Welcome to our book review site go-pdf.online!
You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
Legalitas Cryptocurrency di Indonesia
Cryptocurrency merupakan bagian dari kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran digital yang lebih efisien dan ekonomis. Pengaturan legalitas cryptocurrency atas penggunaan mata uang digital, menjadi hal krusial saat ini. Buku ini membahas legalitas cryptocurrency sebagai alat transaksi di Indonesia, jenis mata uang digital termasuk uraian sistem transaksi keuangan digital dunia, serta keabsahan investasi yang menggunakan mata uang digital di Indonesia. Buku ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa dan masyarakat yang tertarik mengenal seluk beluk cryptocurrency dan legalitasnya di Indonesia.
Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi
Apakah semua Notaris memiliki kewenangan dalam membuat Akta Pendirian Koperasi? Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan Akta Autentik. Ternyata tidak semua Notaris memiliki kewenangan untuk membuat Akta Pendirian Koperasi, karena untuk bisa mendapatkan kewenangan tersebut terdapat persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Notaris. Salah satunya yakni wajib mengikuti diklat/pelatihan Koperasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi setempat. Buku ini hadir untuk memberi informasi atas ketidaktahuan Calon Pendiri Koperasi mengenai tidak semua Notaris memiliki kewenangan dalam membuat Akta Pendirian Koperasi. Buku “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi”, hadir sebagai panduan praktis yang akan membantu pembaca memahami peran penting Notaris dalam proses pembuatan Akta Pendirian Koperasi, mulai dari pengumpulan dokumen hingga legalisasi Akta Pendirian, buku ini menguraikan langkah-langkah yang harus dilalui dengan tepat dan efisien.
Bentuk-bentuk Penerapan Sanksi atas Pelanggaran Etik Notaris
Pelanggaran kode etik menjadi permasalahan dalam kenotariatan sehingga perlunya diberikan bentuk-bentuk penerapan sanksi serta penegasan upaya hukum apabila melaksanakan pelanggaran kode etik bagi jabatan notaris. Menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penerapan sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran etik diatur sesuai regulasi UUJN meliputi sanksi perdata dan administratif maupun sanksi yang regulasinya tidak dimuat dalam UUJN seperti sanksi pidana dan sanksi kode etik yang berasal dari organisasi ini sehingga perlunya ditegakkan secara tegas atas pelanggaran agar mendapatkan efek jera serta dibutuhkannya peran secara aktif terhadap Dewan Kehormatan dalam pembinaan serta pengawasan kepada notaris, tidak sekedar menanti adanya laporan dari masyarakat. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan.
Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Pencemaran Udara
Pesatnya perkembangan industri saat ini membawa dampak positif dan juga dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, namun perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan regulasi hukum yang baik sehingga mengakibatkan banyak kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Pemerintah dalam perannya melindungi lingkungan hidup di Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap hak-hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hi...
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Menangani Hak Nasabah atas Pelanggaran Jasa Keuangan Online
Di era digital, layanan keuangan online seperti pinjaman online (pinjol) menawarkan kemudahan akses, namun juga menimbulkan risiko pelanggaran hak nasabah. Buku ini membahas secara mendalam peran krusial Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi nasabah dari praktik-praktik merugikan dalam ranah keuangan online. Dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan studi kasus terkini, buku ini menguraikan kewenangan OJK dalam menangani hak nasabah atas pelanggaran jasa keuangan online. Buku ini menjadi panduan penting bagi nasabah, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan online. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan nasabah dapat lebih waspada dan proaktif dalam melindungi hak-hak mereka, serta berkontribusi pada terciptanya ekosistem keuangan online yang lebih aman dan tepat.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen Penyalahgunaan Shopee Paylater oleh Pihak Ketiga
Era digital membuka peluang baru bagi berbagai transaksi keuangan, termasuk layanan paylater. Shopee Paylater, sebagai salah satu layanan paylater populer di Indonesia, menawarkan kemudahan pembayaran di platform Shopee. Namun, kemudahan ini tak luput dari potensi penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Buku ini hadir untuk mengupas tuntas permasalahan penyalahgunaan Shopee Paylater oleh pihak ketiga dan solusi perlindungannya bagi konsumen. Berbagai aspek dibahas secara komprehensif, mulai dari definisi, modus operandi, hingga regulasi terkait. Buku ini dipersembahkan bagi para konsumen, akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan terkait untuk memahami hak dan kewajibannya dalam penggunaan Shopee Paylater. Diharapkan, buku ini dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan konsumen, serta mendorong upaya penegakan hukum yang efektif.
