You may have to Search all our reviewed books and magazines, click the sign up button below to create a free account.
This book contains the proceedings of the First International Conference on law and human rights (ICLHR 2021). Where held on 14rd-15th April 2021 by virtually meeting in GMT+7 (Asia/Jakarta). This conference was held by Universitas Kristen Indonesia with the theme "ASEAN diversities and its principles toward ASEAN (Legal) Integration in Pandemic Era." The papers from this conference were collected in a proceedings book entitled: Proceedings of the First International Conference on law and human rights (ICLHR 2021). The presentation of such a multi-discipline conference will provide a lot of inspiring inputs and new knowledge on current trends in the fields of human rights, criminal law, civi...
This is an open access book. 1st International Conference on Multidisciplinary Studies (ICoMSi) offers a track of quality R&D from key researchers and experts. It provides an opportunity in bringing in the new hope and horizons that will contribute to Advanced research and policy on Culture, Environment, Health, and Community Development after pandemic. All submitted papers will be under peer review and accepted papers will be published in the conference proceeding. Both academia, activists and industries are invited to present their papers dealing with state-of-art research, sustainable developments, and goods practices of community development after pandemic.
This is an open access book. The 3rd Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS) 2022 (ULICoSS) 2022 is an international conference organized by the Institute for Research and Community Services, Universitas Lampung, Indonesia. The event took place on 6th – 7th September 2022 in Bandar Lampung City, on the Indonesian island of Sumatra. This event will adopt a hybrid working model, combining an in-person event with an online meeting via Zoom. Attendees and presenters are expected to interact in this way, using technology to connect to global networks. As has been widely stated in the literature, a number of reports and papers have examined the pandemic’s nega...
Buku ini ditulis secara runtut, guna menyajikan gambaran yang gamblang mengenai peran koperasi yang begitu penting dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Berbagai jenis koperasi yang terus eksis, dan bagaimana koperasi menjalankan marwahnya untuk mendukung UMKM dan industri domestik Indonesia, diulas secara mendalam oleh penulis. Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa dan dikembangakan oleh pemerintah, perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya. Dengan memberdayakan koperasi, berarti juga bisa memberdayakan masyarakat, yang pada akhirnya akan mampu memberdayakan perekonomian nasional. Maka dengan begitu, peranan koperasi tidak dapat dipisahkan dengan perekonomian di Indonesia terutama di era digital saat ini. Eksistensi koperasi bagi perekonomian di Indonesia sangatlah penting. Ulasan buku ini, diharapkan dapat sampai kepada berbagai kalangan, baik para penggiat usaha, penggiat koperasi, para akademisi, hingga stakeholder, sebagai referensi penting tentang perkoperasian di Indonesia.
Buku "PERAN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN PADA UMKM DI INDONESIA" ini merupakan salah satu luaran Riset Terapan Tahun 2021 dari KEMENDIKBUD DIKTI. Atas fasilitasi tersebut, tim peneliti dapat merampungkan riset dan menghasilkan luaran buku yang diharapkan dapat bermanfaat dalam menyokong UMKM melalui eksistensi koperasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi kerakyatan Indonesia yang belum stabil dapat berdampak pada kehidupan masyarakat kecil. Masyarakat yang berada pada garis perekonomian menengah ke bawah perlu mendapat dukungan, salah satunya melalui eksistensi koperasi. Peran koperasi sebagi roda perekonomian nasional serta UMKM yang bergerak dalam ekonomi rakyat sudah dapat dikatakan mengalami perkembangan yang pesat dan dinamis. Pemerintah menetapkan bahwa koperasi berperan penting sebagai salah satu pelaku jalannya perekonomian di Indonesia. Sinergitas antara koperasi dan UMKM tentu harus tetap menujunjung tinggi asas-asas yang sesuai dengan Pancasila. Hal-hal terkait koperasi, perkembangan serta dinamikanya di Indonesia inilah, yang dijabarkan secara mendetail dalam buku luaran riset ini.
