You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
In late 1997 Indonesia's economy went into a tail-spin, culminating in social and political upheavals that saw Soeharto's resignation in May 1998, and resulting in a succession of presidents as Indonesia entered a period of democratization. These events are well known, even to casual observers, but Kees van Dijk has penned a magnificent account of Indonesia between 1997 and 2000 that fleshes out the story in rich detail and analysis. The volume itself closes as the soon to be ousted President Abdurrahman Wahid is facing two major corruption, collusion, and nepotism (korupsi, kolusi, and nepotisme or KKN) scandals and the political forces are arraying against him. The author has clearly sifte...
Challenging the Secular State examines Muslim efforts to incorporate shari’a (religious law) into modern Indonesia’s legal system from the time of independence in 1945 to the present. The author argues that attempts to formally implement shari’a in Indonesia, the world’s most populous Muslim state, have always been marked by tensions between the political aspirations of proponents and opponents of shari’a and by resistance from the national government. As a result, although pro-shari’a movements have made significant progress in recent years, shari’a remains tightly confined within Indonesia’s secular legal system. The author first places developments in Indonesia within a br...
Collection of prison letters of Andi Mappetahang Fatwa, Indonesian political prisoner during the Soeharto government.
Bebas - A.M. Fatwa dan Sejumlah Tahanan Politik yang Dibebaskan
None
7. Freedom of expression
Constitutional law of Indonesia after amendment to the Indonesian 1945 Constitution.
Ideologi (dalam bahasa Arab: al-īdiyūlūjiyah) yang dianut oleh suatu negara akan erat kaitannya dengan tujuan (visi-misi) yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Bidang hukum yang berkaitan langsung dengan tujuan negara adalah politik hukum. politik hukum adalah legal policy atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya bisa berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Jika dilihat dari pengertian politik hukum di atas, maka politik hukum Islam adalah legal policy atau arah hukum Islam yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya bisa berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.
Sejarah adalah soal tokoh, waktu, dan peristiwa. Ibarat dalam sebuah panggung, ketiganya menjadi rangkaian kesatuan dalam sebuah pertunjukan. Penonton menikmati jalan cerita dan mengambil pelajaran. Terkadang ikut terbawa emosi; terharu, menangis, kesal, dan tertawa. Inilah yang dilakukan oleh penulis buku ini; menuliskan tentang siapa, kapan, dan bagaimana dalam sebuah tulisan yang diibaratkan sebagai "panggung sejarah bangsa". Beragam tokoh dengan segala karakter, kontribusi, dan kontroversinya ditulis dalam buku. Penulis berusaha menuliskan kisah kisah para tokoh dan peristiwa dengan bahasa yang mengalir, ringan, dan mudah dipahami. Sehingga seolah pembaca bisa ikut larut dalam tulisan te...
"Ketika berbicara tentang negara ideal, Al-Farabi menyatakan bahwa persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh seorang penguasa, selain kemampuan berijtihad, ialah kemampuan untuk melakukan jihad. Kedua kemampuan ini dapat menentukan substansi negara dan penguasanya." —Prof. Dr. Azyumardi Azra, Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di antara wacana menarik dan kerap kali diperbincangkan dalam kehidupan sosial-politik ialah adanya keinginan mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang beradab. Sebuah tatanan masyarakat yang egaliter dan berkeadilan. Keinginan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang ideal ini muncul seiring kesadaran manusia unt...