mudah memberikan pemahaman tentang Hukum Perdata kepada pembaca, tidak hanya untuk mahasiswa Fakultas Hukum, tetapi juga bagi masyarakat yang ingin belajar Hukum Perdata.
Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital
Transformasi teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hukum keperdataan yang menjadi fondasi hubungan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh R. Subekti, salah satu tokoh besar hukum perdata Indonesia, “Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan, yang sekaligus menjadi sendi kehidupan bermasyarakat.” Dalam konteks era digital, sendi-sendi tersebut kini mengalami pergeseran dan memerlukan penyesuaian agar tetap relevan dan berkeadilan. Dalam skala Internasional, Roscoe Pound pernah menegaskan bahwa “Law must be stable, and yet it cannot stand still.” Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum harus selalu re...
Dinamika Omnibus Law di Era New Normal: Peluang serta Tantangan Bagi Profesi Hukum
Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kemenanganya menyatakan bahwa fokus pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi. Lebih lanjut menurut Presiden, terdapat 5 (lima) hambatan investasi di indonesia selama ini yaitu masalah regulasi yang tidak tumpang tindih dan tidak jelas, masalah perpajakan, masalah perizinan, masalah ketersediaan lahan, dan masalah ketenagakerjaan. Untuk menghilangkan hambatan tersebut, pemerintah membuat kebijakan Omnibus Law atau penyederhanaan dan penggabungan beberapa peraturan sekaligus. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong investasi dengan memangkas peraturan-peraturan dan birokrasi yang dinilai tidak efektif,...
Pengantar Ekonomi Makro Islami
Ilmu Ekonomi yang tidak menghiraukan aspek kemanusiaan dan agama semestinya bukan menjadi acuan berpikir seorang ekonom muslim. Sistem ekonomi Islami sebagai ilmu ini sedang banyak dibahas. Dimana perkembangannya didasari oleh pemahaman terhadap Al-Qur’an dan Hadits yang bukan untuk menguasai atau menghegemoni namun bertujuan untuk menegakkan kalimat Allah dan memakmurkan dunia serta membebaskannya dari penguasa yang dzalim dan eksploitatif terhadap kehidupan. Buku ini berusaha mengkaji kejadian ekonomi yang terjadi di dunia. Peristiwa ekonomi yang terjadi pun tidak luput dari kebenaran yang disampaikan Allah SWT dalam firman-Nya “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan pe...
Kekuatan Pembuktian Protokol Notaris yang Disimpan Secara Elektronik dalam Konsep Cyber Notary
Penyimpanan protokol notaris dapat dilakukan secara elektronik mengacu pada ketentuan UU No. 2 Tahun 2014 Jo UU No. 30 Tahun 2004, UU No. 19 Tahun 2016 Jo UU No. 11 Tahun 2008, dan UU Kearsipan. Meskipun terdapat banyak inkonsistensi, pelaksanaan penyelenggaraan sistem elektronik yang terintegrasi terkait penyimpanan protokol notaris dalam pelaksanaannya masih terkendala payung hukum. Autentikasi akta dapat berupa memberikan kode tertentu sebagai tanda dan/atau pernyataan tertulis atau tanda lainnya yang dapat memberikan tanda bahwa arsip yang dimaksud merupakan arsip yang diambil dari data original atau copy original. Pemberian tanda atau kode tertentu tersebut agar nilai autentitas tetap m...
Environmental Cooperation in Southeast Asia
One of the most challenging environmental threats to the ten countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) has been the haze, the sickening and deadly cloud of smoky pollution caused by widespread burning of land and forests in Indonesia. This book examines both the threat and response to it by analysing environmental cooperation in Southeast Asia from an international regime perspective. Tracing the development of regional cooperation on the haze and evaluating the effectiveness of the cooperation, the author argues that the haze crisis, combined with the economic crisis of 1997, has profoundly challenged the ASEAN modus operandi, and resulted in ASEAN’s efforts to establish an environmental regime to cope with environmental challenges. The emerging ASEAN haze regime is a unique case study of a regional environmental institution in multi-levelled global environmental governance. Based on in-depth original research, this case study is integrated into international relations, political science, and comparative political analysis literatures and contributes to a better understanding of processes within the regional organisation.