Buku "CYBER-LAW : Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0" membahas isu-isu krusial mengenai regulasi hukum di era digital. Konsep telematika dan sejarah internet dijelaskan sebagai landasan penting dalam memahami perkembangan regulasi hukum di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Buku ini mengulas pengertian dan ruang lingkup cyber-law, sejarah lahirnya UU ITE, serta tujuan dan fungsi cyber-law. Aspek hukum dalam e-commerce dan perlindungan kekayaan intelektual dalam dunia maya juga menjadi fokus pembahasan. Penulis menjelaskan hukum masa depan dan upaya revisi UU ITE sebagai respons terhadap perkembangan teknologi yang cepat. Selain itu, buku ini menggambarkan peran cyber-law dalam era revolusi industri 4.0 dan tantangan-tantangan yang dihadapinya dalam lingkungan digital yang kompleks. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan hukum dan teknologi, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang perkembangan dan tantangan regulasi hukum di era digital. Buku ini sesuai bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan siapa saja yang tertarik dengan keterkaitan antara hukum dan teknologi informasi.
Hak Asasi Manusia adalah aspek penting dalam kehidupan bernegara. Bagi demokrasi, HAM juga menjadi aspek penting dalam ruh demokrasi itu sendiri. Sangat penting bagi para penggiat HAM dan siapa pun yang tertarik terkait isu HAM, untuk bisa memahami konsep, teori dan diskusi kotemporer terkait perkembangan HAM, yang dikaitkan dengan demokrasi secara general dan implementasinya dalam sebuah negara. Buku ini berupaya menghadirkan relasi dan konsep yang terjalin antara negara, Ham dan demokrasi. Buku ini dilengkapi dengan Fokus studi kasus yang disajikan sebagai kajian pendalaman adalah di negara Indonesia.
Kebijakan kriminalisasi dalam bidang perpajakan ini memegang peranan penting dalam rangka fungsionalisasi hukum pidana. Dengan bahasa lain, kebijakan ini merupakan kebijakan legislatif, yang penting dan strategis dalam upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana. Oleh sebab itu, penting bagi mahasiswa, praktisi dan penegak hukum untuk memahami kebijakan formulasi dan penerapan sanksi pidana di bidang perpajakan di Indonesia. Selama ini, banyak kasus perpajakan yang diselesaikan melalui sanksi administrasi, sehingga efek jera pelaku kejahatan perpajakan sangat kurang. Melalui buku ini, bisa dipahami terkait perbuatan-perbuatan yang dijadikan tindak pidana di bidang perpajakan dan ketentuan-ketentuan sanksi pidananya, baik jenis sanksi, lama sanksi dan bentuk perumusan sanksi dan penerapan sanksi pidana terhadap para pelanggar pajak.
Buku berjudul “Potret Gender dalam Pembangunan Berkelanjutan” ini menjelaskan tentang dinamika perjalanan penuh perjuangan dari para perempuan di Kota Solo dan sekitarnya. Perempuan-perempuan hebat ini mampu menunjukkan kiprahnya dalam arus pembangunan yang penuh dengan tantangan. Melalui tangan dingin para perempuan, arus pembangunan dan pemerintahan dapat terus menunjukkan perkembangan yang berarti. Seiring dengan program pembangunan berkelanjutan dari PBB, maka peran serta masyarakat semakin diharapkan. Peningkatan kualitas kehidupan, perlindungan terhadap keamanan manusia, dan ketahanan masyarakat dengan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi mampu menjamin keutuhan li...
Buku ini berasal dari salah satu hasil penelitian penulis, yang mendeskripsikan kekuatan alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana. Sebagaimana kita ketahui, sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 65/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2011, terdapat dinamika pemikiran yang kompleks dalam penafsirannya. Pemaknaan terhadap beberapa hal, seperti “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”, menjadi hal yang rumit. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat (binding) tersebut secara yuridis teoretis akan membawa implikasi yang serius dalam penilaian alat bukti keterangan saksi. Perkara inilah yang membuat buku ini layak dan penting untuk dibaca, terutama bagi para pemerhati perkembangan ilmu hukum. Buku ini membahas sekitar masalah perluasan penafsiran alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi di atas.