You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era provides the first in-depth analysis of contemporary Indonesian party politics and the first systematic explanation why Golkar is still the strongest party in Indonesia. Applying a multi-dimensional conceptual framework of party institutionalization theory, the book examines Golkar’s organizational infrastructure, its decisional autonomy and programmatic platform as well as the party’s relations to the mass media. Strengths and weaknesses in the individual dimensions of institutionalization are then contrasted with the corresponding levels of institutionalization reached by Indonesia’s other major parties. ...
Global challenges become a very challenging phenomenon for the local wisdom in every country. High commitment and optimistic perspectives from countries are needed to prepare themselves in facing all aspects of the global challenges. Aspects of global challenges for these countries include the economic, social, cultural, political, legal, educational, technological and security defense aspects. The ability of countries to face global challenges in several aspects is also a benchmark for countries to be able to compete in a global level. Local wisdom owned by these countries can also be used as a basis for strengthening the country in order to become the country’s competitiveness to partici...
Politik identitas secara sederhana dimaknai sebagai strategi politik yang memfokuskan pada pembedaan dan pemanfaatan ikatan primordial sebagai kategori utamanya. Politik identitas dapat memunculkan toleransi dan kebebasan, namun di lain pihak, politik identitas juga akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan verbal-fisik, dan pertentangan etnik dalam kehidupan. Problematika kebangsaan kembali mengedepan tatkala bangsa ini memasuki era demokratisasi. Hal itu terutama terkait dengan hadirnya berbagai ekspresi kebangkitan primordialisme di berbagai daerah yang melandaskan diri pada nilai-nilai keetnisan, terutama di daerah Aceh, Riau, Bali, dan Papua. Hal-hal lain seperti kesamaan kepentingan, kesejarahan, faktor globalisasi, dan melonggarnya sistem pemerintahan turut menguatkan kesadaran etnis. Buku ini mengundang pembaca untuk kembali memikirkan rumah Indonesia agar nyaman dihuni bersama-sama oleh segenap anak bangsa dan warga dunia. Dengan semangat perdamaian, kesetaraan, kesebumian dan kekeluargaan.
Kajian ini dapat dianggap sebagai upaya mengevaluasi kembali berbagai upaya yang telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, untuk mengembalikan orang-orang Tionghoa, baik di mata pelayan publik maupun masyarakat luas, ke dalam posisi yang seharusnya, yaitu sebagai bagian yang utuh dari bangsa Indonesia. Melalui pengamatan pada komunitas Tionghoa di Medan, Semarang, dan Lasem, tim melakukan evaluasi terhadap perubahan kebijakan negara terhadap etnik Tionghoa dalam dua dasawarsa terakhir ini. Selain itu, tim mencoba memahami kembali status stereotip dan prejudis masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat non Tionghoa, terhadap Tionghoa dan ke-Tionghoa-an. Pada akhirnya, tim berupaya memperoleh pemahaman kritis terhadap cara pandang etnik Tionghoa terhadap permasalahan kebangsaan serta pengejawantahan pemahaman tersebut.
Sejak dimulainya reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki fase sejarah politik baru. Salah satunya adalah upaya “pemurnian” sistem demokrasi presidensial melalui amandemen konstitusi sejak tahun 1999 hingga 2002. Sebagian besar upaya pemurnian sistem demokrasi presidensial melalui amandemen UUD 1945 dapat dikatakan berhasil. Pelembagaan tiga prinsip pokok sistem presidensial terpenuhi, yakni (1) presiden dipilih untuk masa jabatan yang bersifat tetap; (2) presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui dewan pemilih (electoral college); dan (3) presiden merupakan kepala eksekutif yang bersifat tunggal. Tiga prinsip tersebut tidak hanya telah dilembagakan melalui perubahan pasal...
Buku dengan Judul "Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan" diperuntukkan bagi para teoritisi hukum dosen dan mahasiswa dan praktisi hukum termasuk legislator yang ingin mendalami hukum konstitusi. Muatan materi buku ini menguraikan tentang pilar-pilar Konvensi Ketatanegaraan yang terbentuk melalui kebiasaan ketatanegaraan (custom) dan kesepakatan ketatanegaraan (agreement) sebagai bentuk yang dapat digunakan dalam rangka penguatan fungsi DPD. Arah penggunaan Konvensi Ketatanegaraan yang bersifat custom untuk menguatkan fungsi DPD RI seperti dalam hal pengawasan, DPD yang dapat memanggil pihak pemerintah dan langsung memberikan rekomendasi-rekomendasi pada saat tersebut. Konvensi ketatanegaraan yang bersifat kesepakatan ketatanegaraan (agreement) pada prinsipnya dapat digunakan sebagai penguatan fungsi DPD RI.
Buku bahan ajar ini terdiri dari 13 pokok pembahasan, antara lain: 1. Dasar Sosiologi Politik; 2. Struktur Politik; 3. Pemikiran Teoritis Pada Sosiologi Politik; 4. Sikap dan Perilaku Politik; 5. Masyarakat dan Negara; 6. Sosialisasi Politik; 7. Partisipasi Politik; 8. Partai Politik; 9. Rekrutmen Politik; 10. Gerakan Sosial; 11. Civil Society; 12. Konflik Politik dan Integrasi Politik; 13. Demokrasi.
Buku ini ditulis berdasarkan beberapa hasil penelitian yang penulis lakukan selama Iebih kurang 5 tahun mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2019 yang didanai oleh Kemenristek Dikti dan oleh Universitas Negeri Padang melalui pendanaan PNBP Selain membahas tentang motivasi dalam pengertian umum, buku ini juga membahas lebih banyak tentang motivasi yang khusus terkait dengan konteks pelayanan publik dalam manajemen sektor publik di Indonesia, terutama dalam konteks Sumatra Barat Sesuai dengan judul buku ini, yaitu Motivasi dan Motivasi Pelayanan Publik dalam Manajemen SDM Sektor Publik, maka yang dibahas dan diuraikan dalam buku ini hanyalah uraian-uraian yang berhubungan dengan persoalan motiv...