You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
The papers published in this proceedings volume are written by a selection of authors, resulting from a call for papers for the 1st International Conference on Law and Governance in a Global Context (ICLAVE) originating from Indonesia and other countries. This proceedings volume shall be a very valuable contribution to understand contemporary law issues in Indonesia which are not always taught in law schools. These proceedings will not only serve as a useful reference for law students and academicians, but also help law practitioners to understand law issues that may be encountered in Indonesia. It covers selected items such as Administrative Law, Constitutional Law, Business Law, Intellectual Property Law, Criminal Law, Human Rights Law, Adat Law, Shariah Law, Judiciary Law and International Law, which are all important for undergraduate and post-graduate law students, as well as academicians and law practitioners in the law community.
Dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan dapat membuka wawasan para pembaca buku terhadap hukum ilmu pertanahan yang berlaku di Indonesia pada umumnya lebih khusus buku ini dapat memberikan keterampilan kepada para praktisi hukum di dalam menyelesaikan perkara pertanahan yang ada di Indonesia. Dengan adanya pengetahuan pembaca terkait tentang hukum pertanahan, diharapkan hal ini dapat menjadi obat atas ketidakpahaman masyarakat akan pengetahuan hukum pertanahan hal ini pula sesuai dengan adagium hukum yang berbunyi “Lex Semper Dabit Remedium” yang artinya adalah Hukum selalu memberi obat. Hal ini merupakan nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh penulis yang berkomitmen akan selalu memberikan obat kepada siapa pun yang mencari keadilan/para pencari keadilan khususnya para pencari keadilan dalam hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia #Kencana
Hadirnya Buku yang berjudul “Quo Vadis Pencari Keadilan Penyandang Disabilitas di Pengadilan?” merupakan bentuk perhatian dan pertanyaan hendak diarahkan kemana pelayanan terhadap pencari keadilan di Pengadilan? Pasca diratifikasinya Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities yang dilanjutkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas kemudian disusul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan menunjukan per...
Hukum Administrasi dan Peradilan Tata Usaha Negara di Era Peradilan Elektronik PENULIS: M. Adiguna Bimasakti ISBN : 978-623-7452-11-9 www.guepedia.com Sinopsis: Dalam dekade terakhir, hukum administrasi di Indonesia berkembang sangat pesat. Bukti perkembangan tersebut dapat dilihat misalnya dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan yang paling fenomenal adalah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang ini dianggap sebagai sebuah “kodifikasi” atau kumpulan kaidah-kaidah dasar hukum administrasi di Indonesia yang sekilas banyak meniru Algemene wet Bestuursrecht (AwB) di Belanda. D...
This book identifies how the importance of building awareness of application insurance and the business law in Indonesia. The results of this study are some efforts undertaken in the importance of building awareness of managing the law of Itself. Build awareness of business law is to start from us to achieve from ourselves. Socializing the result of this research to the public about the importance of the knowledge, is one of the keys of elements in business law.
Buku ini semula dibuat dalam bentuk buku ajar matakuliah Pengantar Hukum Indonesia, tidak lama setelah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diubah (amendemen) pada paruh awal tahun 2000. Membahas berbagai persoalan ketika hukum sudah dibahas dari berbagai bidang hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Internasional. Singkatnya, melalui buku ini siapa pun yang ingin belajar dan memahami berbagai persoalan dan sendi-sendinya diperkenalkan dengan cara yang ringkas dan menarik. Membaca buku ini, kita akan diingatkan pada dua referensi hukum yang terkenal, yang menjadi acuan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) dan berbagai Fakultas Hukum di Indonesia, berjudul: Perihal Kaedah Hukum dan Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum (1979), buku yang ditulis oleh Prof. Purnadi Purbacaraka dan Prof Soerjono Soekanto itu sangat menarik di kalangan mahasiswa FH-UI karena banyak membuka wawasan dan memberikan pengetahuan mendasar tentang hukum itu apa dan berbagai bidang hukum, dengan cara yang sangat menarik. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group. #PrenadaMedia
Tulisan dalam buku ini sebagai sebuah seri antologi memiliki keragaman terpisah antar artikel yang diharapkan dapat membantu penyelesaian permasalahan secara hermeneutis dan kontekstual yang mungkin dihadapi para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Walaupun pembaca sekalipun telah mahir dan menguasai Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diharapkan buku ini dapat menghadirkan pemahaman komprehensif berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Dengan menggunakan lensa geopolitik masa kini, Saudara Kris Wijoyo berupaya untuk memperkaya dan mempertajam khazanah Ilmu Negara dengan cara menempatkan Ilmu Negara dalam konteks kekinian, dan utamanya, keIndonesiaan, melalui 'pisau-bedah' sejarah modern bangsa-bangsa, dinamika geopolitik internasional, serta secara khusus, dan yang paling utama, sejarah Indonesia. Saya yakin, buku ini dapat memberikan andil dalam khazanah pengajaran dan pemahaman akan Ilmu Negara. Selain bagi mahasiswa hukum, buku ini juga sangat bermanfaat bagi kalangan masyarakat pada umumnya yang berminat terhadap masalah-masalah kenegaraan, khususnya negara Indonesia yang masih berusia muda. Akhir kata, saya menghar...
Kisah pernikahan dini umumnya bukanlah kisah Cinderella yang berakhir bahagia. Cerita pernikahan dini banyak berakhir seperti kisah ratapan anak tiri. Namun, kisah ini seharusnya tidak berulang seperti sinetron berseri tanpa akhir. Semua kisah ini harus diakhiri. Melalui buku ini, semoga para pembaca memahami pernikahan dini dan segala akibat hukumnya agar tidak menyesal di kemudian hari.
Beginning in 2005 as a small electoral reform initiative, the Coalition for Clean and Fair Elections, known as Bersih, became the most prominent social movement in Malaysia. Based on participant observation approach and first-hand interviews with key actors, this book examines how Bersih became a movement that aggregated the collective grievance of Malaysians and brought Malaysian sociopolitical activism to a new level. This book makes a major contribution to the scholarly work on social movement theories in the Southeast Asian context and to the growing literature on social movements and democratization.