Problematika Penerapan Aspek Perpajakan dalam Transaksi E-Commerce Antarnegara
Suatu negara sangatlah membutuhkan pajak, oleh sebab itu pajak diatur dalam Undang-Undang suatu negara. Penetapan pajak untuk e-commerce merupakan hal yang sangat dibutuhkan saat ini dikarenakan perkembangan e-commerce yang kian meningkat telah mengubah pola perdagangan yang konvensional. Indonesia teah memiliki aturan secara general mengenai pajak untuk subjek pajak luar negeri, sehingga apabila terdapat peaku usaha e-commerce antarnegara yang memiliki sumber yang berasal dari negara Indonesia maka pelaku usaha e-commerce antarnegara tersebut dapat dikatakan wajib pajak luar negeri dengan kualifikasi pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan.
Tanggung Jawab Hukum dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving
Pinjaman online adalah bentuk dari Fintech yaitu layanan pinjam meminjam secara langsung antara kreditur dan debitur melalui teknologi informasi. Bentuk dari pinjaman online adalah ShopeePinjam (SPinjam) sistem revolving, mengajukan pinjaman online SPinjam sangat mudah akibatnya sering terjadi keterlambatan pembayaran atau wanprestasi. Buku ini hadir sebagai respons atas fenomena maraknya penggunaan pinjaman online di Indonesia, khususnya sistem revolving yang diterapkan ShopeePinjam (SPinjam). Sistem ini menawarkan kemudahan akses dana, namun di sisi lain, berpotensi menimbulkan permasalahan hukum jika terjadi keterlambatan pembayaran. Buku ini menjelaskan mengenai tanggung jawab debitur yang melakukan wanprestasi pada SPinjam harus membayar biaya denda ShopeePinjam kredit sebesar 5% dari total tagihan. SPinjam akan melakukan diskusi dengan debitur. Namun apabila upaya konsultasi tersebut gagal, maka perselisihan tersebut menggunakan proses arbitrase melalui Otoritas Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Alternatif Indonesia (“LAPS SJK”) akan menghasilkan penyelesaian.
Hukum Pembukaan Lahan Perumahan di Kawasan Zona Hijau
Pembukaan lahan perumahan di kawasan zona hijau dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dampak tersebut mencakup aspek pelanggaran tata ruang, berkurangnya lahan pertanian, dan implikasi terhadap pemenuhan kewajiban pemegang izin. Selain itu, mengidentifikasi beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan ketentuan tata ruang wilayah. Buku ini hadir sebagai respons atas fenomena maraknya alih fungsi lahan, termasuk zona hijau, menjadi kawasan perumahan khususnya di Kabupaten Brebes. Hal ini tentu menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti banjir, pencemaran, kemacetan, dan konflik sosial. Melalui buku ini, diharapkan dapat dipahami konsekuensi hukum dari pembukaan lahan perumahan di zona hijau, serta solusi untuk meminimalisir dampak negatif dan mencapai pembangunan berkelanjutan.
Regulasi dan Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti karena Rusak
Sertifikat pengganti dapat digunakan di pengadilan selama sertifikat tersebut merupakan replika yang sama dengan buku tanah dan surat ukur yang asli. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan terkait dengan penerbitan sertifikat palsu, maka proses penggantian sertifikat harus dilakukan secara menyeluruh dan menyertakan semua bahan pendukung yang diperlukan. Regulasi yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat pengganti rusak, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan khususnya segala peraturan yang menyangkut tentang sertifikat pengganti yaitu sesuai dengan Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pen...
