You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
This book is written due to the request of numerous parties, institutions and organizations that wishes to know about Indonesian legal system and legal framework. I have published numerous books in the form of ‘Legal Anthology’, but most of them are in Indonesian, with numerous English legal writings scattered in those numerous anthology legal writings. In this particular book (volume 9), all of the English legal writings (in volume 1 to 8) that I have written are specially compiled in a systematic manner. I hope that the publication of this book will help foreign lawyers and institution to have insight and gain knowledge of Indonesian legal system and also exposure to my firm’s legal work. I would like to thanks Ms. Haghia Sophia Lubis S.H., LL.M. for helping me in editing this particular book. This book is written with the help of numerous parties whom which I might not have mentioned, and for that I would like to apologize. It is my sincere aim that this book will help the development of Indonesian legal system and foster relationship and understanding between countries that intends to cooperate in legal matters with Indonesia.
None
Judul : Hukum Perlindungan Masyarakat dalam Usaha Pertambangan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Penulis : Dr. Marthen B Salinding, S.H, M.H Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 161 Halaman No ISBN : 978-623-5314-96-9 Tahun Terbit : Juli 2022 SINOPSIS Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, maka pada saat yang bersamaan mestinya negara juga mengakui bahwa Tuhan Yang Maha Esa juga yang telah menganugrahi dan menempatkan MHA dari generasi ke generasi pada suatu daerah yang kaya akan SDA berupa Minerba sebelum negara ini terbentuk, untuk itu Tanah yang subur akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi kelompok masyarakat setempat daerah tempat tinggal masyarakat. Hal ini Indonesia merupakan sebagai negara hukum, wajib memberikan perlindungan hukum sebagai wujud pengakuan hak asasi manusia kepada setiap warga negara baik pribadi maupun kelompok.
Buku ini merupakan hasil penelitian penulis secara mendalam (meradikal) terhadap pemikiran filosofis Kurikulum 2013 dengan pisau analisis Filsafat Pendidikan Islam yaitu membedah aliran pemikiran filsafat yang terkandung dalam Kurikulum 2013. Dengan demikian akan nampak dengan jelas arah dan tujuan Kurikulum 2013, sehingga dapat diverifikasi kevalidan Kurikulum 2013 apakah kurikulum tersebut berorientasi kepada masa depan, kemanusiaan, dan pengembangan keperibadian, akhlak, watak, wawasan dan intelektualitas, serta sekaligus membangun dan mengembangkan kebudayaan bangsa dan peradabannya. Serta sejauh mana implikasinya terhadap pendidikan Islam dengan menjadikan Filsafat Pendidikan Islam sebagai verifikator filosofis Kurikulum 2013, karena sebagian tokoh Islam dengan berani dan tegas bahwa Kurikulum 2013 adalah cerminan Kurikulum Pendidikan Islam. Tentunya penulis pun berharap demikian, sehingga paradigma pendidikan Islam pun menjadi pijakan terbangunnya kurikulum nasional di Indonesia dan sebagai dasar pengembangan Ilmu Pendidikan Islam.
Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara dan ideologi nasional, Pancasila memiliki peran penting dalam menopang keberadaan dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sudah selayaknya perlu untuk dipahami dan dihayati segenap warga bangsa termasuk mahasiswa sebagai warga muda. Pendidikan Pancasila tidak hanya belajar "tentang" Pancasila, tetapi juga belajar "melalui" dan "untuk" Pancasila. Dengan kalimat lain, proses belajar Pancasila itu sebagai knowing Pancasila, doing Pancasila, dan building Pancasila. Buku Paradigma Ba...
Arus globalisasi yang kian gencar menerpa kehidupan yang tumbuh di masyarakat, kini menjadi suatu tantangan tersendiri untuk membentengi diri dari pengaruh buruk yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kendati demikian, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki dasar negara yang disepakati adalah Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip untuk mencapai atau mewujudkan tujuan bernegara. Lima prinsip Pancasila itu mencakup sila atau prinsip, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat indonesia. Kelima sila te...
Pembaruan hukum kontrak merupakan narasi yang telah cukup lama digabungkan oleh para akademisi dan praktisi hukum tanah air. Hal ini dikarenakan ketentuan hukum yang memayungi praktik kontrak selama ini masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang telah diberlakukan lebih dari satu abad dan sampai saat ini belum ada pembaruannya. Konstruksi sistem hukum kontrak yang terangkum dalam Buku III (Bab 1 sampai Bab 17) hanya mengatur tentang kontrak dan pascakontrak. Pengaturan tentang kontrak meliputi keabsahan kontrak, jenis-jenis kontrak, pembagian kontrak, serta asas-asas kontrak. Sementara itu, pengaturan pascakontrak mencakup penafsiran kontrak, pembaruan (perubahan...
Implementation of Pancasila in educational field in Indonesia.